Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Kapolresta Sidoarjo Tumpengan di balai Wartawan.

Kapolresta Sidoarjo Tumpengan di balai Wartawan

---

• Kapolresta Sidoarjo Tumpengan di balai Wartawan
• KAJARI PANGGIL BEBERAPA DEWAN TERKAIT KASUS PROYEK BIO GAS
• Muhammad Yasin Payapo Harap Rumah Jadi Wadah Pembinaan Keluarga
• PEPERGOKI ISTRI ONYEN DALAM KAMAR SEWAAN, SUAMI PUN LANGSUNG MELAPORKAN
• Pemda Buru Sambut Baik Distribusi Pupuk ke Petani
• KPK Tahan 22 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap dan Gratifikasi
• GERAKAN 3 KOMUNITAS MALANG DALAM MEMBANTU PERBAIKAN RUMAH WARGA
• Multikulturalisme Adat dan Agama Jadikan Kota Ambon Tuan Rumah Pesparani
• PT Albasia Indah Adiperkasa Memakan Korban, 2 Karyawan Meninggal Karena Kecelakaan Kerja
• ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA HADIRI HAUL KH ANAS MACHFUDZ
• WISATAWAN INGGRIS DITEMUKAN NGAMBANG DALAM KOLAM
• Pawa : TP4D Sangat Diperlukan Di Bursel
• Dirut Ingkar Janji, Satpam RSUD Hanya Buat Pernyataan Pasca Pemerkosaan
• TP4D Kejaksaan Tinggi Maluku Pantau Distribusi Pupuk di Buru
• Ketua KPUD Mesuji : Terduga Dua Bacaleg Nasdem Jika Terbukti Bisa Gugur Bertarung Pileg
• Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura
• Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura
• Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah
• Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah
• Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken
• Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi
• Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018
• Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken
• Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi
• Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018

Kapolresta Sidoarjo Tumpengan di balai Wartawan Posted: 03 Sep 2018 07:59 PM PDT Sidoarjo sekilasmedia.com Guna memperkuat jalinan kemitraan Polri dengan awak media, Senin (3/9/2018) malam, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji menghadiri tasyakuran rampungnya renovasi Balai Wartawan Sidoarjo. Dalam kesempatan ini Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Himawan Bayu Aji, mengajak para pejabat utama Polresta Sidoarjo serta beberapa Kapolsek di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. "Kehadiran kami malam ini merupakan bukti terjalinnya kemitraan yang kuat dan harmonis, yakni Polresta Sidoarjo dengan awak media di Kabupaten Sidoarjo. Rekan-rekan media memiliki peranan penting dalam memberitakan hal yang positif, begitu pula keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan kami. Karenanya jalinan kemitraan ini harus terus diwujudkan sebaik mungkin," jelas lulusan Akpol 1995 kepada para wartawan Sidoarjo. Usai memberikan sambutan, acara bertema Cangkrukan Kapolresta Sidoarjo Bersama Wartawan Sidoarjo dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dari perwakilan wartawan Sidoarjo, Eko Yudho (Wartawan SCTV) kepada orang nomor satu di Polresta Sidoarjo tersebut. Sementara Eko Yudho perwakilan wartawan untuk pemotongan tumpeng menyatakan berterima kasih atas upaya Kapolresta Sidoarjo dan pejabat utamanya yang turut membantu renovasi balai wartawan di Jalan Ahmad Yani 81 A Sidoarjo. Menurut catatan sejarah, Balai Wartawan Sidoarjo ini memiliki nilai histori dengan Polri. Yang mana balai diresmikan oleh Mantan Bupati Sidoarjo AKBP R. Soedarsono pada 11 April 1970. Mudah mudahan dengan kegiatan ini bisa di buat contoh pejabat lainya." Pungkasnya ( sud ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolresta Sidoarjo Tumpengan di balai Wartawan . Silahkan membaca berita lainnya.

KAJARI PANGGIL BEBERAPA DEWAN TERKAIT KASUS PROYEK BIO GAS Posted: 03 Sep 2018 07:19 PM PDT Klungkung Bali,Sekilasmedia.com- Kasus proyek Bio Gas yang sempat mandeg lama, tiba tiba kembali muncul ke permukaan. Proyek berbau " amis" itu dikabarkan kembali digarap oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Klungkung, untuk menemui titik terang. Kasi Pidsus Kejaksaan Klungkung Kadek Wira Atmaja menyatakan, kasus proyek Bio Gas telah dibuka kembali. Ada beberapa pihak yang akan dipanggil untuk melengkapi hasil pemeriksaan pendahuluan kasus tersebut.Terkait dengan  penetapan tersangka kasus tersebut belum ada ditetapkan. Saat ini dilakukan pendalaman dulu. " Kalau cukup bukti, baru dilakukan gelar perkara. Sekarang baru mengarah tersangka berdasarkan bukti pendukung yang ada nanti, " katanya. Selanjutnya ungkap Atmaja, lebih jauh ada yang perlu didalami sebelum mengarah pada tersangka. Dari hasil laporan pemeriksaan, nanti pasti ada hasil, karena masih mebutuhkan proses, serta untuk bukti awal sudah cukup. Dari hasil tersebut, ada beberapa saksi yang telah diperiksa yakni, Tiartaningsih istri dan Gede Gita Gunawan anggota DPRD Klungkung, yang selaku Komisaris CV Bhuana raya. Untuk selanjutnya hari Selasa (4/9) akan ada dua pemeriksaan lagi selaku pengguna anggaran, yaitu Putu Widiada,SSos (mantan Camat Nusa Penida) berserta istrinya Dikonfitmasi Gede Gita Gunawan mengakui jika dirinya telah diperiksa 2 pegawai Jaksa Klungkung. Menurutnya, ia dipanggil sebagai saksi selaku komisaris CV Buana Raya. " Saya dipanggil sebagai saksi komisaris CV Buana Raya, karena uang pengerjaan proyek Bio Gas tersebut ditransfer kerekening CV Buana Raya. Sedangkan istrinya Tiartaningsih selaku pekerja CV Sari Indah Karya yang memenangkan kontrak pengerjaan senilai Rp 890 juta itu, " tandasnya.(son) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KAJARI PANGGIL BEBERAPA DEWAN TERKAIT KASUS PROYEK BIO GAS . Silahkan membaca berita lainnya.

