33 Pasutri Ikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Di Aula Desa Kayu Agung |
- 33 Pasutri Ikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Di Aula Desa Kayu Agung
- Pemilu 2019 Rawan Berita Hoaks, KPU Bersama PWI Bangun Kondusifitas Daftar Pemilih
- Selayar Posisi Ke 4 Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel 2018
- Masyarakat Dihimbau Segera Lakukan Perekaman E.KTP Sampai Akhir Desember
- Berantas Penyakit Masyarakat, Kesbangpol MTB Gelar Sosialisasi P4GN
- Bupati Bengkalis Tidak Mengindahkan Persidangan Sampai 11 Kali
- Top Takeaways From Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford Hearing
- Antisipasi Overload, Portal sscn.bkn.go.id Harus Diakses Pada Jam Berikut
- Pastor Ewaldus Martinus Sedu Jadi Uskup Maumere
- Formasi CPNS Kementerian Agama Sudah Bisa Diakses pada 28 September
- 10.113 Pelamar Sasar 10 Instansi Pada Pendaftaran CPNS 2018
- Pendaftaran CPNS 2018 Dimulai dari 26 September hingga 10 Oktober
- Maluku Tenggara Barat Terima 244 Lowongan CPNS 2018
- Indonesia’s National Gallery Hosts Art of Refugees, Highlighting Migrant Plight
- IMM kembalikan Kursi Plastik Bantuan Wabup
- Paripurna Istimewa, Rumakat Resmi Dilantik
- Irsyad Yusuf, Bupati Terpilih Tegaskan Visi Misinya Di Sidang Paripurna Dewan Dalam Rangka Sertijab Bupati Pasuruan Periode 2018-2023
- Percepat Pengakuan Ambon Kota Musik Dunia, Coaching Clinic Album Tabea 2018 Digelar
- PT. Telkom Witel Maluku Gelar IndoHome Gathering Community
- JANJI PALSU DINSOSKES PESIBAR UNTUK ANISDA
- Pemkab MTB Sosialisasi P4GN
- Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Bursel Menunggu Perintah Bupati
- Andika Sakai Caleg DPRD Bengkalis Dilaporkan Ke Polda Riau
- Nasib 572 K2 Bursel Tidak Jelas
- Tanaman Desa Warga Lukit Pulau Padang Riau Belum Bayar Ganti Rugi PT. RAPP
| 33 Pasutri Ikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Di Aula Desa Kayu Agung Posted: 27 Sep 2018 08:39 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Sebanyak 33 Pasangan Suami Istri (Pasutri) di Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang mengikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2018. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Tigaraksa serta dibantu oleh para mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di gelar pada Jumat 28 September 2018 bertempat di Aula Kantor desa. Kepala Desa (Kades) Alwi.SE kepada awak media disela-sela kegiatan mengatakan, Alhamdulillah, untuk tahun ini Kami dapat melaksanakan program ini.  "Sidang isbat nikah terpadu ini merupakan sebuah program yang sangat membantu masyarakat dalam hal nikahnya bisa diakui oleh negara, akan tetapi pasangan yang ada ini haruslah pasangan yang memang di akui oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri, yang memang buku nikahnya tidak memiliki ,"katanya. Mereka yang mengikuti sidang adalah pasangan sah dan belum memiliki buku nikah. "Di sini yang ikut sidang isbat adalah orang yang tidak mempunyai permasalahan di perkawinannya, sehingga antusias warga sangat luar biasa,"katanya. Menurutnya, Untuk tahun 2018 ini, Ada sebanyak 33 pasangan yang ikut serta dalam kegiatan ini. "Dirinya berharap dengan kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam hak kebutuhan administrasi negaranya," harapnya. Salah satu pasangan Tisno (62) yang sebagai LPM Desa Kayu Agung yang tinggal di wilayah Gang Kenari Rt. 04/04 Desa Kayu Agung bersama Maryati (51) ikut serta sebagai satu pasangan nikah mengatakan, Alhamdulillah, melalui nikah Isbat Ini, Saya dapat memiliki surat nikah. Memang sebelumnya Saya belum memiliki surat nikah. Ucapan terima kasih kepada pihak Pemerintah Desa Kayu Agung yang telah membantu warga terutama pasangan suami istri yang belum memiliki surat nikah,"ungkapnya. > ldn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 33 Pasutri Ikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Di Aula Desa Kayu Agung . