Satu dari Enam pelaku Curas Dibekuk Polisi |
- Satu dari Enam pelaku Curas Dibekuk Polisi
- Bantu Donggala, Pemkot Ambon Kirim 24 Relawan
- Enam Belas Partai Politik Ikuti, Deklarasi Kampanye Damai.
- Pilkades Balpetu, Kepala Desa Inchumbent Tumbang
- Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- Sebarluaskan Pembangunan, Petrus Fatlolon Harap Kerjasama dengan Media Massa
- Lukas Enembe Pastikan Tes CPNS 2018 di Provinsi Papua Berlangsung Offline
- Girius One Yoman Nilai Ring Road Hamadi - Skyland Jadi Ikon Wisata Jayapura
- PUPR Papua Berharap Perpres Naikan Nilai GEL di Pegunungan Tengah
- Lukas Enembe Pastikan Tes CPNS 2018 di Provinsi Papua Berlangsung Offline
- Girius One Yoman Nilai Ring Road Hamadi - Skyland Jadi Ikon Wisata Jayapura
- PUPR Papua Berharap Perpres Naikan Nilai GEL di Pegunungan Tengah
- Pokir jadi Pikor, Vecky Parera: Itegritas DPRD Nagekeo sangat lemah
| Satu dari Enam pelaku Curas Dibekuk Polisi Posted: 09 Oct 2018 09:03 PM PDT  BantenNet.com, JAKARTA - Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang kerap melakukan aksinya dengan nekat melukai korbannya berhasil ditangkap polisi. DY (28) tak berkutik saat ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa (09/10/18) malam Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH melalui Kasat Reskrim AKBP Edi Suranta Sitepu SIK MH mengungkapkan, pihaknya menangkap pelaku DY di kawasan Cilincing Jakarta Utara pada (09/10) malam tadi. "Tersangka (DY) ini satu dari enam pelaku yang kita tangkap," Ungkap Edi, Rabu (10/10/18) Kepala Unit Kriminal Umum AKP Rulian Syauri SH SIK menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku keseluruhan berjumlah enam orang. Mereka melakukan aksinya di dua tempat yakni pada tanggal 3 September dan pada tanggal 10 September "Mereka (pelaku) melakukan aksinya di Jalan S. Parman Jakarta Barat, tepatnya sebelum pintu masuk Taman Cateliia, dan di depan Rumah Makan Garuda Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat," Tambah Rulian Masih lanjutnya, modus operandi yang dilakukannya pun berbeda-beda, pelaku mengendarai sepeda motor lalu memepet sepeda motor korban selanjutnya korban didorong hingga terjatuh. Kemudian pelaku membawa kabur sepeda motor dan barang-barang korban "Ada juga pelaku berpura-pura bertanya alamat kepada korban, seketika itu korban berhenti menepi, salah satu pelaku menepuk pundak korban (hipnotis) dan korban tidak sadarkan diri, saat itu juga sepeda motor dan barang korban diambil," Lanjutnya Berdasarkan hasil interogasi dari pelaku DY, kata Rulian, mereka melakukan kejahatan di wilayah hukum Jakarta Barat sebanyak 35 lokasi dan sudah berjalan selama satu tahun "Kita masih melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya. Untuk itu kita sarankan agar menyerahkan diri. Jika tidak, kita akan lakukan tindakan tegas" Ujarnya > hms Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Satu dari Enam pelaku Curas Dibekuk Polisi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bantu Donggala, Pemkot Ambon Kirim 24 Relawan Posted: 09 Oct 2018 06:43 PM PDT  Hal ini ditegaskan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkot Ambon, Romeo Soplanit SH, MH Rabu 10/10/18. "Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo kepada seluruh kepala daeraj di Indonesia guna membantu proses pemulihan masyarakat Donggala maka Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy SH menyambut baik bahkan menyikapi hal tersebut dengan membentuk Satgas relawan Donggala," jelas Soplanit. Dikatakan, sebanyak 24 orang tergabung dalam Satgas relawan Donggala telah diberangkatkan pada hari Minggu 7 Oktober 2018 lalu. "24 orang tersebut masing-masing terdiri dari Tagana 5 orang, Pemadam Kebakaran 10 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 orang, Satuan Polisi Pamong Praja 4 dan Dinas Kesehatan berupa Dokter dan tenaga medis 4 orang yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Edwin Pattikawa," jelasnya.  "Pemkot menugaskan mereka selama satu minggu disana, namun jika dilihatdan dirasakan masih membutuhkan tenaga mereka maka waktu satu minggu akan diperpanjang," ungkap Soplanit. Dari Ambon, lanjutnya, Satgas relawan ini melaporkan diri kepada Satgas Pusat di Palu dan kemudian akan mendapat petunjuk selanjutnya dalam menangani berbagai hal. "Mereka akan terus melaporkan perkembangan yang terjadi selama disana sehingga dapat terpantau oleh Pemkot. Selain itu, kita juga menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon maupun Maluku untuk terus berdoa dan beriktiar demi pemulihan di Donggala. Bahkan juga bagi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai bencana alam," pungkasnya. (MT-01) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bantu Donggala, Pemkot Ambon Kirim 24 Relawan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Enam Belas Partai Politik Ikuti, Deklarasi Kampanye Damai. Posted: 09 Oct 2018 06:18 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Panwas Kecamatan Kelapa Dua dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman jelang pemilu menggelar Deklarasi Kampanye Damai, Selasa ( 9/10 ) di Aula Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang - Banten. Dalam acara Deklarasi Pemilu Damai 2019 dihadiri oleh tiga pilar Camat H Dadan Gandana S.STP, M.Si, Kapolsek Kompol Stepanus Lucky Andri Wicaksono, Danramil 07/Curug Kapten Inf Jajang Munajat, Serta Pengurus Partai peserta pemilu se Kelapa Dua. Dan semua yang hadir membacakan ikrar untuk melakukan kesepakatan penyelenggaraan Pemilu 2019 di daerah Kelapa Dua agar berjalan aman, lancar, nyaman, serta kondusif yang mereka tanda tangani dalam nota kesepakatan pemilu damai. Menurut Sugiyono Komisioner divisi pencegahan hubungan antar lembaga Panwaslu Kecamatan Kelapa Dua menyampaikan bahwa acara ini di adakan untuk silaturahmi antar partai politik serta calon legislatif yang berada di wilayah Kecamatan Kelapa Dua. " Kami menekankan kepada peserta pemilu untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif khususnya di wilayah Kecamatan Kelapa Dua," ungkapnya. Adapun pelanggaran yang di lakukan oleh para peserta pemilu oleh pihak Kecamatan sudah dilakukan pembersihan oleh Satpol PP berupa alat peraga kampanye bahkan sudah di berikan sanksi andministratif berupa teguran kepada peserta yang melanggar ketentuan KPU. " Pihaknya berharap untuk wilayah Kecamatan Kelapa Dua selalu kita kondisikan dimana Kampanye Pemilu 2019 ini agar selalu kondusif, tidak ada gesekan antara partai politik dan juga Calon Legislative," tutur Sugiyono pada awak media. Sementara itu Peserta Kampanye Damai Ishana Adriana D bahwa dengan adanya Kampanye Damai ini memberikan pendidikan politik. " Saya sangat apreasiasi pada Panwas Kecamtan Kelapa Dua ini akan memberikan pendidikan berpolitik yang benar pada masyarkat dimana pemilu 2019 agar berjalan Demokratis, Aman dan Nyaman dan Jujur, tentunya semua ini berkat terjalinnya hubungan yang sinergi Tiga Pilar yang ada di Kecamatan Kelapa Dua," papar Ishana Adriana D Calon Anggota DPRD Provinsi Banten No. urut 6 Dapil Banten III dari Partai Berkarya Kab Tangerang. ( red/ sol ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Enam Belas Partai Politik Ikuti, Deklarasi Kampanye Damai. . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pilkades Balpetu, Kepala Desa Inchumbent Tumbang Posted: 09 Oct 2018 05:22 PM PDT |
| Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Posted: 09 Oct 2018 07:37 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, mengadakan rapat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta Pusat pada Senin (8/10). Rapat finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini dihadiri Bupati MTB, Petrus Fatlolon yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Piterson Rangkoratat bersama dengan staff dari SKPD. Rapat Finalisasi ini dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ir Tumpak Haposan Simanjuntak dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Drs. Eko Subowo, MBA serta dihadiri oleh pejabat Kementerian terkait. Dengan demikian setelah pembahasan, RPP ini akan diproses untuk disampaikan kepada Presiden RI dan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah. Sebelumnya pada tanggal 10 September 2018 telah dilakukan rapat lintas kementerian dengan Pemprov Maluku dan Pemkab MTB untuk membahas RPP Perubahan Nama dari tindak lanjut dikeluarkannya Ijin Prakarsa oleh Presiden RI untuk perubahan nama ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (HumasMTB) |