Muhammad Yasin Payapo Harap Rumah Jadi Wadah Pembinaan Keluarga Posted: 03 Sep 2018 07:01 PM PDT PIRU, LELEMUKU.COM - Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertampat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didukung oleh kebutuhan-kebutuhan primer salah satunya adalah rumah sebagai tempat tinggal, dengan demikian kebutuhan akan rumah menjadi hak dasar bagi setiap orang. "Disamping itu juga rumah sebagai wadah pembinaan anggota keluarga, pembentukan karakter penghuninya, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuni serta asset bagi pemiliknya," ungkap Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Seram Bagian Barat Abdul Rahman,ST ketika membacakan sambutan Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo pada kegiatan . Katanya pula, Pemerintah melalui gerakan perumahan pro rakyat menempatkan sector perumahan dan kawasan pemukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Namun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan tempat tinggal kita diperhadapkan juga oleh berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat dan kompleks. "Mengingat besarnya kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan, memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan yang berbasis keswadayaan masyarakat, sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar dia. Untuk itu tanggung jawab yang begitu besar dalam mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa didukung oleh adanya pembiayaan yang memadai. Disamping itu, sinergitas antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku atau penggiat bidang perumahan. "Untuk itu, dirinya berharap agar adanya kerjasama antara semua pihak baik pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat harus lebih ditingkatkan. Sementara itu lewat kegiatan sosialisasi kebijakan pembiayaan dan perumahan Tahun 2018 dapat menyampaikan kebijakan maupun program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyamakan persepsi aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah dapat bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus sinergitas antara pihak eksekutif dan pihak legislatif, harapnya. (DiskominfoSBB)

PEPERGOKI ISTRI ONYEN DALAM KAMAR SEWAAN, SUAMI PUN LANGSUNG MELAPORKAN Posted: 03 Sep 2018 06:24 PM PDT Buleleng Bali,Sekilasmedia.com- Pasangan selingkuhan ibu muda bernisial LA (32) dan BR (36) bisa dibilang apes. Gimana tidak, saat tengah asyik bermesraan di dalam sebuah kamar penginapan di kawasan Jalan Pulau Obi, Kota Singaraja, keduanya kepergok Wayan W (39) yang tidak lain adalah suami dari LA sendiri. Sungguh teramat apes, sala dipergoki, keduanya tengah berada di dalam kamar, yang mana BR hanya mengenakan kaos singlet, pada Minggu (2/9) sekitar pukul 9.30 wita. Tak terima dengan kejadian ini, Wayan W langsung melaporkan sang istri bersama dengan pasangan selingkuhannya ke Mapolres Buleleng untuk ditindaklanjuti. Kasubag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya, membernarkan adanya laporan terkait kasus perselingkuhan tersebut. Dijelaskan, Wayan W memang sudah sejak lama mencurigai jika sang istri melakukan perselingkuhan. Hingga pada Minggu, ia memutuskan untuk membuntuti sang istri, yang masuk ke salah satu penginapan yang ada di Jalan Pulau Obi. Sekitar satu jam ia menunggu LA di depan penginapan, namun tak kunjung keluar. Hingga emosi pun memuncak dan memutuskan untuk mendobrak pintu kamar. " Sudah dibuntuti saat pamit keluar dari rumah. Ditunggu satu jam dari luar, kemudian langsung digerebek. Ditemukan di dalam kamar berduaan. Selesai belum selesai, masih menunggu hasil visum apakah terdapat sperma di tubuh LA atau tidak, " jelas Iptu Sumarjaya. Dihadapan penyidik, LA dan BR mengaku telah menjalin hubungan asmara sejak tiga bulan lamanya. Keduanya pun berasal dari banjar dan desa yang sama. Dan hingga saat ini Unit PPA Polres Buleleng masih melalukan penyidikan. Untuk sementara LA bersama dengan pasangan selingkuhannya BR dikenakan dengan pasal 284 KUHP tentang Perzinahan. Juga telah mengankan barang bukti berupa baju termasuk pakaian dalam yang dikenakan oleh LA dan BR. " Kami juga sudah melakukan visum, namun hasilnya belum diterima. Kasus perzinahan ini tidak dihukum penjara, namun hanya wajib lapor. LA ibu rumah tangga, sementara BR seorang buruh, " tutupnya.(son) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PEPERGOKI ISTRI ONYEN DALAM KAMAR SEWAAN, SUAMI PUN LANGSUNG MELAPORKAN . Silahkan membaca berita lainnya.

Pemda Buru Sambut Baik Distribusi Pupuk ke Petani Posted: 03 Sep 2018 06:01 PM PDT AMBON,  LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku menyambut positif distribusi pupuk yang diperuntukkan kepada para petani di kabupaten tersebut.  Menurut Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Buru, Saleh Almaskati pendistribusian pupuk dan Alat Pertanian Kecil (APK) oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku ke para petani, selanjutnya pihaknya akan menggelar rapat persiapan di tingkat-tingkat kelompok petani yang nantinya akan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). "Setelah penyaluran pupuk ini, tinggal PPL memastikan perencanaan tanam sebagai aplikasi kegiatan segera dilaksanakan. Nantinya akan ada kesepakatan bersama untuk musim tanam. Kalau bisa pada musim hujan, karena pertanaman awal membutuhkan air," ujar Almaskati. Tahapan selanjutnya, sebut Almaskati, adalah tahapan-tahapan kegiatan, baik itu persiapan lahan, pemupukan, penanaman dan pengairan. "Setiap pentahapan disini akan dipantau oleh petugas-petugas PPL kami yang ada di setiap masing-masing lokasi. Hal ini ditunjang, karena untuk setiap desa di Kabupaten Buru, kita memiliki petugas PPL baik PNS maupun Non PNS yang siap membantu petani," ungkapnya. Almaskati juga berharap, dengan bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku, akan memberikan manfaat yang besar kepada penghidupan petani di masa-masa yang akan datang. "Mudah-mudahan dengan bantuan ini, selain meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Ini juga akan menjadi prestasi bagi mereka, sehingga pendapatan mereka untuk 3 sampai 4 tahun kedepan dapat bertamnbah," harapnya. Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ola Maitimu juga menyampaikan, luas lahan untuk Pengembangan Perluasan Tanaman Pala di Kabupaten Buru seluas 300 hektar dengan jumlah anakan/bibit sebanyak 36.000. "Bantuan ini terbagi di Kecamatan Air Buaya, kecamatan Fena Laisela, Kecamatan Waplau, Kecamatan Namlea dan Kecamatan Waeapo," jelas Maitimu. Untuk anakan/bibit kata Maitimu, pihaknya dalam waktu dekat akan menyalurkan ke petani. "Bibit ini kan setelah sertifikasi dan dilakukan pelebelan baru kami serahkan ke petani," imbuhnya. Selain pupuk dan APK, sebut Maitimu, petani juga akan memperoleh uang yang diperuntukan biaya persiapan lahan. "Jadi satu paket kegiatan itu, petani akan menerima pupuk, anakan/bibit, biaya persiapan lahan dan APK,''tandas Maitimu. Salah satu petani, Jamal, memngaku berterimakasih dengan adanya program pemerintah berupa kegiatan pengembangan tanaman pala di Kabupaten Buru. "Saat ini kami sudah diberikan pupuk dan APK oleh Distan Provinsi. Kami berharap nantinya setelah penyerahan anakan/bibit, kami sudah bisa melaksanakan kegiatan ini," ucap Jamal. Dirinya menilai, pengembangan pala sangat tepat oleh pemerintah, karena prospek pala di masa mendatang. " Pala prospek di pasaran sangat bagus, sehingga tepat untuk dikembangkan, dan ini kedepan bisa menjadi peningakatan kesjahteraan kami sebagai petani," tandasnya. (HumasMaluku)

