Beberapa Komunitas Yang Ada Di Duri Baramai-ramai Galang Dana Bantu Korban Donggala |
- Beberapa Komunitas Yang Ada Di Duri Baramai-ramai Galang Dana Bantu Korban Donggala
- Perjuangan Prajurit Demi Air Bersih Suku Mausu Ane
- Kadis Perikanan Nagekeo Takut Masuk Penjara, Pokir Rp 2,5 Miliar Belum Dicairkan
- Jimly Asshiddiqie ; RTH Harus Jadi Perhatian Kita Semua
- Proyek Jalan Segmen 1 Weliman – Biudukfoho Mangkrak, Warga Mengeluh
- Pemkot Ambon Kirim 24 Satgas Peduli Bencana Sulawesi Tengah
- Apeksi Komwil VI Rumuskan 6 Usulan Workshop Kemaritiman
- Yasin Payapo dan Bambang Pramasudi Hadiri Launching Beras Gemba di Waimital
- DPRD MTB Setujui 9 Rancangan Peraturan Daerah
- Matheus Teslatu Buka Musda I PSSI Maluku Tenggara
- Pemkot Ternate dan BLK MoU Pengembangan Daya Saing SDM Kepariwisataan
- Ruslan Arief Soamole Alias Ucok Jadi Buronan Polisi
- Laitupa : Pendaftaran CPNS Diperpanjang Hingga 15 Oktober
- DPRD Bursel Bentuk Dua Pansus
- Joy Ride Ranpur TNI AD Meriahkan Pameran Alusista di Ambon
- Lomba Fotografi Meriahkan Pameran Alutsista TNI di Ambon
- Polres Lakukan Olah TKP Akibat Teror Bondet Di Kantor LSM.PENJARA INDONESIA
- Hasil Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Bandaran Kecamatan Winongan Ricuh Dan Tuai Protes Warga
- Kasad Pimpin HUT TNI Ke 73 Di Merauke
- Pinjaman On-Line Yang Menjerat Seperti "Rentenir Gaya Baru."
- Dilaporkan Kasus KDRT ke Presiden, Komnas Perempuan Keberatan Obsatar Sinaga Jadi Calon Rektor UNPAD
| Beberapa Komunitas Yang Ada Di Duri Baramai-ramai Galang Dana Bantu Korban Donggala Posted: 07 Oct 2018 10:14 PM PDT  Beberapa Komunitas Yang Ada Di Duri Baramai-ramai Galang Dana Bantu Korban Donggala Dimana setiap daerah mulai membentuk Aksi Solidaritas untuk menggalang Dana Bantuan yang nantinya akan di Donasikan / disalurkan guna membantu korban bencana alam yang telah melanda Kota Palu - Donggala Sulawesi Selatan yang telah tertimpa Gempa Dan Tsunami . Akibat Bencana Alam tersebut membuat banyak dari kalangan maupun komunitas yang rela turun ke Jalan guna menggalang dana bantuan untuk Korban Donggala seperti yang terjadi di perempatan lampu merah yang ada di simpang desa harapan Kota Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Yang mana saat Dikonfirmasi oleh Awak Media Pada (07/10) Sekira pukul 18 : 00 Wib, Ega Ramanda Selaku Humas Dari Aksi Solidaritas Perduli Donggala mewakili Wen Ketua Aksi yang kebetulan masih ada keperluan dan tidak dapat hadir mengatakan bahwa Aksi Solidaritas Ini kami lakukan karena merasa prihatin atas apa yang telah di alami saudara kita yang tertimpa Musibah Gempa dan juga Tsunami di Kota Palu - Donggala Sulawesi Selatan ," Ucapnya. Dalam Aksi Solidaritas galang Bantuan Donggala Kami dari beberapa Komunitas seperti , ILC DURI _ KOTA _ MINYAK , @ LOKER DURI ,@ACT _ RIAU, YAMAHA CI , " WE ARE ONE " & @KDB bersama - sama turun Kejalan guna mengumpulkan dana yang nantinya setiap hasil atau pendapatan dana yang kami peroleh akan kami serahkan / masukan ke Rekening Aksi Cepat Tanggap ( ACT ) agar dapat segera tersalurkan ke Palu guna meringankan beban dari mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua ," Imbuhnya. Dikatakannya untuk waktu Aksi penggalangan dana tersebut karena di sini tergabung dari berbagai kalangan, pekerja, Mahasiswa maupun Pelajar SMA yang ikut berpartisipasi dalam penggalangan Dana Bantuan Korban Gempa & Tsunami Donggala, Aksi ini kami mulai dari Pukul 16,00 Wib - 18,00 Wib dan kami lanjutkan lagi pada Pukul 20,00 Wib - 22,00 Wib . Selain dari Aksi turun kejalan guna menggalang Dana Sumbangan Bantuan Untuk Donggala, beberapa dari kami juga mengumpulkan Dana dari hasil mengamen dengan tujuan seluruh hasil yang telah terkumpul dan tersalurkan bisa meringankan sedikit beban dari mereka yang sekarang ini mengalami kesusahan , yang penting ikhlas dan semangat seperti Semboyan kami " MEREKA BUTUH KITA , BIAR LELAH ASAL LILLAH " Jadi Intinya biarpun lelah tapi kami akan tetap semangat demi mendapatkan Ridho dari Sang Pencipta dan setidaknya dapat sedikit meringankan beban dari mereka yang saat ini sangat membutuhkan , " Tuturnya dengan Semangat. Kami juga sangat mengharapkan partisipasi dari para pengendara serta masyarakat khususnya warga Duri agar ikut berpartisipasi dengan setidaknya menyisihkan sedikit rejeki untuk disumbangkan ke Korban Bencana Alam yang ada Di Kota Palu - Donggala Sulawesi Selatan ," Tambahnya. Karena sedikit rejeki dari Kita itu akan sangat berharga bagi mereka di sana yang sangat membutuhkan dan menunggu uluran tangan dari kita semua yang ada di Tanah Air Indonesia Tercinta Ini ," Tutupnya. ( Galih ) Redaktur : Editor Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Beberapa Komunitas Yang Ada Di Duri Baramai-ramai Galang Dana Bantu Korban Donggala . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Perjuangan Prajurit Demi Air Bersih Suku Mausu Ane Posted: 07 Oct 2018 09:20 PM PDT |
| Kadis Perikanan Nagekeo Takut Masuk Penjara, Pokir Rp 2,5 Miliar Belum Dicairkan Posted: 07 Oct 2018 09:08 PM PDT  Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nagekeo, Lukas Mere. sergap.id, MBAY – Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Nagekeo tahun 2018 senilai Rp 2,5 miliar di Dinas Perikanan dan Kelautan Nagekeo, hingga kini belum dicairkan. Alasannya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nagekeo, Lukas Mere, merasa takut jika pencairan dana tersebut akan berdampak hukum dikemudian hari dan membuat dirinya berpotensi masuk penjara. "Saya tidak mau masuk bui hanya karena dana Pokir," ujar Lukas kepada SERGAP di kantornya, Senin (8/10/18). Dia menjelaskan, proses alokasi dana pokir tersebut tidak melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Nagekeo dan hanya berdasarkan proposal yang di ajukan oleh kelompok budidaya