| Posted: 09 Oct 2018 06:30 AM PDT |
| Sebarluaskan Pembangunan, Petrus Fatlolon Harap Kerjasama dengan Media Massa Posted: 09 Oct 2018 06:27 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH berharap memasuki usia Kabupaten MTB yang ke-19 tahun ini pihaknya dapat bekerjasama dengan media massa di Kepulauan Tanimbar. Bentuk kerjasamanya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan hingga ke pelosok-pelosok desa demi menciptakan kondisi yang sesuai dengan Visi Misi Pemda MTB yaitu "mewujudkan masyarakat Tanimbar yang cerdas, sehat, mandiri dan berwibawa". "Mari bersama-sama dengan pemerintah daerah, kita membangun negeri ini. Teruslah bekerja sesuai dengan talenda yang ada pada kita masing-masing. Jadilah corong-corong pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," harap dia usai mengikuti sidang perdana paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten MTB yang ke-19 pada Kamis (4/10). Bupati Fatlolon juga memberi apresiasi serta menilai jika media massa, diantaranya media cetak, media elektronik dan media online di Bumi Duan Lolat tersebut sudah mampu menjawab kebutuhan informasi dan mengeksplorasi berbagai informasi yang dikemas dengan cara yang baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di Tanimbar. "Walaupun jaringan yang terbatas dan kemudian segala fasilitas yang sangat minim tetapi teman-teman media mampu untuk mengekplorasi berbagai sumber daya terutama yang berhubungan dengan media disini. Karena itu saya salut dan patut apresiasi" nilainya. (Laura Sobuber) |
| Lukas Enembe Pastikan Tes CPNS 2018 di Provinsi Papua Berlangsung Offline Posted: 09 Oct 2018 05:52 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, baik yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dipastikan pelaksanaannya secara offline atau tanpa menggunakan jaringan internet. Kepastian ini setelah Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Papua, usai tatap muka Gubernur dan 29 bupati/walikota, di Istana Bogor, pekan kemarin. "Presiden menerima usulan kita (pelaksanaan CPNS secara offline di Papua). Tentu apa yang usulan yang diterima ini merupakan sebuah dukungan yang luar biasa dari Presiden kepada orang Papua," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai bertemu Presiden, pekan kemarin. Enembe mengatakan, sebenarnya pelaksanaan CPNS secara offline di Papua sudah pernah disampaikan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sewaktu dijabat Asman Abnur. Sayangnya Menpan RB yang baru kemungkinan besar tidak mendapat informasi tersebut, sehingga tidak mendorong pelaksanaan secara offline di Papua. "Beliau (Presiden) pernah perintah menteri Menpan RB yang lama (agar pelaksanaan CPNS 2018 di Papua dilakukan secara offline)." "Hanya begitu Menpan RB dijabat oleh orang baru, tidak konek (tak tahu informasi itu), sehingga Presiden secara langsung sudah diperintahkan menteri baru untuk dorong secara offline," bebernya. Sebelumnya, Seluruh kepala daerah di Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan IPDN dan CPNS online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2). Kesepakatan ini akan disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara. "Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden," ujar Lukas. (DiskominfoPapua) |