KPK Tahan 22 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap dan Gratifikasi Posted: 03 Sep 2018 05:46 PM PDT Tiga anggota DPRD Kota Malang: Rahayu Sugiarti, Suprapto dan Wiwik Hendri Astuti tiba di gedung KPK, Jakarta. sergap.id, JAKARTA – KPK menahan 22 anggota DPRD Kota Malang, tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton. "Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama di sejumlah rutan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (3/9/2018). Para tersangka keluar secara bertahap. Semuanya mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Berikut ini daftar para tersangka dan lokasi penahanannya: Polda Metro Jaya: Arief Hermanto Teguh Mulyono Mulyanto Choeroel Anwar Suparno Hadiwibowo Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur: Imam Ghozali Mohammad Fadli Asia Iriani Indra Tjahyono Een Ambarsari Ribut Harianto Polres Jaksel: Bambang Triyoso Sony Yudiarto Harun Prasojo Teguh Puji Wahyono Choirul Amri Rutan KPK K4: Diana Yanti Sugiarto Syamsul Fajrih Hadi Susanto Erni Farida Polres Jakarta Pusat: Afdhal Fauza Tapi ada 1 tersangka yang tidak langsung dibawa ke rutan, yakni Afdhal Fauza. Alasannya, Afdhal mengalami gangguan kesehatan. "Sedangkan terhadap 1 tersangka, AFA (Afdhal Fauzan) perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut ke RS karena ada perubahan tekanan darah ketika dilakukan pengecekan oleh dokter di KPK," ujar Febri. Salah satu tersangka, Syamsul, menyatakan dirinya bakal mengikuti proses hukum yang ada. Namun dia enggan menyebut berapa duit suap yang diduga diterima olehnya. "Nanti, nanti (jumlah duit)," ucapnya. Sebelumnya, KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Mereka diduga menerima duit Rp 12,5 – 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang juga telah menjadi tersangka. Kursi jabatan ketua DPRD Kota Malang sudah tiga kali berganti orang karena dua ketua sebelumnya, Arief Wicaksono, dan ketua pengganti, Abdul Hakim, menjadi tersangka. Keduanya adalah politikus PDIP. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2019 sebagai tersangka. Basaria mengungkapkan, KPK menduga 22 anggota DPRD Kota Malang itu diduga menerima menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya terkait persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015. "Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," papar Basaria. Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka. (les/les) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPK Tahan 22 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka Suap dan Gratifikasi . Silahkan membaca berita lainnya.

GERAKAN 3 KOMUNITAS MALANG DALAM MEMBANTU PERBAIKAN RUMAH WARGA Posted: 03 Sep 2018 05:14 PM PDT Malang sekilasmedia.com - Sungguh memprihatinkan bila melihat dengan masih adanya di Kota Malang layaknya rumah tikus yang tidak layak huni namun ditempati manusia kesehariannya, seperti halnya rumah yang di tempati keluarga bapak Indra Gunawan beralamat di Ngaglik, gang 4, Rt 8 Rw 1, Kelurahan Sukun yang betul - betul dari kalangan sangat tidak mampu dalam perekonomian sehari - hari nya dan kondisi fisikpun yang sudah tua, serta rumah yang rusak parah, dengan hal ini dinilai bahwa Pemerintahan Kota Malang Diduga kurang dalam  mensejahterahkan warganya. Saat ditemui awak media Gunawan mengatakan bawah dirinya sering di survei oleh pegawai Kelurahan sampai Pemerintahan namun tampaknya adanya hasil yang berarti dan cuman di janji - janjikan saja. Ucap Gunawan. Bunda Lili dari Komunitas GWN (Gubuk Wong Ngalam) mengatakan," Saya sangat prihatin meliat kondisi warga Kota Malang yang masih menempati rumah yang tidak layak huni, dari situ kita dengan semangat dengan 3 komunitas ini bersama - sama untuk membantu dalam bedah rumahnya dengan cara swadaya masyarakat Kota Malang yang telah di kumpulkan, seperti dengan cara bakti sosial. Sam Pendik dari Komunitas Tandon Kasin menyampaikan bawah gerakan ini tidak akan berenti di sini saja, akan tetapi rencana kedepannya di lanjutkan kembali khususnya untuk warga Malang yang betul - betul membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari semua pihak yang terlibat, karena Komunitasnya berbasis sosial untuk warga khususnya Kota Malang. Ujar sam Pendik. KI Samber dari Komunitas Riya - riyo dan sebagai Ketua Pelaksana di lapangan mengatakan sangat bersukur dalam gerakan bedah rumah pak Gunawan yang di bantu oleh GWN dan Tandon Kasin semoga ke kompakan ini akan berlajut untuk kota Malang tercinta dan tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada donatur yang udah mempercayakan kepada kami untuk acara bakti sosial terhadap warga Kota Malang dan warga Ngaglik yang membantu acara bedah rumah.  Proses bedah rumah yang dilakukan 3 Komunitas dan dibantu sebagian warga ini terhadap rumah Indra Gunawan ini berjalan sukses dan lancar,  Senin (03/09/2018), nampak semangat bergotong - royong, kompak, dan terlihat nampak wajah bahagia bapak Gunawan karena rumahnya diperbaiki sehingga menjadi kategori rumah layak huni. (SO,FTI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang GERAKAN 3 KOMUNITAS MALANG DALAM MEMBANTU PERBAIKAN RUMAH WARGA . Silahkan membaca berita lainnya.

Multikulturalisme Adat dan Agama Jadikan Kota Ambon Tuan Rumah Pesparani Posted: 03 Sep 2018 05:11 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM- Dijadikannya Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai tuan rumah pegelaran kontes musik akbar Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Umat Katolik Tingkat Nasional pertama kalinya di Indonesia bukan tanpa alasan.  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik Kementerian Agama (Kemenag) RI Eusabius Binsasi menilai,  Pemerintah Pusat (Pempus) memilih daerah penghasil rempah cengkeh dan pala ini karena memiliki multikulturalisme dengan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman budaya, ras dan agama ditengah komponen masyakarat itu sendiri. Binsasi yang ditemui sejumlah wartawan media lokal Ambon usai menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katoli Nasional/Daerah (LP3KN/LP3KD) bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia di Aula Katolik Center Ambon, Selasa (28/8) mengaku, Ambon menjadi salah satu praktisi dalam kaitan dengan multikulturalisme masyarakat adat yang plural, dimana mereka hidup saling berdampingan, satu dan lain saling mendukung.  "Memang benar kota ini pernah dilanda konflik di tahun 1999, tapi kami melihat bagaimana gerakan masyarakat yang sadar bahwa bangkit dari konflik dan kembali hidup rukun adalah dasar utama tabiat orang Maluku sekaligus mempresentasikan hak-hak bagaimana mereka punya cara tersendiri dalam mengelola keberagaman itu seperti apa, ini yang menjadi perhatian kami kota ini layak dijadikan titik sentral orang berlomba bernyanyi dari seluruh penjuru daerah di Indonesia," papar Binsasi mengupas alasan Ambon lagi-lagi dijadikan tuan rumah even keagamaan berskala nasional setelah MTQ dan Pesparawi. Terkait penerapan cara mengelola keberagaman itu sendiri, menurutnya Indonesia membutuhkan contoh positif yang dapat diambil dari kondisi sosial daerah ini. "Bukan tentang bagaimana orang bisa hidup rukun sedari awal, tapi tentang bagaimana orang bisa belajar untuk keluar dari konflik. Saya kira Indonesia membutuhkan semacam perspektif seperti di Ambon, dan ini bisa direplikasi ke banyak tempat lain yang memiliki kesamaan potensi pluralitasnya maupun multikulturalnya," jelas Binsasi. Pria asal Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga menilai, bahwa Kota Ambon bisa dijadikan barometer di Indonesia terkait multikulturalisme untuk dikelola secara baik. "Ambon lebih spesifik dari daerah lain. Maluku adalah negeri Raja-Raja, ini menunjukan sebuah kawasan di tanah air memiliki keberagaman kondisi masyarakat terkait adat, istiadat, agama maupun bahasa. Keberagaman sekaligus kearifan lokal inilah yang mampu mereka kelola dengan baik, sehingga dapat dijadikan ukuran tentang bagaimana hal itu bisa menjadi perisai menumbuhkan rasa cinta kepada sesama," jelas lelaki kelahiran 1959 ini. Konteks lain yang lebih menarik bagi Binsasi, orang Ambon adalah proses sebelum dan sesudah dimana kota ini pernah mengalami kerusuhan di masa lalu mengakibatkan tidak sedikit korban berjatuhan dimana-mana. (KemenagMaluku)