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemilu 2019 Rawan Berita Hoaks, KPU Bersama PWI Bangun Kondusifitas Daftar Pemilih Posted: 27 Sep 2018 08:24 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang menginvetarisir sejumlah kerawanan di Pemilu 2019 dalam diskusi bulanan yang dihelat Kamis (27/9/2018). Dalam diskusi bertajuk Peta Kerawanan Pemilu 2019 itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Wakil Bupati Tangerang Mad Romli, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Zulbahri Bahtiar, Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan. Selain itu, diskusi juga diperkaya dengan pemaparan dari Sekretaris Dukungan Elemen Satuan Kinerja (Desk) Pemilu 2019 Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat, Akademisi Memed Chumaedi dan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang Ahmad Suhud. Mad Romli dalam sambutannya mengatakan, sebagai ujung tombak penyampai informasi, pers turut berperan menjaga marwah demokrasi dengan menyampaikan informasi yang mencerahkan masyarakat. "Pemilu agenda penting yang harus kita kawal kesuksesannya, kami berharap pers lebih aktif menyampaikan informasi yang mencerahkan," katanya. Harapan serupa juga disampaikan Kajari Kabupaten Tangerang Zulbahri Bahtiar. Di tahun politik ini, kata Kajari, insan pers harus mampu menangkal beredarnya berita palsu (hoaks) yang dapat memperkeruh suasana. "Jangan sampai ada berita-berita hoaks, karena ini agenda penting kita. Saya minta media mampu menangkal berita hoaks," harapnya. Sejumlah kerawanan lainnya dipaparkan Sekretaris Desk Pemilu Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat. Kata Hidayat, berdasarkan pemetaan pihaknya, ada enam hal yang harus diantisipasi, diantaranya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan wewenang, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), dukungan ganda partai, politik uang dan kewenangan petahana. "ASN harus netral, tapi tidak menutup kemungkinan ada ASN yang tampil sebagai pendukung salah satu parpol. Ini tugas Bawaslu (mengawasi)," katanya. Sementara Bawaslu Kabupaten Tangerang memaparkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, salah satu yang menonjol yaitu soal kualitas daftar pemilih. "Kabupaten Tangerang kerawanannya ada di daftar pemilih. Skornya tinggi yaitu 86,82 persen," ujar Andi Irawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kerawanan itu bisa dipicu oleh data ganda non identik, yaitu data yang memiliki kemiripan dan perlu difaktualisasi. Pihaknya, kata Andi, pernah merekomendasikan 3.440 data pemilih diduga ganda sebagai catatan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Percermatan (DPTHP) KPU Kabupaten Tangerang. "Ada data yang sedang kita analisis ulang, (hasilnya) kita akan konfirmasi ke KPU," tambahnya. Terkait kerawanan di DPT, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin menduga ada dua asumsi, yaitu data ganda non identik dari Bawaslu belum terakomodir dalam pleno penetapan DPTHP. Karena menurutnya, saat itu waktunya sangat mepet. "Kita pleno jam 13.00 WIB, sementara teman-teman (Bawaslu), jam 13.30 WIB baru menyerahkan. kan tidak mungkin harus verifikasi faktual, karena non identik," ujarnya. Hal kedua, menurut analisa Ali, persoalan DPT juga dipicu kondisi pemilih di desa Rawa Burung dan Rawa Rengas di Kecamatan Kosambi. Dimana ribuan warga sudah pindah lokasi karena terdampak perluasan Bandara Soekarno Hatta, namun datanya masih terdaftar sebagai warga setempat. "Namun pola penangannnya sudah kami temukan, tapi tetap jadi catatan nasional (Bawaslu RI)," tambahnya. Warga yang terdampak gusuran itu, jelas Ali, kini tercerai berai dari asalnya. Namun data kependudukannya belum berubah, masih tercatat di Kecamatan Kosambi. "Sekarang kami sedang melakukan penyisiran dan beberapa sudah ditemukan," tandasnya. Dari aspek keamanan, Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito mengatakan pihaknya sudah menginventarisir sejumlah kerawanan dalam tahapan Pemilu 2019. Dalam catatannya, kerawanan itu ada pada saat kampanye, cetak dan distribusi logistik, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara hingga penetapan perolehan kursi dan pelantikan calon terpilih. Oki juga mengatakan, berbeda dengan pelaksanaan Pilkada 2018, tingkat kerawanan dalam Pemilu 2019 cenderung lebih tinggi, hal ini karena bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkorelasi dengan kebutuhan penambahan personel. "Jumlah TPS hampir dua kali lipat, tentu jumlah personel juga bertambah. Selain dibantu Linmas, nanti ada bantuan