| Girius One Yoman Nilai Ring Road Hamadi - Skyland Jadi Ikon Wisata Jayapura Posted: 09 Oct 2018 05:52 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman menyatakan keberadaan jalan Ring Road selain akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk mengatasi kemacetan di Kota Jayapura, namun akan menjadi tempat wisata bagi warga.Dikatakan selain Jembatan Holtekamp, keberadaan jalan Ring Road Hamadi – Skyland diyakini bakal menjadi salah ikon wisata masyarakat bumi cenderawasih di masa yang akan datang. "Sebab jalan ini berada diatas laut dan dikelilingan pemandangan indah. Maka itu, saya yakin bila diresmikan dan mulai dioperasikan, bakal menjadi ikon wisata bersama dengan Jembatan Holtekamp," terang dia di Jayapura, kemarin. Oleh sebab itu, lanjut dia, ditargetkan penyelesaian pembangunan Ring Road bakal rampung pada akhir Desember 2018 mendatang. Diharapkan pula sebelum dioperasikan, jalan Ring Road dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. "Sebab untuk masalah pemalangan yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat, memang ada. Hanya saja persoalan ini sudah diselesaikan oleh secara baik-baik. Kami pun sudah bertemu dengan keluarga pemilik hak ulayat beberapa hari lalu." "Kini palangnya sudah dibuka. Intinya kemarin itu hanya masalah komunikasi saja. Tetapi kami sudah lakukan pembicaran dengan mereka dan kini pekerjaanya terus berlanjut," tuturnya. Diberitakan sebelumnya, sekitar 300 meter sisa pembangunan jalan Ring Road masih masih terkendala anggaran. Kendati demikian, saat ini pihak kontraktor sudah menuntaskan pembangunannya dan jalan itu dilaim sudah tembus dari Hamadi ke skyland. "Memang pembangunan jalan ring road ini memakan waktu yang lama. Sebab anggaran yang dibutuhkan cukup besar, sehingga harus dianggarkan secara bertahap. Intinya kita minta dukungan doa masyarakat supaya jalan ini bisa selesai di Desember mendatang dan menjadi kado natal bagi masyarakat Papua," tuntasnya. (DiskominfoPapua) |
| PUPR Papua Berharap Perpres Naikan Nilai GEL di Pegunungan Tengah Posted: 09 Oct 2018 05:52 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman berharap, Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diminta adil dalam menerapkan aturan khusus melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sejumlah aturan dalam Perpres baru yang memberikan kekhususan bagi Papua dengan menaikan nilai proyek GEL wilayah pesisir dari Rp500 juta ke Rp1 miliar ditanggapi positif. Kendati demikian, kenaikan itu nyatanya tak berpengaruh pada proyek GEL di wilayah pegunungan, dimana nilainya tetap Rp1 miliar. Sebab bila wilayah pesisir naik menjadi Rp1 miliar, diharapkan kenaikan serupa juga terjadi di wilayah pegunugan. Dengan demikian, keadilan bisa diwujudkan apalagi wilayah pegungan memiliki tingkat kesulitan tinggi, serta pembiayaan yang tak murah pula. "Tapi kebijakan itu sepenuhnya kita serahkan ke LKPP pusat ya. Tentunya LKPP pusat saya percaya bisa mengakomodir usulan itu. Apalagi mereka pasti ini sudah mengundang Pemerintah Papua dan Papua Barat untuk membahas masalah ini," terang Girius di Jayapura, pekan lalu. Kendati begitu, dia berharap para pengusaha GEL wilayah pegunungan agar tak berkecil hati. Sebab aturan khusus bagi Papua terkait implementasi Perpres baru, masih sementara digodok. Pun begitu, Girius mengapresiasi wacana lelang khusus Rp2,5 miliar, yang khusus diikuti pengusaha asli Papua. "Kalau kebijakan afirmasi ini ditetapkan LKPP maka akan kami ikuti. Dan justru lelang terbatas khusus pengusaha asli Papua ini berita gembira. Sebab dengan begitu, pemberdayaan pengusaha Papua ini semakin nyata." "Sebab kita selalu berharap agar jangan sampai berbagai kemudahan bagi pengusa asli Papua ini dimanfaatkan oleh orang lain dan mereka hanya hadi penonton. Intinya kita ingin jadikan pengusaha Papua sebagai pelaku," tuntasnya. (DiskominfoPapua) |
