Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Presentase Penduduk Miskin Papua 6 Bulan Terakhir Turun 26,56 Persen.

Presentase Penduduk Miskin Papua 6 Bulan Terakhir Turun 26,56 Persen

Presentase Penduduk Miskin Papua 6 Bulan Terakhir Turun 26,56 Persen
Pemprov Papua Hadirkan Internet Gratis di Enggros dan Tobati
Muhammad Ridwan Rumasukun Resmikan TTE Aplikasi SIMDA Keuangan di Pemprov Papua
Jeri Agus Yudianto Ajak Masyarakat Papua Bijak Gunakan Media Sosial
Kenius Kogoya Pimpin KONI Papua Periode 2022 Hingga 2026
Burhani AS Sebut Penyaluran Dana Desa Terhambat Gejolak Keamanan di Papua

Posted: 18 Jul 2022 07:01 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,82 persen poin yaitu dari 26,56 persen pada September 2021 menjadi 0,30 persen pada Maret 2021.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Adriana Helena Carolina, di Jayapura, Senin (18/7/2022).

Kendati demikian, persentase penduduk miskin di Papua untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 0,08 persen poin menjadi 5,02 persen pada Maret 2022.

"Pada September 2021, presentase penduduk miskin untuk daerah perkotaan capai 4,94 persen sedangkan perdesaan turun sebanyak 1,11 persen poin menjadi 35,39 persen".

"Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, baik perkotaan maupun perdesaan," terang dia.

Sementara sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2022, untuk daerah perkotaan sebesar 67,42 persen, sedangkan perdesaan sebesar 78,40 persen.

Sedangkan komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, dan tongkol atau tuna atau cakalang.

"Kalau komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perdesaan adalah ketela rambat atau ubi, beras, rokok kretek filter, daging babi dan ketela pohon," tambah dia. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Hadirkan Internet Gratis di Enggros dan Tobati

Posted: 18 Jul 2022 07:41 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Warga Kampung Tobati dan Enggros, Kota Jayapura, kini mulai dapat menikmati dan mengakses internet gratis di wilyahnya untuk keperluan literasi digital maupun hal lainnya.

Fasilitas internet gratis disediakan Pemerintah Provinsi Papua lewat Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tujuan agar masyarakat setempat memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

"Pastinya penyediaan internet gratis ini merupakan pengembangan sistem jaringan komunikasi data Pemprov Papua yang dikelola melalui Dinas Kominfo. Kita kemudian mengelola internet pemerintah daerah lalu kita sinergikan untuk bisa masuk ke wilayah-wilayah yang terjangkau infrastruktur kita".

"Tujuannya jelas dengan hadirnya internet gratis ini, diharapkan dapat menjadi stimulan untuk pengembangan kapasitas SDM di wilayah setempat, khususnya dibidang TIK," terang Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, usai menyerahkan fasilitas internet gratis kepada Kepala Pemerintahan Kampung Tobati dan Enggros, di Kampung Enggros, Senin (11/7/2022).

Sebelumnya, Diskominfo Papua telah menyediakan fasilitas internet gratis bagi warga di Kampung Kayu Pulo, Kota Jayapura. Penyediaan internet memiliki fokus yang sama, yakni hadir memberikan pelayanan maksimal dibidang TIK hingga ke pelosok dan kampung.

"Tentunya saya harapkan dari ketersediaan internet ini, nanti akan tumbuh kelompok-kelompok belajar. Sebab warga setempat ini nantinya bisa menggunakan internet gratis untuk mengakses video-video pembelajaran seperti di youtube atau materi-materi belajar lainnya pada beberapa aplikasi belajar," harap dia.

Kepala Pemerintahan Kampung Enggros, Rully Merauje mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua atas perhatian penyediaan fasilitas internet gratis tersebut. Sebab hal itu sangat menunjang warga kampung setempat dalam mengakses internet, sekaligus mendukung program pengembangan SDM di bidang teknologi informasi. (DiskominfoPapua)

Muhammad Ridwan Rumasukun Resmikan TTE Aplikasi SIMDA Keuangan di Pemprov Papua

Posted: 18 Jul 2022 07:19 AM PDT

Muhammad Ridwah Rumasukun Resmikan TTE Aplikasi SIMDA Keuangan di Pemprov Papua

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua resmi meluncurkan tanda tangan elektronik (TTE) pada aplikasi SIMDA Keuangan/FMIS dan e-Office di lingkungan pemerintah setempat, Selasa (12/7/2022).

Peluncuran oleh Sekda Papua Muhammad Ridwa Rumasukun, di Swisbel Hotel, Jayapura.

Dalam sambutannya, Sekda Ridwan yang membacakan sambutan gubernur menyatakan Pemerintah Provinsi Papua kini siap menjadi pemda percontohan bagi setiap wilayah lainnya di seluruh Indonesia, lebih khusus dalam pengembangan TTE menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Sehingga dengan terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, diharapkan dapat berimplikasi pada pelayanan ke masyarakat yang lebih cepat. Tetapi juga handal dan profesional guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," terang Ridwan, disela-sela penandatanganan TTE SIMDA tersebut.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Tri Wibowo Aji mengapresiasi inisiatif pemerintah setempat sebagai provinsi pertama yang menerapkan TTE pada aplikasi keuangan

"Semoga Pemprov Papua dapat menjadi tolak ukur untuk pemda lain di seluruh Indonesia dan diharapkan dengan launching TTE ini pengelola keuangan daerah di Provinsi Papua menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel," harap dia.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Yudianto mengatakan TTE terdiri dari informasi elektronik yang digunakan untuk alat verifikasi dan autentifikasi.