personel dari Polda Banten," kata Oki. Ketua PWI Kabupaten Tangerang Sangki Wahyudin berharap, dengan terinventarisirnya sejumlah kerawanan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tangerang, insan pers, khususnya anggota PWI Kabupaten Tangerang dapat berperan turut meringankan kerja penyelenggara. "Tentunya insan pers harus menumbuhkan kesadaran pemilih, agar menjadi pemilih yang aktif, sehingga kualitas DPT kita benar-benar terjamin," kata Sangki. Sangki juga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Kata dia, masyarakat harus cerdas dan cermat dalam menerima serta menyebar informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. "Masyarakat memiliki peran penting dalam pemilu. Semua elemen harus ikut menjaga kondusifitas bangsa. Dengan tidak membuat dan menyebar informasi bohong," pungkasnya. > sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemilu 2019 Rawan Berita Hoaks, KPU Bersama PWI Bangun Kondusifitas Daftar Pemilih . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Selayar Posisi Ke 4 Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel 2018 Posted: 27 Sep 2018 08:16 PM PDT  MEDIA SELAYAR. Kontingen Kabupaten Kepulauan Selayar menduduki posisi ke 4 klasemen sementara perolehan medali pada perhelatan atlet se-Sulsel di Kabupaten Pinrang 2018 dengan total 49 medali raihan. Medali emas 15, medali perak 14 dan meraih perunggu 20. Sementara kontingen Kota Makassar masih memimpin klasemen saat ini. Makassar sukses menyabet 64 medali Emas, 44 Perak dan 40 Perunggu. Totalnya Makassar berhasil meraih 148 medali. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Pangkep yang berhasil meraih 19 medali Emas, 13 Perak dan 23 Perunggu. Seluruhnya Pangkep berhasil mengumpulkan 55 medali. Posisi tiga besar diisi oleh Bone dengan mengumpulkan 18 medali Emas, 21 Perak dan 36 Perunggu. Hingga saat ini Bone sudah meraih 75 medali. Untuk tuan rumah Pinrang berada diposisi 9 saat ini. Pinrang berhasil mengoleksi 52 medali, masing- masing 7 Emas, 18 Perak dan 27 Perunggu. Posisi juru kunci diisi oleh Jeneponto yang baru saja meraih 2 medali Emas, 1 Perak dan 7 Perunggu. Kemudian Enrekang diatasnya mendapatkan 2 Emas, 2 Perak dan 6 Perunggu. Seperti dikutip dari siaran pers KONI Selayar hari ini, Jumat 28 September 2018.  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Selayar Posisi Ke 4 Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Masyarakat Dihimbau Segera Lakukan Perekaman E.KTP Sampai Akhir Desember Posted: 27 Sep 2018 08:16 PM PDT  MEDIA SELAYAR. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menggenjot perekaman Kartu Tanda Penduduk KTP Elektronik (e-KTP) di tiap daerah. Hal itu sebagai persiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilpres dan Pileg 2019. Disdukcapil berharap, masyarakat dapat melakukan perekaman e-KTP tidak lewat dari batasan waktu yang ditentukan yakni 31 Desember 2018. "Target itu 31 Desember perekaman selesai, konsekuensinya adalah bagi masyarakat yang tidak lakukan perekaman, data kependudukannya akan diblokir sehingga masyarakat akan sulit mendapatkan pelayanan publik, BPJS kesehatan, Perbankan," ujar Kepala Kadisdukcapil Sulsel, Sukarniati Kondolele Sukarniati menambah, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah maupun kota untuk mengimbau jika di pemilihan Pilpres dan Pileg nanti, harus menggunakan e-KTP "Ini juga sudah diinformasikan oleh Dirjen Dukcapil kepada kepala dinas provinsi maupun kabupaten dan kota se-Indonesia untuk di tindaklanjuti," pungkasnya. Sumber : KABAR.NEWS Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Masyarakat Dihimbau Segera Lakukan Perekaman E.KTP Sampai Akhir Desember . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Berantas Penyakit Masyarakat, Kesbangpol MTB Gelar Sosialisasi P4GN Posted: 27 Sep 2018 08:08 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang termasuk dalam Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat pada Kamis (27/9).Dalam sambutan Bupati MTB, Petrus Fatlolon, SH., MH yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Yohanis Batseran, S.Sos mengatakan penyalahgunaan narkoba telah terbukti merusak masa depan bangsa di berbagai negara dimana merusak karakter manusia, fisik dan kesehatan masyarakat serta jangka panjangnya dapat mempengaruhi daya saing dan kemajuan bangsa. Ia mengungkapkan tingginya jumlah pengguna narkotika di Provinsi Maluku dalam tiga tahun terakhir sebanyak 13. 