ikan, kelompok ikan tangkap, dan kelompok pengecer ikan. "Yang saya lihat beberapa tahun terakhir ini, dana pokir di DPRD Nagekeo tidak melalui Musrenbang yang merupakan mekanisme perencanaan dari bawah," katanya. Menurut dia, mekanisme alokasi pokir ini agar terganggu dalam pelaksanaan, jika identifikasi kelayakan teknis dan administrasi kelompok tidak memadai. "Jika aspirasi tidak mencantumkan program atau kegiatan, bagi saya merupakan sesuatu hal yang rancu. Tugas menterjemahkan aspirasi masyarakat melalui program adalah tugas birokrasi, bukan legislatif. Hal ini bisa dilakukan apabila ada jedah waktu yang cukup setelah perubahan anggaran. Dan, akan menjadi persoalan apabila aspirasi itu tidak memenuhi syarat sebagai program atau kegiatan," bebernya. "Yang menjadi aneh kenapa pada saat Musrenbang, program ini tidak di bahas, tetapi saat reses baru di masukan. Kalau aspirasi ini sudah tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja OPD, maka dapat di programkan. Kalau tidak ada ya… untuk apa di eksekusi? Dalil yang di pake oleh DPRD adalah Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2018. Bagi saya pokir tidak bisa di eksekusi karena waktu sangat terbatas, kecuali pengadaan barang dan jasa. Dan, saya tidak mau masuk penjara, karena secara teknis tidak dapat di pertanggungjawabkan," tegasnya. "Karena kalau RKPD sudah di kunci, dan di masukan melalui RKA, itu artinya Ilegal," tegasnya. Kepala Bapeda Nagekeo, Agustinus Fernades, mengaku, pokir dalam RKPD telah kunci, dan pokir dewan hanya masuk melalui rencana kerja anggaran (RKA). "Sekarang tergantung OPD mau eksekusi atau tidak," ucap Fernandes.  Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nagekeo. Data yang dihimpun SERGAP menyebutkan, Pokir Rp 2,5 miliar terbagi pada kelompok usaha bersama di beberapa Kecamatan, yaitu:
 Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kadis Perikanan Nagekeo Takut Masuk Penjara, Pokir Rp 2,5 Miliar Belum Dicairkan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Jimly Asshiddiqie ; RTH Harus Jadi Perhatian Kita Semua Posted: 07 Oct 2018 08:58 PM PDT  BantenNet.com, JAKARTA - Puncak acara dari segala perlombaan senam dan tari kreasi kebudayaan yang diselenggarakan Garda Bintang Timur selama tiga Hari di RTH kalijodo Jakarta berakhir Mariah yang dihadiriCalon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi DKI Jakarta Drs. Jimly Asshiddiqie dan artis ibukota serta atlit peraih medali emas di Asian Games 2018 Doli, pada Minggu, ( 7/10 ) Pada Rekan Media pokja forwartaJimly asshiddiqie mengatakan kalijodo ini kan menjadi inpirasi Buat daerah daeraha lain. "Bukan hanya Jakarta barat utara, tapi Jakarta timur dan pusat, ruang terbuka RPTR Kalijodo bahkan menjadi perhatian daerah lainnya di indonesia" ujar Jimly "Kita tidak hanya butuh rumah tinggal tempat bekerja dan tempat belajar,Tapi kita juga butuh bersosialisasi dan berinteraksi bersantai itulah yang di sebut sebagai ruang public terbuka" lanjutnya. Dulu Kata Jimly, kali jodoh ini lebih di kenal sebagai tempat yang serem namun setelah di reformasi total oleh pemprov DKI Jakarta kala itu kini menjadi ruang terbuka hijau bahkan menjadi icon kota jakarta barat bahkan DKI Jakarta dan indonesia.katanya Jimly juga mengatakan, kalau membangun infrastruktur jangan hanya jalan dan jembatan saja yang di pikirkan, tapi bangun ruang terbuka(RTH) untuk infrastruktur social dan itu harus di pikirkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. "Bagaimana DPD bisa mendorong semua daerah untuk merubah mindset untuk membangun kota dan daerahnya, jangan hanya berpikirnya uang, ekonomi, APBD, Jangan itu saja yang di pikirkan, tapi pikirkan masa depan masyarakat Indonesia" tuturnya. "Jadi urban society masyarakat kota membutuhkan fasilitas kehidupan bersama ya salah satu nya ini" Dia juga menyoroti masalah kurang efektif ny kinerja DPD selama ini. "DPD selama ini kurang berfungsi kayak nggak ada kerjaan maka banyak orang berpikir DPD sebaiknya di bubarkan saja. Ini sebenarnya salah urus saja, karena saya sejak awal menggagas berdirinya DPD ini" Dulu sejak awal itu konsepnya tidak seperti sekarang ini karena orang sekarang ini sudah banyak yang salah urus. "Maka kalo saya terpilih dan di percaya oleh rakyat di izinkan oleh Allah akan kita perbaiki untuk indonesia lebih baik lagi" ucap jimly. Pada kesempatan itu Ketua Garda Bintang Timur Jamaluddin (Daenk Jamal) merasa senang dengan kedatangan Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie S. H dalam acara senam pagi bersama dengan komunitas emak-emak (ibu-ibu) yg tergabung dalam kjs pelangi kalijodo. "Saya senang kedatangan beliau sangat Memberikan motifasi dan semangat tuk kami semua. Kami Garda Bintang Timur dan komumitas emak kjs pelangi kalijodo siap mendukung sosok kepemimpinan beliau sebagai caleg DPD RI DKI Jakarta."kata Daenk Jamal sapaan akrab Jamaluddin yang juga sebagai ketua KJS Pelangi Kalijodo. > ldn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jimly Asshiddiqie ; RTH Harus Jadi Perhatian Kita Semua . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Proyek Jalan Segmen 1 Weliman – Biudukfoho Mangkrak, Warga Mengeluh Posted: 07 Oct 2018 08:38 PM PDT  Proyek jalan segmen 1 Weliman – Biudukfoho yang mangkrak. sergap.id, WELIMAN – Pengerjaan proyek peningkatan jalan segmen 1 Weliman – Biudukfoho telah terhenti sejak lama. Entah apa alasannya. Namun keberadaan proyek ini telah membuat kehidupan warga terganggu. Berdasarkan kontrak Nomor: PPK/SP/BM/20/IV/2018, proyek senilai Rp13,8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 ini dikerjakan oleh PT Bumi Nusantara Pratama sejak tanggal 25 April 2018 dengan masa kerja selama 180 hari. Adrianus Bria, warga Halioan, mengatakan, pekerjaan jalan yang menghubungkan Kecamatan Weliman dan Rinhat, Kabupaten Malaka ini sudah lama mangkrak. "Kami masyarakat tidak mengetahui apa yang terjadi. Tapi keberadaan proyek ini telah membuat kehidupan kami terganggu. Setiap hari kami menghirup udara tidak segar. Debu tebal membuat kami sesak nafas," ujar Adrianus kepada SERGAP, Minggu (7/10/18). Menurut Adrianus, debu tebal berasal dari lalu lalang mobil dam truk yang mengangkut material yang ia sendiri tidak tahu dikemanakan material tersebut. "Kenapa proyek ini dihentikan? Kasihan kami disini. Rumah kami dipenuhi debu," ucapnya. Hal serupa di sampaikan Paulinus, warga Desa Wekmidar, Kecamatan Rinhat. Menurut dia, seharusnya selama masa pengerjaan proyek, badan jalan harus selalu disiram oleh pelaksana proyek. "Sehingga tidak muncul dampak negatif kepada masyarakat," tegasnya. Warga sekitar menyebut, pekerjaan jalan ini diduga tidak sesuai dengan tahapan pekerjaan jalan yang benar. Itu karena fondasi badan jalan tidak dilakukan dengan pemadatan sesuai standar pekerasan jalan. Sementara hamparan urukan pilihan (urpil), agregat B maupun A hanya dilakukan dengan pemadatan seadanya. Akibatnya, badan jalan terlihat rapuh dan berpotensi cepat rusak setelah di hotmix. Buktinya di beberapa titik yang sudah dihotmix, permukaan jalan tampak bergelombang akibat tidak kuat menahan beban kendaraan. "(asphal di jalan ini) pasti akan cepat rusak," kata Paulinus.  Proyek jalan segmen 1 Weliman – Biudukfoho yang mangkrak. SEKMEN 2 General Superintendent (GS) PT. Naviri Multi Konstruksi, mengatakan, tahun ini pihaknya hanya menangani satu paket pekerjaan, yakni peningkatan jalan pada sekmen 2, Weliman – Biudukfoho. "Realisasi pembangunan jalan Weliman – Biudukfoho itu terhitung mulai dari Lotas sampai ke Biudukfoho sepanjang 3,5 kilometer, itu sudah selesai 100 persen. Saat ini kita masih proses Provisional Hand Over (PHO),"kata Acang. Lorens Haba, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Malaka yang kini disebut-sebut sedang menjalani skorsing akibat kedapatan minum minuman keras di kantornya belum berhasil dikonfirmasi SERGAP. Berkali-kali dihubungi via handphonenya, tidak dijawab. (sel/sel)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Proyek Jalan Segmen 1 Weliman – Biudukfoho Mangkrak, Warga Mengeluh . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemkot Ambon Kirim 24 Satgas Peduli Bencana Sulawesi Tengah Posted: 07 Oct 2018 06:52 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Sebanyak 24 Pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas (Satgas) Peduli Bencana Palu-Donggala-Sigi pada Minggu (7/10) diberangkatkan ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Satgas yang berjumlah 24 personel diantaranya terdiri dari 12 petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 4 petugas terdiri dari 2 orang dokter dan 2 orang tenaga perawat dari Dinas Kesehatan, 4 petugas dari Badan Penanggulangan Bencana serta 4 petugas lainnya dari Satuan Polisi Pamong Praja. Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon sekaligus Ketua Tim Satgas, Neil Edwin Pattikawa kepada Tim Media Center menjelaskan, Satgas Pemkot Ambon akan berada disana selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Ditambahkan, Selain bantuan tenaga melalui pengiriman tim satgas ke Palu, Donggala dan Sigi, Pemkot Ambon juga memberikan bantuan obat-obatan yang akan diberikan kepada para korban Gempa dan Tsunami Palu-Donggala-Sigi. Diharapkan, melalui bantuan ini dapat membantu meringankan beban dari para korban. (DiskominfoAmbon) |
| Apeksi Komwil VI Rumuskan 6 Usulan Workshop Kemaritiman Posted: 07 Oct 2018 06:47 PM PDT  BITUNG, LELEMUKU.COM - Para Kepala Daerah yang tergabung dalam Apeksi Komwil VI berhasil merumuskan enam usulan saat penutupan Workshop Kemaritiman, bertempat di ruang pertemuan kantor Walikota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Minggu (7/10). Selama Workshop kemaritiman berlangsung, sebagian besar daerah pada Komwil VI memiliki persoalan yang sama dimana undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 membatasi kewenangan pengelolaan zona maritim. Menyikapi permasalahan tersebut para kepala Daerah yang tergabung pada Apeksi Komwil VI dalam rumusannya menghasilkan enam usulan yang nantinya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui pengurus Apeksi Pusat. Berikut adalah 6 (enam) usulan yang dihasilkan, meliputi ; Kesatu. Mencabut larangan alih muatan (Transhipment) di laut. Kedua, Penyelesaian batas maritim laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Ketiga, Meningkatkan konektivitas laut antar wilayah. Keempat, Jaminan keamanan di laut. Kelima, Mengkaji kembali substansi UU nomor 23 tahun 2014 berkaitan dengan kewenangan pengelolaan perairan laut bagi pemerintah Kota/Kabupaten; Keenam, Mempercepat proses perizinan untuk kelautan. Para kepala Daerah kemudian diundang untuk menyaksikan Festival Pesona Selat Lembeh (FPSL), FPSL sendiri akan berlangsung hingga 10 Oktober mendatang. (DiskominfoAmbon) |