Dia menjamin TTE sangat aman dan tidak dapat di duplikasi oleh pihak manapun, sebab dilakukan evaluasi oleh tim Kominfo Papua secara berkala.

"Intinya keberadaan TTE ini diharapkan membuat kinerja pemerintahan, melalui pemanfaatan teknologi informasi semakin lebih baik, lebih cepat, aman dan efisien," tuntas dia. (DiskominfoPapua)

Jeri Agus Yudianto Ajak Masyarakat Papua Bijak Gunakan Media Sosial

Posted: 18 Jul 2022 07:12 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengajak warga Bumi Cenderawasih untuk bijak menggunakan media sosial (Medsos), agar tak melanggar etik yang kemudian dapat menjerumuskannya pada persoalan hukum.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto usai membuka kegiatan Pelatihan Literasi Digital bagi warga Kampung Enggros dan Tobati berlangsung di Kampung Enggros, Senin (11/7/2022).

Menurut dia, kegiatan pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan agen yang cakap digital di kampung setempat.

Sehingga melalui agen-agen cakap digital ini, diharapkan dapat membantu pemerintah mensosialisasikan pentingnya mendorong pemanfaatan internet positif yang masif, guna menggerakan sektor ekonomi dan produktifitas masyarakat di kampung tersebut.

"Contohnya dengan membuat konten-konten ekonomi kreatif dan pariwisata sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi wilayahnya. Ketimbang menggunakan medsos dengan tidak bijak yang justru berpotensi menyebabkan hoax," ucap Jeri.

Jeri pada kesempatan itu juga mengajak warga bersama-sama menciptakan ekosistem yang sehat di dunia digital. Sebab meskipun jumlah pengguna internet di Papua tidak cukup signifikan, namun efek yang ditimbulkan dari penggunaan internet negatif, bakal sangat berpengaruh pada perkembangan situasi keamanan dan ketertiban di Bumi Cenderawasih.

"Sebab penggunaan internet negatif atau medsos yang tidak bijak bisa tersangkut masalah penipuan, pornografi, hoax dan lain sebagainya. Maka itu kami mengajak warga untuk mulai cakap dan bijak dalam mengakses internet atau media sosial," imbau Jeri. (DiskominfoPapua)

Kenius Kogoya Pimpin KONI Papua Periode 2022 Hingga 2026

Posted: 18 Jul 2022 07:06 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua masa bhakti 2022-2026, resmi dikukuhkan pada Jumat (15/7/2022), di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua Dok II, Kota Jayapura.

Pengurus baru disahkan Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, yang pada kesempatan tersebut menyatakan optimis dengan masa depan olahraga bumi cenderawasih.

Sebab komposisi pengurus, sebagian besar diisi "orang lama" KONI Papua dan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua, yang sukses pada iven empat tahunan 2021 lalu.

"Dibawah pimpinan Kenius Kogoya lalu melihat komposisi pengurus (KONI Papua), kolaborasi antara mereka yang duduk dalam PB PON dengan KONI Papua, saya yakin nanti Papua sebagai provinsi olahraga itu bukan hanya angan-angan semata, tetapi bisa jadi kenyataan," tegas Marciano dalam sambutannya, disela-sela pelantikan pengurus KONI Papua tersebut.

Marciano juga berpesan agar pengurus KONI Papua yang baru, dapat bergandengan tangan serta solid meningkatkan prestasi olahraga di tanah Papua, jelang pelaksanaan Pekan PON XXI Aceh - Sumut 2024 mendatang.

Ketua Umum KONI Papua Kenius Kogoya menyatakan siap mengemban tugas besar menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga. Dimana pihaknya bakal fokus menciptakan atlet-atlet Papua berkualitas melalui pembinaan berkelanjutan.

"Tentu cita-cita dan harapan besar ini dapat diwujudkan bersama seluruh pengurus KONI Papua," ujarnya. (DiskominfoPapua)

Burhani AS Sebut Penyaluran Dana Desa Terhambat Gejolak Keamanan di Papua

Posted: 18 Jul 2022 06:56 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyatakan penyaluran dana desa di wilayah setempat mengalami sejumlah hambatan.

Hal ini disebabkan akibat gejolak keamanan di kabupaten wilayah pegunungan, sehingga beberapa aparatur desa setempat harus meninggalkan rumahnya karena mengungsi.

"Kita sudah mengajukan permintaan ke pusat untuk diberikan dispensasi. Mudah-mudahan bisa disetujuan pusat sehingga dana desa yang belum terbayarkan di beberapa desa bisa segera terbayarkan," terang Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Burhani AS, di Jayapura, Jumat (15/7/2022).

Diketahui, sebanyak 19 Desa di Kabupaten Nduga, Papua, belum menerima dana desa hingga Juli 2022 ini.

Penyerahan bantuan dana desa ke 19 kampung masih berproses dikarenakan terlambat mengajukan permohonan pencairan dana desa.

"Sebanyak 19 desa di Kabupaten Nduga ini yang tertinggal kemarin. Jadi dia (desa) ini belum sempat mengajukan tagihan tetapi batas waktunya sudah berakhir. Makanya kita ajukan dispensasi ke pusat," jelasnya.

Sementara itu, penyaluran dana desa di Papua secara umum telah mencapai sekitar 40 persen. Angka tersebut diklaim Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Papua sudah cukup baik. (DiskominfoPapua)