119 kasus diantaranya di Kepulauan Tanimbar sebanyak 13 kasus dengan 69 barang bukti, bahkan diperkirakan masih banyak yang beredar di kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian dalam pengobatan, rehabilitasi dan sebagainya. "Disamping itu pemakaian semakin bervariatif, penyebarannyapun mulai meluas, sindikat narkotika semakin piawai dan bahkan penyakit yang menyertainya semakin berbahaya. Melihat gambaran dari kerusakan tersebut, maka kejahatan narkoba dapat kita golongkan dalam kejahatan yang luar biasa dan sangat serius, untuk itu mari nyatakan perang terhadap narkoba," ungkap dia di Gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) Sejahtera Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). Petrus Fatlolon pun mengajak seluruh masyarakat di Bumi Duan Lolat agar bersama-sama menciptakan kondisi yang sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Daerah (Pemda) MTB yaitu "mewujudkan masyarakat Tanimbar yang cerdas, sehat, mandiri dan berwibawa". "Mari kita semua bersinergi dan berdaya saing dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Tidak ada kenikmatan bagi narkoba yang ada hanyalah sengsara sepanjang hayat," ajak dia.  Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Petrus Waisama yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, Kantor Kesbangpol MTB mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memahami terkait penyakit masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan P4GN dan membentuk warga Negara yang cerdas serta sehat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat."Mendukung dan mewujudkan kehidupan generasi muda yang memiliki tujuan serta semangat membangun dan bersih dari praktek penyalahgunaan narkotika serta menyiapkan kader dan calon pimpinan bangsa yang berkompoten," kata dia. Kegiatan ini melibatkan Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Para Mahasiswa, Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), Yayasan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) serta masyarakat dan relawan. Kemudian yang menjadi pemateri dalam sosialisari itu adalah Kepala Dinas Kesehatan MTB, dr. Juliana CH. Ratuanak dan Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor (Polres) MTB, Iptu J. Laikyar yang diwakili oleh Kasat I Lidik, Bripka Markus Fatlolon. (Laura Sobuber) |
| Bupati Bengkalis Tidak Mengindahkan Persidangan Sampai 11 Kali Posted: 27 Sep 2018 07:53 PM PDT  Bupati Bengkalis Tidak Mengindahkan Persidangan Sampai 11 Kali Yang mengundang pertanyaan sejumlah pihak, dimana Bupati Amril Mukminin selaku pelapor, sejak kasus dugaan pelanggaran undang-undang ITE yang dituduhkan kepada Pimred Harian Berantas di sidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru hingga kini tak pernah hadir dalam persidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan didepan majelis hakim, sehingga jadi pertanyaan bagi Solidaritas Pers Indonesia yang disampaikan salah satu Korlap Solidaritas, Feri Sibarani kepada awak media. ,"Ini patut kita pertanyakan kepada majelis hakim, mengapa sejak kasus ini di sidangkan di PN, saksi pelapor atau Amril Mukminin tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Ini kan aneh dan kita Solidaritas Pers harus terus bergerak untuk menguak semua "permainan" dibalik dugaan kriminalisasi ini,"kata Feri di ruang tunggu Pengadilan Negeri. Berdasarkan informasi yang berhasil di rangkum oleh tim Solidaritas Pers terkait dugaan kriminalisasi ini adalah bahwa Toro Laia Pimred Harian Berantas secara gamblang menyampaikan semua indikasi kuat adanya kejanggalan sejak kasus ini ditangani oleh penyidik Polda Riau, yang diduga dipaksakan oleh oknum penyidik yang diduga bekerjasama dengan beberapa oknum pengacara dan orang dekat Amril (RZ), dimana sejak awal diketahui kedua orang tersebut berupaya keras membawa kasus kode etik jurnalistik ini ke ranah pidana, yang konon menyimpang dari aturan dalam UU Pers No. 40 tahun 1999. ,"Sejak awal saya sudah mencium aroma "permainan" yang dilakukan oleh oknum pengacara dan orangnya Amril (RZ) untuk membawa perihal ini ke jalur pidana, dan berbagai bukti-bukti itu sudah saya amankan untuk saya laporkan ke Kapolda Riau, Propam Polda Riau, Irwasda Polda Riau, kemungkinan besar ke Kompolnas, dan Mabes Polri, karena ini melibatkan penyidik Polda Riau," terang Toro dihadapan awak media. Menurut Toro, kedua oknum tersebut dibantu oleh beberapa orang koleganya sengaja tidak mengindahkan PPR Dewan Pers yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers, bahkan Toro menyebut beberapa orang itu dengan sengaja mengkangkangi UU Pers No. 40 untuk memaksakan keinginannya dengan meyakinkan penyidik Polda Riau agar mengenakan UU ITE tentang transaksi elektronik yang konon undang-undang itu lebih berfokus pada dunia medsos di online yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu-isu yang merugikan orang lain. "Kasus ini kuat dugaan saya di kriminalisasi oleh salah seorang oknum pengacara dan seorang teman dekat Amril serta dibantu oleh beberapa orang koleganya, untuk "merekayasa" kasus ini, dan ada bukti pada saya, sehingga penyidik Polda riau dengan sengaja atau tidak telah turut terlibat dalam rekayasa kasus ini," lanjut Toro. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa korlap Solidaritas Pers. Menanggapi pernyataan terdakwa Toro laia tersebut, Feri Sibarani, Ilen, Ismail dan Suriani kompak mengatakan pihaknya akan melaporkan Amril Mukminin ke Polda Riau, karena telah diduga kuat berdasarkan bukti-bukti yang di miliki oleh Toro Laia terkait kriminalisasi dan rekayasa kasus tersebut. Bahkan pihak majelis hakim disebutkan telah menghimbau kepada kuasa hukum Toro Laia dan Solidaritas Pers agar segera membawa dugaan rekaya kasus ini ke jalur hukum. "Sesuai dengan anjuran dari pihak hakim PN Pekanbaru, dan kuasa hukum pak Toro Laia agar dugaan rekayasa kasus ini kami bawa secepatnya ke ranah hukum, dan kami semua insan Pers yang tergabung ke Solidaritas ini akan segera bersiap untuk melaporkan Amril Mukminin dan semua yang kami duga terlibat dalam rekayasa kasus Toro ini," lanjut Feri dan kawan-kawanya. *** Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati Bengkalis Tidak Mengindahkan Persidangan Sampai 11 Kali . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Top Takeaways From Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford Hearing Posted: 27 Sep 2018 06:13 PM PDT  Here are some takeaways from the extraordinary hearing: How did she do? Ford gave a soft-spoken and steady account about what she said happened three decades ago in a bedroom at a small gathering of friends. She said she came forward not for political reasons, but because it was her "civic duty." She described in detail how an inebriated Kavanaugh and another teen, Mark Judge, locked her in a room at a house party as Kavanaugh was grinding and groping her. She said he put his hand over her mouth to muffle her screams, and testified, "I believed he was going to rape me." The 51-year-old mother of two said the incident was seared into her mind through trauma, while admitting some gaps in her memory around the attack. Ford, a California psychology professor making her first public remarks about the incident, choked up occasionally describing the alleged attack. Democratic senators questioned her directly, but the 11 Republican members on the committee instead chose to have a female sex crimes prosecutor from Arizona question Ford. Asked how certain she was that Kavanaugh was her attacker, she declared, "100 percent." How did he do? Kavanaugh ditched his prepared remarks and instead issued a blistering statement declaring the confirmation process "a national disgrace." He strongly denied Ford's allegation, but said he believed she had been the victim of a sexual assault. The father of two daughters said one of his girls said they should "pray for the woman" accusing him. "That's a lot of wisdom from a 10-year-old," he said, choking up. Kavanaugh's scorched-earth strategy gave President Donald Trump what he wanted: a nominee willing to fight back aggressively and yield no ground to Democrats. Echoing Ford, he said he was "100 percent certain" he did not commit the assault. At times, Kavanaugh's frustrations boiled over. When Democratic Sen. Amy Klobuchar of