PT Albasia Indah Adiperkasa Memakan Korban, 2 Karyawan Meninggal Karena Kecelakaan Kerja Posted: 03 Sep 2018 04:59 PM PDT  Lumajang(sekilasmedia.com) - Kapolsek Pasrujambe, AKP Bambang Ponco SH beserta anggota mendatangi TKP kecelakaan kerja di PT Albasia Indah Adiperkasa Desa Karanganom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, Senin (03/09) pukul 09.00 wib Korban meninggal dunia atas nama Supri Wahyono (37) . Karyawan PT Albasia Indah Adiperkasa. Alamat Dsn Dermonganti Rt 02 Rw 08 Ds Adiwarno Kec Selomerto Kab Wonosobo Jawa tengah dan M.Umam Bairoki (22) Karyawan Alamat Ds Karanganom Kec Pasrujambe Lumajang Dijelaskan oleh Kapolsek bahwa keduanya merupakan karyawan PT Albasia Indah Adiperkasa sebagai kepala Teknisi (Supri Wahyono) dan Teknisi /mekanik ( M. Umam Bairoki) sedang membetulkan mesin penyerap debu / CELO dari serbuk kayu bahan darr bahan bakar mesin oven yaitu sekira pkl 08.00 wib. Pada saat itu mesin CELO mengalamai troubel atau bermasalah karena serbuk kayu didalamnya tidak bisa turun / tersumbat.  Karena kendala pada mesin tersebut kedua korban sebagai tehknisi segera membetulkan dengan cara masuk kedalam mesin yang berisi serbuk kayu. Korban masuk ke lubang masuk ukuran hanya 40 cm2 dan ada diatas / atap mesin CELO Atau hanga cukup seukuran badan. Korban Supri masuk terlebih dahulu dan disusul oleh sdh M. Umam dan keduanya hanya menggunakan alat bantu seutas tali tampar warna biru untuk masuk dan kacamata pelindung dan masker kain. Setelah mereka berdua ada didalam mesin -/+ 2 menit. Temannya / saksi yang kebetulan juga diatas mesin tersebut mencoba memanggil mereka berdua dari lubang atas / jalan masuk sebelumnya. Tetapi tidak ada jawaban,dan keadaan didalam mesin menurut saksi gelap dan pengap. Atas kejadian itu, saksi segera memberitahukan ke karyawan yang lain untuk membantu kedua korban keluar dari mesin tersebut. Ahirnya dengan cara membuka / membongkar cerobong bawah dr mesin tersebut. Dlm usaha membongkar cerobong bawah memerlukan waktu agak lama -/+ 15 menit. Akhirnya setelah  terbuka ditemukan kedua korban sudah tidak bergerak diantara serbuk kayu tersebut. Dan diketahui korban tenggelam dalam serbuk kayu karena serbuk kayu itu tdk bersifat padat jika diinjak dan meninggalnya dimungkinkan gagal nafas. Kedua korban segera dibawa ke Puskesmas Sarikemuning. Dan di Puskesmas tersebut dinyatakan keduanya sudah dalam keadaan meninggal dunia,"pungkasnya(kar) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PT Albasia Indah Adiperkasa Memakan Korban, 2 Karyawan Meninggal Karena Kecelakaan Kerja . Silahkan membaca berita lainnya.

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA HADIRI HAUL KH ANAS MACHFUDZ Posted: 03 Sep 2018 04:59 PM PDT                                       Lumajang, (sekilasmedia.com)--Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang,  Susianto,  SH., menghadiri acara peringatan Haul ke - 30  KH. Anas Mahfudz dan 100 hari Nyai Hj. Sa'idah di Masjid Agung Anas Mahfudz, Senin (3/9/18) malam. Dalam sambutannya, Asisten pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa houl tersebut merupakan momentum renungan jama'ah kepada KH Anas Mahfudz yang merupakan pendiri NU serta MI Nurul Islam kota dan pemakmur masjid Agung Lumajang. Sehubungan dengan hal itu, ia mengajak untuk meneladani apa yang telah beliau perjuangkan. Ia  menghimbau, dengan terpilihnya pemimpin Daerah Kabupaten Lumajang, agar turut aktif  mewujudkan visi dan misi yang dibawa Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini dimaksudkan agar Lumajang tentram dan makmur," ungkapnya. Di pihak lain, Ketua PCNU Lumajang, Moh. Mas'ud, S. Ag., MA., menyampaikan, dengan perjuangan yang telah dilakulan oleh KH. Anas Mafudz ia mengungkap bahwa hal itu perlu di cermati, serta doa doa yang telah kita lakukan melalui houl ini, mudah- mudahan kita mendapatkan barokah KH. Anas Mahfudz yang di berikan oleh Allah SWT," tuturnya. Takmir masjid KH. Abdul Kafi, SH., menyampaikan bahwa houl tersebut merupakan yang ke 4 kalinya yang di laksanakan di masjid Agung. "Mengenai hal ini, saya terharu dan bersyukur kepada jamaah, karena sudah mendoakan bapak dan ibu saya, dengan ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada jamaah," ujarnya. Pada kesempatan itu,  dilaksanakan pembacaan manaqib KH. Anas Mahfudz oleh KH. Masruri Zain, serta di lanjut Mau'idhoh Hassanah oleh Drs. KH. Syarifuddin Syarif dari Probolinggo,"pungkasnya(kar) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA HADIRI HAUL KH ANAS MACHFUDZ . Silahkan membaca berita lainnya.