| Yasin Payapo dan Bambang Pramasudi Hadiri Launching Beras Gemba di Waimital Posted: 07 Oct 2018 06:47 PM PDT  WAIMITAL, LELEMUKU.COM – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku Drs M. Yasin Payapo MPd didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Bambang Pramasudi menghadiri acara Peresmian Program Pengendalian Inflasi Pembentukan Klaster cabai dan hilirasi pasca panen Klaster Padi Desa Waimital sekaligus Launching Beras Gemba di Desa Waimital. Selaku pemerintah daerah, Bupati menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini karena diharapkan dapat menjadi starting point untuk kehiatan pengembangan hasil produksi padi di Kabupaten SBB sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan akan beras di wilayah Saka Mese Nusa ini. Selain itu, dengan adanya launching beras gemba kerjasama Bank Indonesia Perwakilan Maluku dengan Pemerintah Kabupaten SBB dengan pengemasan yang lebih baik ini, diharapkan dapat dinikmati bukan saja oleh masyarakat di Desa Waimital dan sekitarnya saja, namun juga dapat dinikmati oleh masyarakat di wilayah kabupaten SBB bahkan juga Maluku dan luar Maluku, sehingga dapat berimplikasi terhadap pendapatan masyarakat tani dan pendapatan daerah. Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah dan akan membangun sarana perekonomian dan serta membuka jalan untuk mempermudah akses transportasi dari wilayah-wilayah pertumbuhan dan produksi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Turut hadir pada acara ini Staf Ahli Bupati Drs Achiles Siahaya dan Sammy Loupatty SE, Asisten 3 Drs Leonard Kakisina, Kadis Koperasi Drs Allan Paliama, Kadis Pertanian Mansur Tianotak SP, Kabag Ekonomi Drs Dj Waliulu juga camat Kairatu dan Forkopim kecamatan Kairatu. (DiskominfoSBB) |
| DPRD MTB Setujui 9 Rancangan Peraturan Daerah Posted: 07 Oct 2018 06:27 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menyetujui sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), usulan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat.Persetujuan bersama 9 (sembilan) rancangan peraturan daerah insiatif Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menjadi peraturan daerah yang baru saja dilakukan melalui pendapat akhir fraksi, bertempat di ruang sidang DPRD MTB, Selasa (25/9). Hal tersebut menunjukan bahwa pemerintah daerah dan DPRD MTB telah berhasil menyelesaikan agenda regulasi dimaksud sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Sekda Piterson Rangkoratat, saat menyampaikan Pidato Bupati pada pendapat akhir fraksi. Disetujuinya sembilan Ranperda inisiatif Pemda Maluku Tenggara Barat menjadi peraturan daerah, maka saat ini kita mempunyai kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) peraturan daerah yang tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. "Semakin banyaknya peraturan daerah yang telah dibentuk dan diundangkan dalam lembaran daerah, maka saya terus mengingatkan bahwa kita masih mempunyai tanggungjawab bersama mengupayakan peningkatan pemahaman masyarakat, dan penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan, sehingga benar-benar dapat mengubah pola perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicita-citakan bersama," ungkapnya Persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang Pelayanan Kesehatan berbasis gugus pulau telah menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai kabupaten pertama dari 11 (sebelas) Kabupaten/kota se-Provinsi Maluku yang memiliki dasar hukum pengaturan pelayanan dasar di bidang kesehatan berbasis kepulauan. Sementara itu persetujuan atas rancangan daerah tentang pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaraan dan penjualan minuman beralkohol akan dijadikan dasar hukum untuk menata dan mengelola potensi daerah berupa sopi untuk dijadikan minuman berstandar, dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. "saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah berupaya keras dan dengan penuh kesabaran telah melakukan pembahasan dan menyelesaikan agenda pembahasan terhadap 9 Ranperda tahun 2018. Melalui Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi ini untuk selanjutnya ditetapkan dan diundangkan sesuai mekanisme dan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan." Lanjutnya. Dalam pembahasan maupun Paripurna yang terhormat, terdapat perbedaan pikiran, pendapat, bahkan begitu banyak saran dan masukan mengenai materi muatan setiap rancangang peraturan daerah. "Hal tersebut menunjukan bahwa perkembangan dinamika dan sinergitas kinerja yang baik untuk mewujudkan kualitas rancangan peraturan daerah yang telah dibahas dan disetujui Bersama dalam rapat yang terhormat ini." ujarnya Dari 10 draft Ranperda yang diusulkan Pemerintah Daerah, sebelumnya disetujui 9 dalam pendapat akhir untuk ditetapkan menjadi Perda, antara lain (1). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (2). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum; (3). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau; (4). Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Insfrastruktur TV Kabel; (5). Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan dan Pedoman Produk Unggulan Daerah; (6). Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan Terhadap Peredaraaan dan Penjualan Minuman Beralkohol; (7). Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa; (8). Rancangan Peraturan Daerah Penetapan Desa; (9). Rancangan Peraturan Daerah Penegasan Batas wilayah. (DiskominfoMTB) |
| Matheus Teslatu Buka Musda I PSSI Maluku Tenggara Posted: 07 Oct 2018 05:52 PM PDT  LANGGUR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah M Teslatu memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Daerah I Asosiasi PSSI Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018,bertempat di Hotel Grand Vilia Langgur, Kamis (4/9). Pada acara tersebut,turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.Maluku Tenggara, Komandan TNI/POLRI serta ketua-ketua cabang olahraga kab.Maluku Tenggara. Dalam sambutanya M Teslatu mengatakan Pembangunan bidang olahraga di Maluku Tenggara secara khusus dalam cabang olahraga sepak bola, termasuk juga dalam konteks Nasional, selama beberapa tahun terakhir ini cenderung mengalami kemunduran, baik dari sisi pembinaan maupun dari sisi prestasi. "Cukup banyak permasalahan yang menjadi penyebabnya.dan untuk semuanya itu, sebagai insan yang peduli dan memiliki harapan,maka sudah sewajarnya langkah dan upaya perbaikan terus di upayakan oleh PSSI Kab.Maluku Tenggara," ujar dia. Ia mengatakan pelaksanaan Musda I Asosiasi PSSI Kabupaten Maluku Tenggara 2018 ini dengan agenda Pemilihan Pengurus