Minnesota asked if he ever drank so much he blacked out, he snapped, "Have you?" He later apologized. Moments after the hearing finished, Trump tweeted that Kavanaugh "showed America exactly why I nominated him." What happened to the prosecutor? Republicans appointed Arizona sex crimes prosecutor Rachel Mitchell to question Ford, and she led off the questioning of Kavanaugh. Then she quickly faded away. After Mitchell asked Kavanaugh several detailed questions about Ford's allegations, the GOP senators took matters into their own hands. Sen. Lindsey Graham, R-S.C., led the way with a scorching denunciation of Democrats for raising the allegations against Kavanaugh in the final days of the confirmation process. From there, each GOP senator handled his own questions, while Mitchell sat silently nearby. Hours earlier, Mitchell opened her questioning of Ford by expressing sympathy for the professor, who said she was "terrified" to testify. "I just wanted to let you know, I'm very sorry. That's not right," Mitchell said. As her time for questioning Ford was coming to an end, Mitchell rhetorically asked Ford about the best way to question victims of sex crimes. "Would you believe me that no study says that this setting in five-minute increments is the way to do that?" Mitchell asked. What happens next? Judiciary Committee Republicans are hoping to vote on the confirmation Friday. Sen. Orrin Hatch of Utah, a longtime committee member, said he thinks Kavanaugh will get confirmed by a party-line vote. Republicans' margin for error in the full Senate is slim. If all Democrats oppose the nomination, just two GOP senators would sink Kavanaugh's confirmation if they were to oppose him as well. Multiple Republican lawmakers haven't said which way they will vote, including two women with reputations as moderates who have been willing to buck their party: Sens. Susan Collins of Maine and Lisa Murkowski of Alaska. Graham cautioned them against voting no. "To my Republican colleagues, if you vote no, you're legitimizing the most despicable thing I have seen in my time in politics," he said. (VOA) |
| Antisipasi Overload, Portal sscn.bkn.go.id Harus Diakses Pada Jam Berikut Posted: 27 Sep 2018 06:13 PM PDT  Demi mengantisipasi server SSCN overload atau kepenuhan data, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan turut berbagi tips agar calon pelamar mengakses situs tersebut pada sore hingga malam hari dengan rentang waktu antara pukul 16.30-18.30 WIB atau jam 18.30-20.30 WIT. "Kalau lihat traffic pada 19 September (waktu awal pengumuman formasi CPNS), teman-teman berbondong-bondong akses jam 12.00-15.00 (WIB). Setelah pada give up semua, jam setengah 5 sampai jam setengah 7 (sore) justru yang akses turun 1/10-nya," paparnya di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Rabu (26/9/2018). "Jadi kalau mau cepat cari lowongan kayak tanggal 19 September 2018 kemarin itu jam setengah 5," Ridwan menambahkan. Dia pun mengimbau pelamar agar mempersenjatai dirinya dengan koneksi internet cepat untuk mengunjungi situs sscn.bkn.go.id. "Pasti bisa, asalkan memang pakai internet koneksi stabil dan kita sarankan pakai laptop atau desktop," tambahnya. Selain itu, ia juga mempertegas bahwa server SSCN pada CPNS 2018 ini lebih baik dibanding proses perekrutan abdi negara tahun-tahun sebelumnya. "Sampai saat ini masih belum tumbang, mudah mudahan enggak terjadi. Perbaikan infrastruktur sudah ada, peningkatan bandwidth sudah ada, kemudian mekanisme berapa banyak visual mesin server juga sudah bertambah dengan kapasitas yang kami prediksi 6-10 juta pelamar," jelasnya. Ridwan juga memberikan masukan lebih lanjut kepada calon pelamar, agar tidak terburu-buru mendaftar bila secara pilihan jabatan belum pasti. "Kalau kebetulan instansinya ada ya sudah jangan lama-lama di situ. Oleh karena itu siapkan dulu semuanya, jangan salah upload, kayak misal mau upload foto selfie tapi malah upload transkip nilai. Itu jangan sampai terjadi," tutur dia. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 telah dibuka hari ini. Para pelamar bisa mendaftar lewat situs https://sscn.bkn.go.id. Kadang saat mendaftar satu atau dua masalah bisa terjadi. Masalah pertama ketika koneksi terputus saat mendaftar dan akun tertulis sudah terdaftar ketika telah daftar ulang. Mengenai hal tersebut, BKN lewat Twitter resminya menyebut bahwa peserta tinggal login saat mendaftar. "Pagi ini sudah banyak yang bertanya, setelah berhasil daftar kemudian saat mengisi data koneksi gagal. Tapi tidak bisa mendaftar lagi karena akun telah terdaftar." "Seperti bermain media sosial, kalau sudah mendaftar akun. Apa yg harus dilakukan? apakah daftar lagi atau login?" cuit @BKNgoid, Rabu (26/9/2018). Masalah lain adalah imbauan agar tidak mendaftar lewat smartphone karena dikhawatirkan terjadi kesalahan memasukkan data. Pemakaian PC atau Laptop pun dianjurkan. "Paling penting #SobatBKN, Harap mendaftar menggunakan PC/Laptop karena sering terjadi kesalahan input data oleh pelamar jika menggunakan smartphone," lanjut BKN. Dalam panduan mendaftar SSCN, pendaftar juga telah diingatkan agar membaca ulang sebelum mengirim data mereka. Di SSCN dan situs instansi yang membuka CPNS juga telah disediakan informasi lengkap mengenai persyaratan, sehingga menjadi tanggung jawab pelamar untuk membaca dengan lengkap. (Liputan6) |
| Pastor Ewaldus Martinus Sedu Jadi Uskup Maumere Posted: 27 Sep 2018 06:13 PM PDT  Upacara Pentahbisan berlangsung di Stadion Gelora Samador Maumere hari ini, Rabu (26/09). Pastor Ewaldus Martinus Sedu ditahbiskan oleh Uskup Pentahbis Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira. Sebelumnya, Pastor Ewaldus Martinus Sedu ditunjuk Paus Fransiskus sebagai Uskup Keuskupan Maumere pada tanggal 14 Juli 2018. Hadir dalam pentahbisan ini, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi. Dalam sambutannya, Eusabius mengungkapkan rasa syukurnya atas tahbisan Uskup Mgr. Ewaldus Martinus Sedu sebagai gembala baru di Keuskupan Maumere. "Umat bersukacita karena telah lahir seorang pemimpin dan gembala umat yang akan menggembalakan gereja Keuskupan Maumere," ujarnya. Dirjen mengajak umat untuk berpikir, berefleksi tentang eksistensi Keuskupan Maumere dalam sejarah perkembangan iman Katolik di Kabupaten Sikka dan bagaimana membangun kualitas kehidupan umat beragama di Keuskupan Maumere. Dalam sejarah perkembangan agama Katolik, Maumere menjadi sebuah wilayah yang tidak luput dari penyebaran agama Katolik. Sejak tahun 1566 diawali dengan dua pastor missionaris ordo Dominikan yang telah meletakkan dasar yang kuat lahirnya Katolik di Maumere. Saat ini, perkembangan agama Katolik di Keuskupan Maumere begitu pesat. Kehidupan menggereja telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. "Paroki–paroki bertumbuh cepat. Jumlah umat terus bertambah, pusat-pusat pendidikan calon imam baik seminari menengaah dan seminari tinggi bertumubuh subur. Banyak biara–biara baru jatuh cinta dengan Maumere. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya biara dibangun di Keuskupan Maumere," ungkap Dirjen. Dirjen berharap, umat Katolik Keuskupan Maumere dibawah gembala Mgr. Ewaldus semakin lebih mantap dalam hidup sebagai umat Allah dan warga bangsa, sehingga orang lain bisa melihat cahaya Kristus yang hidup di tengah umat Keuskupan Maumere. Dirjen juga mengajak umat Katolik di Keuskupan Maumere berefleksi tentang bagaimana hidup di tengah keragaman. Umat Katolik dituntut untuk menghargai kebhinnekaan. "Saya meyakini bahwa umat Keuskupan Maumere hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Umat Katolik Keuskupan Maumere hendaknya membangun relasi dengan semua komponen masyarakat termasuk yang tidak seiman," ujarnya. Terkait perkembangan zaman, di mana teknologi semakin berkembang dengan pesat, Dirjen berpesan agar umat Katolik mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di sisi lain, ketahanan negara juga sedang diuji dengan adanya gejolak radikalisme, terorisme, sikap intoleransi yang masih saja muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Dirjen berharap umat Katolik setia dan taat pada NKRI karena warga gereja adalah bagian dari warga masyarakat Indonesia. Sebagai instansi pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik senantiasa hadir bersama umat sebagai simbol kehadiran negara. Ditjen Bimas Katolik akan senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat/umat Katolik. Ditjen Bimas Katolik akan selalu bergandengan tangan