WISATAWAN INGGRIS DITEMUKAN NGAMBANG DALAM KOLAM Posted: 03 Sep 2018 04:49 PM PDT Klungkung Bali,Sekilasmedia.com- Polres Klungkung melakui Unit Reskrim Polsek Nusa Penida, masih terus melakukan penyelidikan terhadap kematian Natalie Morris (29) wisatawan Inggris, yang menginap di Vila Secret Outlook Lembongan, Kabupaten Klungkung, bersama kekasihnya Andrew Jonathan Samuel (27). Kapolres Klungkung AKBP Bambang Tertianto melalui Humas Polres Klungkung mengatakan, saat ini tim Unit Reskrim Polsek Nusa Penida telah mendatangi TKP, guna mengambil sidik jari korban, dan mengevakuasi korban ke RSUP Sanglah untuk dimintakan Visum Et Repertum serta memeriksa beberapa orang saksi. " Aggota Polres bersama Unit Reskrim Polsek Nusa Panida masih melakukan penyelidikan di TKP. Hingga saat ini belum diketahui penyebab meninggalnya korban, " paparnya. Disebutkan, Minggu (2/9) korban bersama pacarnya melakukan cek in di Villa Sceret Outlook, Lembongan, kemudian rari Senin (3/9) sekira pukul 05.30 wita, saksi yang baru bangun dari tidur tidak menemukan korban di tempat. Saksi langsung melakukan pencarian akhirnya korban ditemukan dalam keadaan mengambang posisi telungkup di kolam renang. Melihat hal tersebut saksi langsung terjun dan mengangkat tubuh korban dibawanya ke pinggir kolam. Korban sempat diberikan bantuan dengan CVR dan dari mulut korban keluar cairan, namun korban tetap tidak ada reaksi apapun. Melihat kodisi korban, saksi langsung menyampaikan ke pemilik vila I Gede Januarsa. Selanjutnya pemilik Villa menghubungi Tim Medis East Medical Care Center Lembongan, namun dari hasil pemeriksaan medis, korban dinyatakan sudah meninggal dunia, dan korban langsung dievakuasi ke RS Sanglah Denpasar.(son) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang WISATAWAN INGGRIS DITEMUKAN NGAMBANG DALAM KOLAM . Silahkan membaca berita lainnya.

Pawa : TP4D Sangat Diperlukan Di Bursel Posted: 03 Sep 2018 04:34 PM PDT

Dirut Ingkar Janji, Satpam RSUD Hanya Buat Pernyataan Pasca Pemerkosaan Posted: 03 Sep 2018 04:24 PM PDT

TP4D Kejaksaan Tinggi Maluku Pantau Distribusi Pupuk di Buru Posted: 03 Sep 2018 04:01 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Pendistribusian pupuk yang diperuntukan bagi petani di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dalam rangka Perluasan Tanaman Pala yang merupakan proyek Dinas (Distan) Provinsi Maluku yang dibiayai anggaran Kementerian Pertanian dikawal Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Maluku, yang turun untuk mengetahui secara langsung setiap proses pentahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan mekanisme peruntukan. Penyerahan pupuk kepada tiga (3) ketua kelompok petani oleh rekanan, sekaligus penandatanganan Berita Acara penyerahan disaksikan Tim TP4D dan Tim Distan Pertanian Provinsi Maluku dan pejabat Distan setempoat di Desa Silahoni Kecamatan Namlea, Rabu (29/8). Kasi D TP4D, Sofyan Saleh yang ditemui, mengatakan, TP4D berperan dalam memngawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasive. "Sebelumnya, kita sudah meninjau lokasi pengembangan Kawasan bawang merah di Kabupaten Malra. Kali ini, kami ke Kabupaten Buru untuk melihat langsung setiap proses pentahapan kegiatan yang berlangsung di lapangan, sehingga dipastikan tidak ada perbuatan menyimpang dari penyaluran pupuk," ungkap Sofyan dihadapan para petani penerima bantuan. Dirinya berharap, bantuan pemerintah kepada petani dapat tersalurkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Kami berharap semua proses ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada, sehingga dampak kepada petani untuk masa depan. Apalagi masyarakat begitu antusias dalam menerima bantuan ini," paparnya. Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Saleh Almaskati mengatakan, setelah pendistribusian pupuk dan Alat Pertanian Kecil (APK) oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku ke para petani, selanjutnya pihaknya akan menggelar rapat persiapan di tingkat-tingkat kelompok petani yang nantinya akan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). "Setelah penyaluran pupuk ini, tinggal PPL memastikan perencanaan tanam sebagai aplikasi kegiatan segera dilaksanakan. Nantinya akan ada kesepakatan bersama untuk musim tanam. Kalau bisa pada musim hujan, karena pertanaman awal membutuhkan air," ujar Almaskati. Tahapan selanjutnya, sebut Almaskati, adalah tahapan-tahapan kegiatan, baik itu persiapan lahan, pemupukan, penanaman dan pengairan. "Setiap pentahapan disini akan dipantau oleh petugas-petugas PPL kami yang ada di setiap masing-masing lokasi. Hal ini ditunjang, karena untuk setiap desa di Kabupaten Buru, kita memiliki petugas PPL baik PNS maupun Non PNS yang siap membantu petani," ungkapnya. Almaskati juga berharap, dengan bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku, akan memberikan manfaat yang besar kepada penghidupan petani di masa-masa yang akan datang. "Mudah-mudahan dengan bantuan ini, selain meningkatkan kesejahteraan hidup petani. Ini juga akan menjadi prestasi bagi mereka, sehingga pendapatan mereka untuk 3 sampai 4 tahun kedepan dapat bertamnbah," harapnya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ola Maitimu juga menyampaikan, luas lahan untuk Pengembangan Perluasan Tanaman Pala di Kabupaten Buru seluas 300 hektar dengan jumlah anakan/bibit sebanyak 36.000. "Bantuan ini terbagi di Kecamatan Air Buaya, kecamatan Fena Laisela, Kecamatan Waplau, Kecamatan Namlea dan Kecamatan Waeapo," jelas Maitimu. Untuk anakan/bibit kata Maitimu, pihaknya dalam waktu dekat akan menyalurkan ke petani. "Bibit ini kan setelah sertifikasi dan dilakukan pelebelan baru kami serahkan ke petani," imbuhnya. Selain pupuk dan APK, sebut Maitimu, petani juga akan memperoleh uang yang diperuntukan biaya persiapan lahan. "Jadi satu paket kegiatan itu, petani akan menerima pupuk, anakan/bibit, biaya persiapan lahan dan APK,''tandas Maitimu. Salah satu petani, Jamal, memngaku berterimakasih dengan adanya program pemerintah berupa kegiatan pengembangan tanaman pala di Kabupaten Buru. "Saat ini kami sudah diberikan pupuk dan APK oleh Distan Provinsi. Kami berharap nantinya setelah penyerahan anakan/bibit, kami sudah bisa melaksanakan kegiatan ini," ucap Jamal. Dirinya menilai, pengembangan pala sangat tepat oleh pemerintah, karena prospek pala di masa mendatang. " Pala prospek di pasaran sangat bagus, sehingga tepat untuk dikembangkan, dan ini kedepan bisa menjadi peningakatan kesjahteraan kami sebagai petani," tandasnya. (HumasMaluku)