| Lukas Enembe Pastikan Tes CPNS 2018 di Provinsi Papua Berlangsung Offline Posted: 09 Oct 2018 04:42 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, baik yang diselenggarakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dipastikan pelaksanaannya secara offline atau tanpa menggunakan jaringan internet. Kepastian ini setelah Presiden Joko Widodo menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Papua, usai tatap muka Gubernur dan 29 bupati/walikota, di Istana Bogor, pekan kemarin. "Presiden menerima usulan kita (pelaksanaan CPNS secara offline di Papua). Tentu apa yang usulan yang diterima ini merupakan sebuah dukungan yang luar biasa dari Presiden kepada orang Papua," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai bertemu Presiden, pekan kemarin. Enembe mengatakan, sebenarnya pelaksanaan CPNS secara offline di Papua sudah pernah disampaikan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sewaktu dijabat Asman Abnur. Sayangnya Menpan RB yang baru kemungkinan besar tidak mendapat informasi tersebut, sehingga tidak mendorong pelaksanaan secara offline di Papua. "Beliau (Presiden) pernah perintah menteri Menpan RB yang lama (agar pelaksanaan CPNS 2018 di Papua dilakukan secara offline)." "Hanya begitu Menpan RB dijabat oleh orang baru, tidak konek (tak tahu informasi itu), sehingga Presiden secara langsung sudah diperintahkan menteri baru untuk dorong secara offline," bebernya. Sebelumnya, Seluruh kepala daerah di Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan IPDN dan CPNS online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2). Kesepakatan ini akan disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara. "Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden," ujar Lukas. (DiskominfoPapua) |
| Girius One Yoman Nilai Ring Road Hamadi - Skyland Jadi Ikon Wisata Jayapura Posted: 09 Oct 2018 04:32 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman menyatakan keberadaan jalan Ring Road selain akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk mengatasi kemacetan di Kota Jayapura, namun akan menjadi tempat wisata bagi warga.Dikatakan selain Jembatan Holtekamp, keberadaan jalan Ring Road Hamadi – Skyland diyakini bakal menjadi salah ikon wisata masyarakat bumi cenderawasih di masa yang akan datang. "Sebab jalan ini berada diatas laut dan dikelilingan pemandangan indah. Maka itu, saya yakin bila diresmikan dan mulai dioperasikan, bakal menjadi ikon wisata bersama dengan Jembatan Holtekamp," terang dia di Jayapura, kemarin. Oleh sebab itu, lanjut dia, ditargetkan penyelesaian pembangunan Ring Road bakal rampung pada akhir Desember 2018 mendatang. Diharapkan pula sebelum dioperasikan, jalan Ring Road dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. "Sebab untuk masalah pemalangan yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat, memang ada. Hanya saja persoalan ini sudah diselesaikan oleh secara baik-baik. Kami pun sudah bertemu dengan keluarga pemilik hak ulayat beberapa hari lalu." "Kini palangnya sudah dibuka. Intinya kemarin itu hanya masalah komunikasi saja. Tetapi kami sudah lakukan pembicaran dengan mereka dan kini pekerjaanya terus berlanjut," tuturnya. Diberitakan sebelumnya, sekitar 300 meter sisa pembangunan jalan Ring Road masih masih terkendala anggaran. Kendati demikian, saat ini pihak kontraktor sudah menuntaskan pembangunannya dan jalan itu dilaim sudah tembus dari Hamadi ke skyland. "Memang pembangunan jalan ring road ini memakan waktu yang lama. Sebab anggaran yang dibutuhkan cukup besar, sehingga harus dianggarkan secara bertahap. Intinya kita minta dukungan doa masyarakat supaya jalan ini bisa selesai di Desember mendatang dan menjadi kado natal bagi masyarakat Papua," tuntasnya. (DiskominfoPapua) |
| PUPR Papua Berharap Perpres Naikan Nilai GEL di Pegunungan Tengah Posted: 09 Oct 2018 04:12 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman berharap, Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diminta adil dalam menerapkan aturan khusus melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sejumlah aturan dalam Perpres baru yang memberikan kekhususan bagi Papua dengan menaikan nilai proyek GEL wilayah pesisir dari Rp500 juta ke Rp1 miliar ditanggapi positif. Kendati demikian, kenaikan itu nyatanya tak berpengaruh pada proyek GEL di wilayah pegunungan, dimana nilainya tetap Rp1 miliar. Sebab