Asosiasi PSSI Maluku Tenggara dan Pelantikan pengurus PSSI periode 2018-2022 merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah dan PSS menghidupkan sepakbola di Kepulauan Kei. "Untuk bagaimana kita kembali menggiatkan pembinaan sepak bola dalam masyarakat. Pengalaman dan fakta bahwa Anak-anak Kei punya potensi dan pernah berperestasi sampai ke tingkat nasional," ujarnya M Teslatu mengharapkan kepada pengurus PSSI periode 2018-2022 yang akan menduduki kepengurusan benar-benar dapat melaksanakan fungsi manajemen yang baik, professional,akuntabel serta didasarkan pada keninginan kuat untuk berkontribusi bagi kemajuan persepakbolaan di Maluku Tenggara. Ketua PSSI Propinsi Maluku Sofian Lestaluhu pada kesempatan tersebut mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kepada PSSI Maluku Tenggara yang sudah menyelenggarakan Musda I Asosiasi PSSI Kabupaten Maluku Tenggara. "Semoga dapat melahirkan kepengurusan yang baru agar dapat menjalankan seluruh aktifitas PSSI yang nantinya persepakbolaan yang diharapakan dapat menjadi salah satu keunggulan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara," harap dia. (DiskominfoMalra) |
| Pemkot Ternate dan BLK MoU Pengembangan Daya Saing SDM Kepariwisataan Posted: 07 Oct 2018 05:42 PM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Tenaga Kerja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Grand Daffam Bela Hotel Ternate dalam bidang Pengembangan Daya Saing SDM Kepariwisataan bertempat di Ballroom Grand Daffam Hotel Ternate. Turut hadir pada acara tersebut unsur Forkompinda, Sultan Tidore, Rektor, Pimpinan OPD Kota Ternate dan Keluarga Besar Grand Dafam Bela Ternate serta Undangan lainnya. Acara penandatanganan MoU ini juga dirangkaikan dengan peresmian Daffam Learning Center oleh Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH, MM. Walikota Ternate dalam sambutannya pada acara tersebut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Grand Dafam Bela Ternate yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dengan Pemerintah, untuk turut serta mencetak, mendidik dan memberdayakan tenaga kerja lokal yang secara tidak langsung menekan angka pengangguran di Kota Ternate. Kesinambungan dari pelaksanaan kerjasama ini diharapkan menjadi suatu bukti bersama dalam membangun komitmen demi pembangunan sumberdaya manusia Kota Ternate. Nota Kesepahaman Bersama antara Dinas Tenaga Kerja dengan GDBT dan BLK di bidang Pengembangan Daya Saing SDM Kepariwisataan ini bertujuan untuk membangun sinergitas antara para pihak dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Dan melalui Dafam Learning Center serta Program Pelatihan di BLK, maka diharapkan akan terbangun suatu sistem pembekalan bagi tenaga kerja yang profesional dengan indikator sertifikasi kompetensi yang dimiliki. Dafam Learning Center sebagai lembaga vokasi kepariwisataan diharapkan dapat meningkatkan minat dan keahlian bagi tenaga kerja unskill pada sektor perhotelan yang merupakan bagian dari sektor kepariwisataan, pelatihan perhotelan di BLK juga diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang unggul dan kompetitif di bidangnya, yang pada akhirnya semua dapat mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengakuan atas skill tenaga kerja di Kota Ternate. Penyelenggaraan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan bentuk implementasi Proyek Perubahan Lentera Wisata (Layanan Kompetensi Tenaga Kerja Kepariwisataan) - inovasi peserta Diklat Kepemiminan Tk. II BPSDM Provinsi Bali, yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Dr. Jusuf Sunya, ME. "Hal ini merupakan wujud kemitraan yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi Bonus Demografi Tahun 2030 dengan upaya penyiapan tenaga kerja yang berkompeten" pungkas Jusuf Sunya. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan Pemecahan Rekor "Gohu Ikan Terberat 250 Kg" oleh Lembaga Prestasi Indonesia - Dunia (LEPRID) yang diserahkan oleh Bapak Paulus Pangka, SH selaku Ketua Umum dan Pendiri LEPRID, sebagai rangkaian dari Hari Jadi GDBT Ke-11. Pada akhir acara Walikota Ternate Bapak Dr. H. Burhan Abdurahman, SH., MM beseta Undangan melakukan kunjungan dan peninjauan lokasi belajar Dafam Learning Center dan melakukan dialog dengan Pengelola serta peserta didik Dafam Learning Center. (DiskomsandiTernate) |
| Ruslan Arief Soamole Alias Ucok Jadi Buronan Polisi Posted: 07 Oct 2018 07:57 AM PDT |
| Laitupa : Pendaftaran CPNS Diperpanjang Hingga 15 Oktober Posted: 07 Oct 2018 07:57 AM PDT |
| Posted: 07 Oct 2018 07:57 AM PDT |
| Joy Ride Ranpur TNI AD Meriahkan Pameran Alusista di Ambon Posted: 07 Oct 2018 07:25 AM PDT |
| Lomba Fotografi Meriahkan Pameran Alutsista TNI di Ambon Posted: 07 Oct 2018 07:25 AM PDT |
| Polres Lakukan Olah TKP Akibat Teror Bondet Di Kantor LSM.PENJARA INDONESIA Posted: 07 Oct 2018 04:38 AM PDT  Kasatreskrim polres Pasuruan bersama Tim Inavis polres lakukan olah TKP dikantor LSM.PENJARA INDONESIA Besuk, Pasuruan. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PASURUAN [ 06-10-2018 ] Warga Besuk di Kecamatan Kejayan, Sabtu (6/10) dini hari dibuat gempar. Ini menyusul terdengarnya suara ledakan yang ada disana. Suara ledakan itu terjadi di kantor DPD LSM Penjara (Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Negara). Kuat dugaan ledakan itu berasal dari lemparan bondet. Hanan selaku ketua DPD LSM Penjara Provinsi Jatim mengaku dibuat terkejut atas insiden itu. Sebab, akibat lemparan bondet itu, pagar dan kaca kantor, menjadi rusak. "Saya tahu kejadiannya jam 6. Tahu dari grup WA dan disebutkan ada bondet di kantor," kata Hanan. Dia pun langsung menuju kantor dan mengecek kesana. Dan benar saja, ada beberapa bagian kantor yang rusak. Informasi yang dihimpun, insiden itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 00.30. Adapun yang mengetahui insiden tersebut ialah Sayuni, pemilik warung yang ada di dekat kantor LSM Penjara. "Pemilik warung sebelumnya hendak menutup warungnya. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan cukup keras," kata Hanan. Di sekitar lokasi ditemukan serbuk seperti ada bekas benda terbakar. Meski kerusakan tidak terlalu parah, insiden itu membuat pengurus LSM Penjara terkejut. Para pengurus pun yakin, insiden itu berkaitan dengan rencana aksi mereka yang akan digelar pada 10 Oktober nanti, dalam aksi unjuk rasa ke kecamatan Wonorejo, kejaksaan dan polres Pasuruan untuk menuntut pengusutan penyimpangan Dana desa yang ada di desa wilayah kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan. Terkait kejadian ini, Polres Pasuruan melalui Kasatreskrim AKP. Budi Santoso bersama Tim Inavis Polres jam 09.00 wib langsung melakukan olah TKP, dilokasi kantor LSM.PENJARA Indonesia Jl.raya Pasuruan Malang, Besuk -pasuruan. "Kita olah TKP dulu untuk mengumpulkan beberapa bukti, kemudian kita tentukan pelakunya. Intinya kita akan segera kejar dan temukan pelaku pelemparan bondet di kantor ini. Jelas Kasatreskrim di lokasi kejadian. (Zainal) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polres Lakukan Olah TKP Akibat Teror Bondet Di Kantor LSM.PENJARA INDONESIA . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Hasil Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Bandaran Kecamatan Winongan Ricuh Dan Tuai Protes Warga Posted: 07 Oct 2018 04:23 AM PDT  Warga lurug kantor desa Bandaran kecamatan winongan, protes hasil seleksi perangkat desa MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PASURUAN [ 05-10-2018 ] Panitia penyelengara ujian perangkat desa di desa bandaran kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan beberapa waktu lalu ricuh dan tuai protes keras dari peserta ujian beserta warga desa. Di nilai ada kecurangan lantaran dalam ujian tersebut ada kejangalan kejanggalan terkait hasil penilaian para peserta seleksi perangkat, Jumat (5/10/2018). Warga desa beserta peserta yang tidak lolos seleksi Lurug kantor desa bandaran.  Hasil penilaian peserta penjaringan calon perangkat desa Bandaran kecamatan Winongan yang dinilai Janggal oleh peserta lain Pasalnya, menurut penilaian warga, peserta yang lolos tim seleksi ujian perangkat desa mempunyai nilai rata – rata jauh lebih tinggi dari rata rata kemampuan peserta yang tidak lolos, padahal peserta yang tidak lolos tim seleksi memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari peserta yang lolos bahkan ada yang mempunyai pendidikan terakhir sarjana terang salah satu masyarakat yang hadir dikantor desa. Di samping juga menurut warga disinyalir peserta yang lolos ujian masih ada hubungan kedekatan keluarga dengan para Panitia tim seleksi. Sekedar diketahui minggu lalu pemerintah desa Bandaran kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan melaksanakan seleksi pengangkatan perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan diantaranya Kasie Kesra, kasie keuangan, kasie pelayanan dan satu lagi Kasun, kepala dusun. Salah satu calon peserta seleksi, ST dan SR yang mewakili peserta seleksi lain menduga kalau calon perangkat desa yang lolos itu karena ada main serta mendapat dukungan Panitia pemilihan perangkat desa dan Kasun setempat. "Kami merasa kecewa dengan nilai hasil ujian perangkat desa ini. Karena tiga calon perangkat desa yang lolos nilainya terlalu tinggi ditiap seleksian. kami menuntut untuk dibuka dasar penilainya serta diuji ulang secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan," ujar salah satu peserta yang tidak puas dengan nilai ujian perangkat ini. Dalam dialog pertemuan di kantor desa, Jimin selaku ketua panitia pelaksana seleksi perangkat Desa Bandaran menyampaikan kalau hasil Seleksi ini, sudah mutlak keputusan panitia," ini sudah keputusan mutlak dari panitia mas, kalau memang ada ujian ulang kami panitia menunggu keputusan dari kepala desa, atau camat" tandasnya. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 83, Tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, pada pasal 4 disebutkan bahwa ; -kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dilakukan oleh Tim seleksi yang dibentuk terlebih dahulu bersama BPD, Badan permusyawaratan desa. -hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat. -camat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan. -dalam hal camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan, kepala desa menerbitkan surat keputusan, SK. pengangkatan perangkat desa. -dalam hal camat memberikan rekomendasi berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. (Zainal) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Hasil Seleksi Penjaringan Perangkat Desa Bandaran Kecamatan Winongan Ricuh Dan Tuai Protes Warga . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kasad Pimpin HUT TNI Ke 73 Di Merauke Posted: 07 Oct 2018 04:13 AM PDT  Kasad Pimpin HUT TNI Ke 73 Di Merauke Peringatan HUT Ke-73 TNI yang digelar di Merauke ini bagi masyarakat Papua merupakan suatu hal yang luar biasa karena dipimpin oleh Kasad Jenderal TNI. Mulyono dan dihadiri para petinggi TNI dari ketiga Matra. Panglima TNI dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kasad Jenderal TNI. Mulyono mengucapkan selamat hari Ulang Tahun ke-73 kepada seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas. Pada awal amanatnya, Panglima TNI mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendoakan para korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dan juga korban gempa di Lombok. Dikatakan Panglima TNI bahwa TNI bersama-sama berbagai kompenen bangsa lainnya telah bekerja bahu-membahu sekuat tenaga untuk meringankan beban para korban bencana alam, TNI telah mengerahkan personel dan Alutsistanya