Ketua KPUD Mesuji : Terduga Dua Bacaleg Nasdem Jika Terbukti Bisa Gugur Bertarung Pileg Posted: 03 Sep 2018 03:53 PM PDT                              Ket Foto :  Ketua KPUD Mesuji Saiful Anwar MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l LAMPUNG - Lagi lagi Penetapan daftar calon sementara (DCS) oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) pada pemilihan legislatif kabupaten mesuji yang akan berlangsung serentak pada april 2019 nampaknya ada dua orang calon anggota legislatif yang mendapat sanggahan dari masyarakat terkait beberapa hal. Sebagaimana keterangan ketua komisioner KPUD Mesuji saat dikonfirmasi tim media pada Selasa 04/09. " Saat ini kami menerima laporan terkait dua orang calon anggota Dprd, semua dari partai nasdem dapil way serdang, " terang saiful anwar. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah langkah kordinasi dengan pihak pihak terkait antara lain panitia pengawas pemilu kabupaten mesuji juga pihak partai politik. " Kami sudah melakukan klarifikasi dengan pihak partai nasdem, sejauh ini kami juga masih menunggu dari pihak panwas, bagaimana mekanismenya nanti saya rasa perkara ini penting untuk di perhatikan dari pihak panwas, " ujar saiful. Disinggung oknum calon anggota legeslatif yang diduga bermasalah, ketua kpu menjelaskan bahwa sesuai laporan yang mereka terima adalah serang laki laki berinisial "Sumanto Andrias" diduga menggunakan ijazah palsu,dan seorang calon perempuan berinisial "Elfianah" terkait masalah status Terpidana. Disinggung kensekwensi jika terbukti apakah keduanya dapat gugur dari pencalonan tersebut, Syaiful mengatakan bukan hanya bisa, namun lebih dari pada itu. " Ya kalau memang terbukti kenapa tidak bisa, lebih dari itu pun bisa, makanya kami terus dalami kasus ini dengan pihak pihak terkait, " pungkasnya. Terpisah, ketua DPD Partai Nasdem Mesuji, Lampung, Fuad Amrullah saat dihubungi mangatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil oknum oknum bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Mesuji dari Partai Nasdem tersebut. "Secepatnya kita akan panggil yang bersangkutan untuk membahas lebih dalam terkait adanya indikasi yang di sampaikan KPUD Mesuji. Saya baru sampai ke Mesuji dan baru mendapat laporan bahwa kader Nasdem terindikasi adanya permasalahan saat proses pendaftaran," kata Fuad via whatsapp. (Tim redaksi) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ketua KPUD Mesuji : Terduga Dua Bacaleg Nasdem Jika Terbukti Bisa Gugur Bertarung Pileg . Silahkan membaca berita lainnya.

Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura Posted: 03 Sep 2018 03:32 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasien Kartu Papua Sehat (KPS) dipastikan masih menerima penanganan prioritas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Menurut Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, tak ada alasan untuk menghentikan pemberian pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Kartu Papua Sehat. "Pasien KPS tetap menjadi prioritas pelayanan di RSUD Jayapura. Apa pun bentuk alasannya, pasien yang menggunakan KPS tetap diberikan pelayanan yang sesuai standar prosedur," terang Anggiat, Jumat (30/8). Dia memastikan sejauh ini pelayanan KPS tidak bermasalah dan sudah berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya sudah meminta kepada seluruh petugas medis di rumah sakit untuk memperhatikan pasien KPS. Sementara untuk mendukung program KPS itu, Pemerintah Provinsi Papua setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah. "KPS ini kan pembiayaannya diambil dari anggaran APBD Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga dalam pengunaanya harus tepat sasaran, demikian juga pertanggungjawaban kita lakukan dengan baik." "Makanya selama ini pelayanan KPS terutama kepada Orang Asli Papua terus berjalan optimal. Kendati pun masih ada kekurangan, hal itu akan menjadi perhatian bersama baik manajemen RSUD Jayapura dan juga Pemerintah Provinsi Papua, untuk selanjutnya ditingkatkan pelayanannya," ucapnya. Sebelumnya, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien KPS, Dinas Kesehatan Provinsi Papua memastikan bakal mulai mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kartu Papua Sehat (JKN-KPS), paling lambat pada 2019 mendatang. Meski begitu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay, untuk dapat mewujudkannya juga diperlukan nomenklatur maupun item pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Daerah.  (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura Posted: 03 Sep 2018 03:31 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasien Kartu Papua Sehat (KPS) dipastikan masih menerima penanganan prioritas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Menurut Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, tak ada alasan untuk menghentikan pemberian pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Kartu Papua Sehat. "Pasien KPS tetap menjadi prioritas pelayanan di RSUD Jayapura. Apa pun bentuk alasannya, pasien yang menggunakan KPS tetap diberikan pelayanan yang sesuai standar prosedur," terang Anggiat, Jumat (30/8). Dia memastikan sejauh ini pelayanan KPS tidak bermasalah dan sudah berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya sudah meminta kepada seluruh petugas medis di rumah sakit untuk memperhatikan pasien KPS. Sementara untuk mendukung program KPS itu, Pemerintah Provinsi Papua setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah. "KPS ini kan pembiayaannya diambil dari anggaran APBD Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga dalam pengunaanya harus tepat sasaran, demikian juga pertanggungjawaban kita lakukan dengan baik." "Makanya selama ini pelayanan KPS terutama kepada Orang Asli Papua terus berjalan optimal. Kendati pun masih ada kekurangan, hal itu akan menjadi perhatian bersama baik manajemen RSUD Jayapura dan juga Pemerintah Provinsi Papua, untuk selanjutnya ditingkatkan pelayanannya," ucapnya. Sebelumnya, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien KPS, Dinas Kesehatan Provinsi Papua memastikan bakal mulai mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kartu Papua Sehat (JKN-KPS), paling lambat pada 2019 mendatang. Meski begitu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay, untuk dapat mewujudkannya juga diperlukan nomenklatur maupun item pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Daerah.  (DiskominfoPapua)

Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah Posted: 03 Sep 2018 03:21 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkinerja rendah selama dirinya ditunjuk memimpin serta menjalankan pemerintahan di bumi cenderawasih. Meski tak menyebut dan menjelaskan secara terperinci, dia bakal terus mendorong SKPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan diatas tanah ini, boleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. "Sebab memang fungsi saya sebagai gubernur kan membina mereka. Tentu akan saya lakukan pembinaan secara bertahap, bertingkat tetap juga berlanjut mendorong SKPD supaya terus berprestasi." "Supaya yang sudah bagus dipertahankan, kinerja sedang ditingkatkan, sementara yang kurang dua kali ditingkatkan. Ini yang akan saya lakukan sebelum menyerahkan jabatan kepada gubernur definitif," ucap dia. Dikatakan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, seperti Direktur RSUD Jayapura, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. "Intinya kita masih tunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga beberapa jabatan yang kosong di provinsi belum dapat diisi." "Kalau sudah turun persetujuan dari Mendagri barulah kita lantik. Sebab untuk melantik pejabat eselon II, perlu ada persetujuan Mendagri tetapi juga KASN. Setelah keluar persetujuan baru kita lakukan pergantian," jelasnya. Ditanya alasan melakukan pelantikan disaat masa jabatannya tinggal menghitung hari, Soedarmo mengatakan hal itu sah-sah saja. Kendati pun pelantikan dilakukan oleh dirinya sehari sebelum meletakkan jabatan. "Yang penting kan ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian kedua ada persetujuan dari KASN. Jika semua sudah ada maka telah sah di mata hukum," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah Posted: 03 Sep 2018 03:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkinerja rendah selama dirinya ditunjuk memimpin serta menjalankan pemerintahan di bumi cenderawasih. Meski tak menyebut dan menjelaskan secara terperinci, dia bakal terus mendorong SKPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan diatas tanah ini, boleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. "Sebab memang fungsi saya sebagai gubernur kan membina mereka. Tentu akan saya lakukan pembinaan secara bertahap, bertingkat tetap juga berlanjut mendorong SKPD supaya terus berprestasi." "Supaya yang sudah bagus dipertahankan, kinerja sedang ditingkatkan, sementara yang kurang dua kali ditingkatkan. Ini yang akan saya lakukan sebelum menyerahkan jabatan kepada gubernur definitif," ucap dia. Dikatakan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, seperti Direktur RSUD Jayapura, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. "Intinya kita masih tunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga beberapa jabatan yang kosong di provinsi belum dapat diisi." "Kalau sudah turun persetujuan dari Mendagri barulah kita lantik. Sebab untuk melantik pejabat eselon II, perlu ada persetujuan Mendagri tetapi juga KASN. Setelah keluar persetujuan baru kita lakukan pergantian," jelasnya. Ditanya alasan melakukan pelantikan disaat masa jabatannya tinggal menghitung hari, Soedarmo mengatakan hal itu sah-sah saja. Kendati pun pelantikan dilakukan oleh dirinya sehari sebelum meletakkan jabatan. "Yang penting kan ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian kedua ada persetujuan dari KASN. Jika semua sudah ada maka telah sah di mata hukum," pungkas dia. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken Posted: 03 Sep 2018 03:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mulai mendorong lembaga pendidikan di Bumi Cenderawasih agar mulai mengkurikulumkan noken paling lambat mulai tahun ajaran 2019 mendatang. Menurut Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamudin Ramly mengatakan, tujuan mengkurikulumkan noken adalah sebagai upaya untuk melestarikan hasil kerajinan tangan khas masyarakat Papua tersebut. Apalagi noken sebelumnya telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Unesco. Sehingga perlu ada komitmen dari semua pihak, tak terkecuali lembaga pendidikan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. "Kalau Kemendikbud  saja sudah berupaya mendorong noken masuk dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) sekolah, kita juga harap pemerintah daerah demikian. Sebab untuk menjaga kearifan lokal ini, perlu ada proteksi dimana salah satunya dengan mengajak anak-anak sekolah mempelajarinya," ucap dia di Jayapura, belum lama ini. Dia jelaskan, seperti di Provinsi Bali, para siswa dan siswi kini sudah diajarkan maestro seni. Dimana mereka mulai didorong untuk menciptakan satu hasil karya seni sejak masih di usia dini. Oleh karenanya, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Papua, pihaknya mendorong perintisan program seninam masuk sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah Papua. "Untuk program ini memang sudah dimulai pada 2017 lalu, dimana program seninam masuk sekolah ini berupaya agar seluruh sekolah menerapkan mata pelajaran muatan lokal (Mulok) untuk melestarikan budaya Papua kedepan." "Noken juga sudah masuk sekolah, tapi masih di wilayah kota Jayapura, kedepan kita harapkan ada aturan khusus dari Kemendikbud agar seluruh sekolah di Indonesia menerapkan mata pelajaran muatan lokal khusus Noken," harapnya. Sebelumnya, Sekda Papua mengaku sangat mendukung program noken masuk kurikulum sekolah. Kendati begitu, dia berharap Pemerintah Kabupaten agar mulai meningkatkan produksi bahan baku noken yang dinilai telah semakin berkurang. Dimana noken sendiri dibuat dari bahan baku kayu pohon Manduam, pohon Nawa atau Anggrek hutan. Deputi Bidang Kebudayaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Haswan Yunas, mengatakan noken merupakan produk ekonomi kreatif masyarakat yang perlu terus disosialisasikan sebab telah menjadi kebutuhan masyarakat. Dia berharap dengan dikurikulumkannya noken, hasil produk yang dihasilkan kedepan makin beragam dan dengan kualitas terbaik. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi Posted: 03 Sep 2018 03:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aksi pemukulan tenaga pendamping oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda mendapat sorotan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo. Kendati memaklumi hal itu, dia berharap kejadian serupa tak lagi terulang di masa mendatang. Sebab menurutnya, tak semestinya seorang pejabat publik menyelesaikan masalah dengan tindakan fisik. Mestinya yang bersangkutan memberi contoh yang baik dan menahan emosinya. "Soal Penjabat Bupati Puncak memukul tenaga pendamping saya sudah dapat laporannya dan itu ada kesalahpahaman ya.  Memang bupati sudah mengakui tidak bisa mengendalikan emosi." "Tapi bagaimana pun kan kita harus pandai mengendalikan emosi. Tidak boleh juga sebetulnya lakukan tindakan fisik. Tapi ya sudah lah, saya juga sudah sampaikan agar jangan sampai terjadi lagi," terang Soedarmo di Jayapura, pekan lalu. Terkait permintaan tenaga pendamping agar Penjabat Bupati Nicolaus meminta maaf secara terbuka ke publik lewat media massa, dia menyatakan jika diperlukan wajib untuk dilaksanakan. Namun, menurut dia, dari informasi yang diterima olehnya sudah ada pertemuan antara Penjabat Bupati dengan korban Stepen Subay . "Informasi terakhir sudah ada penyelesaian. Yang terpenting jangan sampai terulang saja. Boleh kita emosi, marah, tapi pengendalian diri itu sangat penting. Semoga ini jadi pelajaran juga sebab kita tidak boleh melakukan tindakan fisik," terangnya lagi. Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan video penamparan oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda kepada tenaga pendamping distrik setempat, Stepen Subay, di Ilaga. Dalam video nampak Penjabat Bupati Puncak sebanyak tiga kali melakukan penamparan karena kesal terhadap kinerja kurang maksimal tenaga pendamping, di wilayah setempat. Yang bersangkutan juga dinilai berbicara tak sesuai fakta lapangan, bahkan tak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Menyikapi viralnya video tersebut, Stepen Subay selaku korban penamparan via telepon selulernya, Senin (27/8) membenarkan peristiwa tersebut. Insiden penamparan itu terjadi pada 13 Agustus 2018 lalu. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah tidak mempermasalahkan insiden itu. Hanya saja, dirinya kecewa dengan sikap Bupati Nicolaus yang dalam sebuah surat kabar tidak mengklarifikasi atau meminta maaf. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018 Posted: 03 Sep 2018 03:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek di November atau Desember 2018 tahun ini. Menurut Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya. "Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia di Jayapura, pekan lalu. Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini. Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD. "Memang rata-rata SKPD tahun ini belum berani serahkan dokumen setelah penetapan APBD. Mereka masih menunggu SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terbit dulu. Padahal dalam Perpres terbaru dinyatakan bisa melakukan lelang mendahului penetapan APBD," ucap dia. Upaya kedua yang akan dilakukan olehnya adalah mendorong bironya memiliki ruangan yang lebih representatif. "Sebab sekitar 60-80 orang berada ruangan saat ini sudah tak memungkinkan lagi. Sehingga kita butuh yang lebih besar untuk maksimalnya kinerja biro ini," tutur dia. Hal ketiga yang ingin dilakukan olehnya adalah membenahi beberapa standar operasional prosedur di biro tersebut. "Misalnya kita dari awal, mulai front office lalu kemudian ada verifikasi pertama, kedua selanjutnya usulan naik ke kepala biro dan pokja. Nah, disini kelompok kerja (Pokja) ULP dalam biro diharapkan bisa mematuhi dan melaksanakan proses secepat mungkin." "Artinya nanti kita buat sistem dalam portal intranet yang dilakukan secara sistematis dimana tanggal masuk dan keluar berkas terpantau. Sehingga nanti ketika dokumen diserahkan SKPD, akan diberi user untuk bisa dipantau lewat barcobe yang diberi. Paling tidak, diusahakan paling lambat back office memproses tujuh hari sesuai SOP. Dengan harapan tak ada lagi berkas yang telat dilelang atau terlalu banyak pengkajian hingga pelaksanaan lelang menjadi tak jelas," pungkasnya. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken Posted: 03 Sep 2018 03:11 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mulai mendorong lembaga pendidikan di Bumi Cenderawasih agar mulai mengkurikulumkan noken paling lambat mulai tahun ajaran 2019 mendatang. Menurut Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamudin Ramly mengatakan, tujuan mengkurikulumkan noken adalah sebagai upaya untuk melestarikan hasil kerajinan tangan khas masyarakat Papua tersebut. Apalagi noken sebelumnya telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Unesco. Sehingga perlu ada komitmen dari semua pihak, tak terkecuali lembaga pendidikan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. "Kalau Kemendikbud  saja sudah berupaya mendorong noken masuk dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) sekolah, kita juga harap pemerintah daerah demikian. Sebab untuk menjaga kearifan lokal ini, perlu ada proteksi dimana salah satunya dengan mengajak anak-anak sekolah mempelajarinya," ucap dia di Jayapura, belum lama ini. Dia jelaskan, seperti di Provinsi Bali, para siswa dan siswi kini sudah diajarkan maestro seni. Dimana mereka mulai didorong untuk menciptakan satu hasil karya seni sejak masih di usia dini. Oleh karenanya, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Papua, pihaknya mendorong perintisan program seninam masuk sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah Papua. "Untuk program ini memang sudah dimulai pada 2017 lalu, dimana program seninam masuk sekolah ini berupaya agar seluruh sekolah menerapkan mata pelajaran muatan lokal (Mulok) untuk melestarikan budaya Papua kedepan." "Noken juga sudah masuk sekolah, tapi masih di wilayah kota Jayapura, kedepan kita harapkan ada aturan khusus dari Kemendikbud agar seluruh sekolah di Indonesia menerapkan mata pelajaran muatan lokal khusus Noken," harapnya. Sebelumnya, Sekda Papua mengaku sangat mendukung program noken masuk kurikulum sekolah. Kendati begitu, dia berharap Pemerintah Kabupaten agar mulai meningkatkan produksi bahan baku noken yang dinilai telah semakin berkurang. Dimana noken sendiri dibuat dari bahan baku kayu pohon Manduam, pohon Nawa atau Anggrek hutan. Deputi Bidang Kebudayaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Haswan Yunas, mengatakan noken merupakan produk ekonomi kreatif masyarakat yang perlu terus disosialisasikan sebab telah menjadi kebutuhan masyarakat. Dia berharap dengan dikurikulumkannya noken, hasil produk yang dihasilkan kedepan makin beragam dan dengan kualitas terbaik. (DiskominfoPapua)

Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi Posted: 03 Sep 2018 03:11 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aksi pemukulan tenaga pendamping oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda mendapat sorotan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo. Kendati memaklumi hal itu, dia berharap kejadian serupa tak lagi terulang di masa mendatang. Sebab menurutnya, tak semestinya seorang pejabat publik menyelesaikan masalah dengan tindakan fisik. Mestinya yang bersangkutan memberi contoh yang baik dan menahan emosinya. "Soal Penjabat Bupati Puncak memukul tenaga pendamping saya sudah dapat laporannya dan itu ada kesalahpahaman ya.  Memang bupati sudah mengakui tidak bisa mengendalikan emosi." "Tapi bagaimana pun kan kita harus pandai mengendalikan emosi. Tidak boleh juga sebetulnya lakukan tindakan fisik. Tapi ya sudah lah, saya juga sudah sampaikan agar jangan sampai terjadi lagi," terang Soedarmo di Jayapura, pekan lalu. Terkait permintaan tenaga pendamping agar Penjabat Bupati Nicolaus meminta maaf secara terbuka ke publik lewat media massa, dia menyatakan jika diperlukan wajib untuk dilaksanakan. Namun, menurut dia, dari informasi yang diterima olehnya sudah ada pertemuan antara Penjabat Bupati dengan korban Stepen Subay . "Informasi terakhir sudah ada penyelesaian. Yang terpenting jangan sampai terulang saja. Boleh kita emosi, marah, tapi pengendalian diri itu sangat penting. Semoga ini jadi pelajaran juga sebab kita tidak boleh melakukan tindakan fisik," terangnya lagi. Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan video penamparan oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda kepada tenaga pendamping distrik setempat, Stepen Subay, di Ilaga. Dalam video nampak Penjabat Bupati Puncak sebanyak tiga kali melakukan penamparan karena kesal terhadap kinerja kurang maksimal tenaga pendamping, di wilayah setempat. Yang bersangkutan juga dinilai berbicara tak sesuai fakta lapangan, bahkan tak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Menyikapi viralnya video tersebut, Stepen Subay selaku korban penamparan via telepon selulernya, Senin (27/8) membenarkan peristiwa tersebut. Insiden penamparan itu terjadi pada 13 Agustus 2018 lalu. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah tidak mempermasalahkan insiden itu. Hanya saja, dirinya kecewa dengan sikap Bupati Nicolaus yang dalam sebuah surat kabar tidak mengklarifikasi atau meminta maaf. (DiskominfoPapua)

Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018 Posted: 03 Sep 2018 03:11 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek di November atau Desember 2018 tahun ini. Menurut Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya. "Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia di Jayapura, pekan lalu. Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini. Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD. "Memang rata-rata SKPD tahun ini belum berani serahkan dokumen setelah penetapan APBD. Mereka masih menunggu SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terbit dulu. Padahal dalam Perpres terbaru dinyatakan bisa melakukan lelang mendahului penetapan APBD," ucap dia. Upaya kedua yang akan dilakukan olehnya adalah mendorong bironya memiliki ruangan yang lebih representatif. "Sebab sekitar 60-80 orang berada ruangan saat ini sudah tak memungkinkan lagi. Sehingga kita butuh yang lebih besar untuk maksimalnya kinerja biro ini," tutur dia. Hal ketiga yang ingin dilakukan olehnya adalah membenahi beberapa standar operasional prosedur di biro tersebut. "Misalnya kita dari awal, mulai front office lalu kemudian ada verifikasi pertama, kedua selanjutnya usulan naik ke kepala biro dan pokja. Nah, disini kelompok kerja (Pokja) ULP dalam biro diharapkan bisa mematuhi dan melaksanakan proses secepat mungkin." "Artinya nanti kita buat sistem dalam portal intranet yang dilakukan secara sistematis dimana tanggal masuk dan keluar berkas terpantau. Sehingga nanti ketika dokumen diserahkan SKPD, akan diberi user untuk bisa dipantau lewat barcobe yang diberi. Paling tidak, diusahakan paling lambat back office memproses tujuh hari sesuai SOP. Dengan harapan tak ada lagi berkas yang telat dilelang atau terlalu banyak pengkajian hingga pelaksanaan lelang menjadi tak jelas," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States