bila wilayah pesisir naik menjadi Rp1 miliar, diharapkan kenaikan serupa juga terjadi di wilayah pegunugan. Dengan demikian, keadilan bisa diwujudkan apalagi wilayah pegungan memiliki tingkat kesulitan tinggi, serta pembiayaan yang tak murah pula. "Tapi kebijakan itu sepenuhnya kita serahkan ke LKPP pusat ya. Tentunya LKPP pusat saya percaya bisa mengakomodir usulan itu. Apalagi mereka pasti ini sudah mengundang Pemerintah Papua dan Papua Barat untuk membahas masalah ini," terang Girius di Jayapura, pekan lalu. Kendati begitu, dia berharap para pengusaha GEL wilayah pegunungan agar tak berkecil hati. Sebab aturan khusus bagi Papua terkait implementasi Perpres baru, masih sementara digodok. Pun begitu, Girius mengapresiasi wacana lelang khusus Rp2,5 miliar, yang khusus diikuti pengusaha asli Papua. "Kalau kebijakan afirmasi ini ditetapkan LKPP maka akan kami ikuti. Dan justru lelang terbatas khusus pengusaha asli Papua ini berita gembira. Sebab dengan begitu, pemberdayaan pengusaha Papua ini semakin nyata." "Sebab kita selalu berharap agar jangan sampai berbagai kemudahan bagi pengusa asli Papua ini dimanfaatkan oleh orang lain dan mereka hanya hadi penonton. Intinya kita ingin jadikan pengusaha Papua sebagai pelaku," tuntasnya. (DiskominfoPapua) |
| Pokir jadi Pikor, Vecky Parera: Itegritas DPRD Nagekeo sangat lemah Posted: 09 Oct 2018 12:28 AM PDT  Vecky Parera sergap.id, MBAY – Vecky Parera, mantan ASN pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, menilai, alokasi dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Nagekeo melalui OPD – OPD di Nagekeo patut diawasi. Sebab proses dan sasaran pokir sarat dengan rekayasa. Buktinya, dana pokir yang ada tidak melalui Musrenbang, tapi melalui proposal dan intervensi DPRD. "Itegritas anggota DPRD Nagekeo (periode 2014-2019) sangat lemah. Mereka ini dipilih oleh rakyat, artinya ketika terpilih, mereka seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat. Rakyat boleh menderita, sementara mereka sibuk urus diri sendiri," ujar Vecky saat bincang-bincang dengan SERGAP di Mbay, Selasa (9/10/18). Menurut dia, selain masalah pokir, banyak sekali oknum DPRD Nagekeo yang terindikasi menjadi calo proyek. "Gaji sudah besar tapi masih main proyek (gaji Ketua DPRD Rp 30 juta per bulan, Anggota DPRD Rp 25 juta per bulan). Sebaiknya semua diganti saja. Ganti yang baru. Mereka mengaku urus kepentingan rakyat, padahal omong kosong semua. Dimana ada proyek pasti ada anggota DPRD di dalamnya. Selain itu, mereka juga jadi calo proyek," paparnya. Kata Vecky, fungsi DPRD Nagekeo bukan hanya tiga, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat, tapi juga memiliki fungsi intervensi terhadap proyek-proyek pemerintah. "Tupoksinya sudah melampaui batas, fungsi mereka sekarang bukan hanya tiga, tapi empat. Fungsi ke empat itu yakni fungsi intervensi. Ketika proyek mulai tender, mereka mulai telpon panitia untuk mengamakan paket (proyek). Komitmen untuk membangun daerah hampir tidak ada. Yang ada hanya urus diri sendiri. Tipe wakil rakyat seperti ini sebaiknya jangan di pilih lagi," sergahnya. Vecky mengaku, hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Nagekeo terdapat dana pokir, di antaranya pada Dinas Perikananan dan Kelautan sebesar Rp 2,5 miliar. BACA JUGA: Kadis Perikanan Nagekeo Takut Masuk Penjara, Pokir Rp 2,5 Miliar Belum Dicairkan "Urus pokir terus mau jadi apa ini daerah? Hanya bikin gaduh di daerah. Kedepan kita harus pilih DPRD yang kita sudah tau rekam jejaknya. Sebelum jadi dewan hidup mereka luntang-lantung. Tetapi setelah jadi dewan malah bikin ulah yang aneh-aneh. Pokir malah jadi Pikor (Pikiran Kotor)," katanya.
Istilah pokir digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya APBD. Namun dana pokir yang ada di Nagekeo diduga disusupkan setelah penetapan APBD. (sg/sg)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pokir jadi Pikor, Vecky Parera: Itegritas DPRD Nagekeo sangat lemah . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