untuk memberikan bantuan dan pertolongan pertama, melaksanakan evakuasi, menyalurkan bantuan, melakukan pengamanan dan memulihkan sarana dan prasarana secara bertahap. Diungkapkan Panglima TNI, yang dilakukan TNI di lokasi bencana baik pengerahan personel maupun Alutista merupakan sebagian bentuk dari Profesionalisme TNI, oleh karena itu sangat tepat apabila peringatan HUT ke-73 TNI ini mengusung tema "Profesionalisme TNI Untuk Rakyat". "Tema singkat ini mengandung makna bahwa TNI senantiasa ditingkatkan Profesinalitasnya melalui berbagai pendidikan, latihan, persenjataan, Alutisista serta dipenuhi kesejahteraannya oleh Negara semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia", ujar Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Diungkapkan Panglima TNI, sebagai alat Negara, tugas TNI tidak terlepas dari berbagai tantangan saat ini dan masa depan yang semakin kompleks. Perkembangan politik dan ekonomi serta teknologi global telah menciptakan ruang atau dimensi dan metode peperangan baru. Krisis ekonomi yang diikuti dengan percaturan politik global membawa ketidakpastian dan kekhawatiran dalam menjangka prospek masa depan. Ketidakpastian akibat krisis ekonomi dan kepemimpinan global yang dikatalisasi oleh disrupsi teknologi membawa perang tidak lagi terbatas (restricted war) dalam suatu batas teriotial. "Perang menjadi tidak terbatas (unrestricted war) masuk ke berbagai dimensi seperti perang ekonomi, perang dagang, perang hukum, perang siber, perang opini dan bahkan akhir-akhir ini kita menyaksikan adanya perang mata uang di berbagai Negara, " ungkap Panglima TNI. Peringatan HUT Ke-73 TNI di Merauke ini juga dimeriahkan dengan Tarian Adat Papua, demo beladiri prajurit TNI, pemotongan tumpeng ulang tahun dan penyerahan rekor Muri pemecahan hebel terbanyak dengan sekali pukulan oleh prajurit TNI. Kasad juga mengikuti tari Gemu Famire bersama kelompok Wanita TNI dan Polri serta menampikan beberapa Alutista modern yang dimiliki oleh ketiga Matra. Pada hari sebelumnya saat tiba di Merauke, Kasad disambut oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI. George Elnadus Supit, Bupati Merauke Frederikus Gebze dan sejumlah Perwira Tinggi TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polda Papua serta Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat dan ratusan warga Merauke yang ingin melihat langsung Jenderal TNI Mulyono dari dekat. Selain itu Kehadiran Jenderal TNI. Mulyono juga disambut dengan upacara Adat yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Merauke Ignatius Ndiken. Dengan busana Adat Merauke yang khas didukung oleh postur tubuh yang tinggi besar Ignatius Ndiken yang merupakan pensiunan Polri ini tampak gagah dan berwibawa siap menyambut Kasad. Setelah saling sapa dengan kalimat-kalimat penyambutan dan ucapan selamat datang, Ndiken menyematkan simbol-simbol Adat berupa kalung Adat dan mahkota burung Kasuari sebagai lambang penghormatan kepada tamu besar yang datang ke kota ini. "Ini adalah wujud suka cita masyarakat Merauke menyambut kehadiran tamu-tamu terhormat yang datang ke kota Merauke, khususnya rombongan KASAD serta sekaligus merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi rakyat Merauke karena TNI memilih daeranya sebagai pusat perayaan HUT TNI ke 73 tahun ini," ujar Ndiken menyampaikan kesannya kepada tamu-tamu rombongan Kasad. (Oriyen) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kasad Pimpin HUT TNI Ke 73 Di Merauke . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pinjaman On-Line Yang Menjerat Seperti "Rentenir Gaya Baru." Posted: 07 Oct 2018 04:03 AM PDT  JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | [ Minggu 07 Oktober 2018 ] Kemajuan teknologi disegala bidang dan tingginya kebutuhan hidup masyarakat yang banyak memunculkan usaha usaha keuangan seperti Pinjaman Dana melalui On-Line yang menjangkau "Nasabah" sampai pelosok pelosok daerah, Ini memudahkan para Peminjam Dana (Uang) dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh pelaku "Usaha" tersebut. Kemudahan yang ditawarkan pinjaman On-Line ini ada *Hal Mengerikan* yang diterima peminjam uang bila terlambat mengembalikan atau mencicilnya bahkan sampai ada yang bunuh diri karena terlilit pinjaman Online. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN yang menggali dari narasumber seperti Pak Asep dari Jawa Barat nasabah yang meminjam memberikan contoh "Kalau Pinjam 1 juta lalu bunganya 20 s/d 40% kalau terlambat ada denda Perharinya 50 rb dan 100 rb dan ini akan berlipat kali ganda jauh dari nilai pinjamannya bahkan sampai 7 jutaan dari nilai 1Juta yang kita pinjam jelas sangat berat" ujar Pak Asep yang di amini juga oleh yang lainnya. "Kami bingung harus bagaimana, Kita minta bantuan ke PERNUSA dan pengacara agar hal ini tidak berlarut larut". "Kalau kita terlambat bayar kita di teror bahkan di ancam dan seluruh no Hp keluarga atau kawan di hubungi bahkan ada yang dirayu, Ada yang bunuh diri mas, ada juga yang di pecat karena cara penagihan model begini, kita bingung dari mana mereka dapat Seluruh kontak itu padahal tidak ada perjanjian ke arah itu lho ?? " tutup Pak Asep. Henny Handayani pengacara dari korban pinjaman On- Line mengatakan. "ada teror sampai sehari 50 kali bahkan dipecat dari pekerjaannya ... Para korban mencari perlindungan nanti kita (Selasa 9/10) akan ke Bareskrim ....kami juga menanyakan apakah sistem pinjaman ini di benarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Yang menarik dari semua nasabah peminjam ditanyakan oleh Pewarta MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN mereka (Peminjam) sadar akan hutangnya dan akan membayar hutang dengan cara yang benar bukan dengan teror dan ancaman. (David) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita :Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pinjaman On-Line Yang Menjerat Seperti "Rentenir Gaya Baru." . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Dilaporkan Kasus KDRT ke Presiden, Komnas Perempuan Keberatan Obsatar Sinaga Jadi Calon Rektor UNPAD Posted: 07 Oct 2018 03:28 AM PDT  Ket gambar : Tiga calon rektor UNPAD, Aldrin Herwany (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Atip Latipulhayat (Fakultas Hukum), dan Obsatar Sinaga (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN |JAKARTA , Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung saat ini sedang melakukan proses pemilihan pimpinan tertinggi di universitas tersebut. Namun sayangnya salah satu dari tiga kandidat calon rektor (Calrek) memiliki catatan track record yang dikategorikan buruk sebagai seorang rektor. Kandidat tersebut tidak lain ialah sang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Obsatar Sinaga atau yang akrab disapa Obi. Di mana akhir-akhir Ini namanya mulai menonjol terlebih adanya surat pernyataan dari sang mantan istri kepada presiden republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan peninjauan kembali sang mantan suami untuk dijadikan orang nomor satu di Universitas Negeri di Bandung, Jawa Barat tersebut. Hal ini karena Obi diduga pernah melakukan sejumlah tindakan tercela salah satunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meski kuasa Hukum Obsatar Sinaga telah mengklarifikasi kasus tersebut dengan laporan Kepolisan terkait KDRT telah dicabut. Penilaian lain diberikan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komisioner Komnas Perempuan, Azriana mengatakan pemilihan Obsatar Sinaga sebagai Calon Rektor harus dihentikan mengingat kasus KDRT bukanlah kasus ringan dan bagi pelakunya tidak boleh diberikan kesempatan kembali. " Sebaiknya ada yang menyampaikan keberatan juga kepada panitia pemilihan. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena tentunya akan berpotensi kejadian serupa dan bila terjadi bukan hanya pribadi yang tercoreng namun civitas akademi pun akan menjadi rusak," kata Azriana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (1/10) Dirinya pun menyambut baik bilamana permasalahan ini pihaknya, yakni Komnas Perempuan juga digandeng untuk menuntaskan permasalahan yang ada sekaligus mengajukan keberatan bilamana yang bersangkutan menjadi calon rektor. " Kami sebagai Komnas Perempuan ikut menyampaikan keberatan. Jika istrinya melapor ke kami tentunya akan lebih baik dan maksimal," terangnya. Dirinya pun meminta kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada istri dan keluarganya yang sudah menjadi korban untuk tidak ragu mengambil langkah tegas agar kasus seperti ini tidak dianggap remeh. "Jangan takut karena permasalahan ini bukan permasalahan kecil jangan ada korban-korban lainnya sehingga ada baiknya pengajuan keberatan dapat disampaikan agar tidak menjalar kepada pihak lain." paparnya " Bila ada yang mengatakan bahwa istri sering berkata-kata kasar bukan berarti dapat melakukan tindakan seperti itu," tandasnya. *Bentuk Tim Investigasi* Sesepuh Jawa Barat, Alumni Universitas Padjadjaran (Unpad), dan beberapa kelompok paguyuban Sunda mengecam Majelis Wali Amanat (MWA) yang meloloskan salah satu calon rektor Unpad, Obsatar Sinaga. Rekam jejak Obsatar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah tersebar di media sosial membuat citra Unpad memburuk. Salah satu sesepuh, Dindin S. Maolani mengatakan tuduhan KDRT yang terlanjur tersebar di media massa dan media sosial bukan hal sepele. Pasalnya, Obsatar juga mendapatkan suara terbanyak saat pemilihan tiga bakal calon rektor Unpad. "Ini persoalan nama Unpad. Sebagai atikan sejarah untuk urang Sunda. Cari rektor Unpad karena menyandang nama Padjajaran. Sehingga teman-teman merasa ini harus diluruskan. Siapa pun yang ujungnya akan memilih rektor, kasus pelaporan mantan istri diduga KDRT tidak boleh dibiarkan," katanya, Jumat (28/9/2018) usai pertemuan bersama para sesepuh, alumni Unpad, dan beberapa kelompok kesundaan . Menurutnya, Unpad memiliki sejarah yang panjang melibatkan Jawa Barat dan orang Sunda. Sehingga masalah ini perlu ditindaklanjuti supaya rektor Unpad ke depan tidak memiliki kasus yang melanggar etika. "Saya sudah klarifikasi ke mantan istri Obsatar, Erna, mengenai kebenaran surat Erna ke Jokowi termasuk fotonya itu benar," ungkapnya. Namun, kata Dindin, muncul klarifikasi dari kuasa hukum Obsatar, yakni anaknya sendiri, membantah laporan tersebut. "Kita melihat dari foto ya enggak mungkin. Seorang istri dipukuli diomeli sampai harus waktu itu melapor ke Polres. Jadi kami sementara menyimpulkan kejadian KDRT itu ada. Untuk itu menjadi betul, fakta hukum harus kuat, harus ada pelaporan dari Erna ke polisi. Memang pernah ada perdamaian, namun konteks KDRT itu bisa diteruskan yang penting ada atau tidak pemukulan itu karena pihak Obsatar menampik," tuturnya. Para sesepuh melihat ini hal penting. Mereka mengingatkan MWA untuk berhati-hati dengan pelbagai kasus. Rencananya mereka sepakat mendatangi MWA untuk melaporkan perihal kelolosan Obsatar padahal memiliki rekam jejak yang tidak baik. "Unpad menjadi milik kita semua urang Sunda, para alumni meski tidak harus terikat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpad. Kami punya tanggung jawab hadir di situ. MWA harus adil dengan menyelesaikan masalah ini," katanya. Mereka berharap pihak terkait dapat membuat tim investigasi independen non-MWA untuk mencari fakta dan merumuskan semua hal dari data dan keterangan terkait Obsatar, Erna, dan dugaan pidana serta pelanggaran etika dan moral.(*) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dilaporkan Kasus KDRT ke Presiden, Komnas Perempuan Keberatan Obsatar Sinaga Jadi Calon Rektor UNPAD . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