dengan gereja Katolik sebagai mitra, sehingga selalu tercipta kerja sama yang baik dan harmonis demi menciptakan kesejahteraan umum. Pastor Ewaldus Martinus Sedu lahir pada tanggal 30 Juli 1963 di Bajawa, NTT. Beliau menggantikan Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira. Beliau menyelesaikan studi filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret. Ditahbiskan menjadi Imam Keuskupan Agung Ende pada tanggal 7 Juli 1991. Sebelumnya, Pastor Ewaldus aktif menjadi dosen dan pendamping calon imam diosesan untuk beberapa Keuskupan di Wilayah Provinsi Gerejawi Ende. Hadir pada kesempatan ini, Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Tokoh Masyarakat Katoli seperti Goris Mere, Johnny G. Plate, Andreas Hugo Pareira, Koplada NTT, Kakanwil NTT, Danramil, Bupati sedaratan Flores dan Kakankemenag sedaratan Flores. (HumasKemenag) |
| Formasi CPNS Kementerian Agama Sudah Bisa Diakses pada 28 September Posted: 27 Sep 2018 05:19 PM PDT  Kepastian ini disampaikan M Nur Kholis merespon pertanyaan pelamar yang saat ini belum bisa mengakses formasi CPNS Kementerian Agama. Menurutnya, Kemenag membuka 17.175 formasi CPNS. Jumlah ini adalah yang terbanyak di antara kementerian dan lembaga negara lainnya. Rincian formasi itu sudah diumumkan Kemenag sejak 25 September 2018 dan dilakukan proses input. Hanya saja, sebelum akses SSCN-nya dibuka, masih harus dilakukan proses verifikasi dan validasi bersama BKN. "Besok, insya Allah sudah bisa diakses. Silahkan calon pendaftar mempelajari dulu rincian yang sudah diumumkan Kemenag sebagai panduan dalam memilih formasi," jelasnya di Jakarta, Kamis (28/09). "Tim kami terus berkoordinasi dengan BKN untuk validasi dan verifikasi," sambungnya. M Nur Kholis menjelaskan, masa pendaftaran online CPNS dihitung sejak rincian formasi bisa diakses pada SSCN BKN. Sebab, Peraturan Pemerintah tentang seleksi CPNS hanya mengatur masa pendaftaran online selama 15 hari kalender. "Jika formasi Kemenag bisa diakses pada SSCN BKN sejak 28 September, maka masa pendaftaran akan berlangsung hingga 15 hari ke depannya, sampai 12 Oktober" jelasnya. "Jadi, kesempatan pelamar untuk mendaftar tidak berkurang, tetap 15 hari kalender," lanjutnya. Melalui proses verifikasi dan validasi yang cermat dan ketat sejak awal, M Nur Kholis berharap hal itu akan memudahkan proses selanjutnya dalam penerimaan CPNS Kemenag yang lebih transparan dan akuntabel. Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa belum semua instansi bisa dijadikan pilihan pelamar CPNS. Sampai kemarin, dari total 76 K/L dan 525 Pemda yang membuka lowongan, baru 30% yang tersedia di portal sscn.bkn.go.id. "Sesuai data back office SSCN, instansi yang sudah go live, bisa dipilih teman teman pada 12.40 WIB ada 224 instansi, terdiri 185 Pemda, 39 K/L, totalnya 224. Kalau kita bagi 601 itu 30% dari semua instansi yang membuka lowongan tahun ini," katanya dalam konferensi pers di Kantor BKN, Rabu (26/9) Menurut Ridwan, tidak ada kewajiban bagi instansi untuk menyerahkan formasi lowongan CPNS maksimal tanggal 26 September. Kata dia, ada tenggat waktu hingga 10 Oktober. "Kapan selesainya diserahkan ke masing masing instansi. Time frame secepat-cepatnya 26 September, selambat-selambatnya 10 Oktober 2018," tambahnya. (HumasKemenag) |
| 10.113 Pelamar Sasar 10 Instansi Pada Pendaftaran CPNS 2018 Posted: 27 Sep 2018 05:19 PM PDT  Lima instansi paling banyak menerima lamaran adalah Kementerian Hukum dan HAM (5.312 pelamar), Kejaksaan Agung (926 pelamar), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (854 pelamar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (655 pelamar), serta Pemerintah Kota Bandung (509 pelamar). Selanjutnya, menyusul Kementerian Kesehatan (430 pelamar), Kementerian Sosial (417 pelamar), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 406 pelamar, Pemprov DKI Jakarta (393 pelamar), dan Mahkamah Agung (379 pelamar). Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan menambahkan, hingga Kamis (27/09) sore, pelamar sudah dapat melakukan registrasi ke 372 kementerian/lembaga/daerah, atau sejumlah 62 persen dari jumlah keseluruhan instansi yang membuka formasi. Adapun input data selama proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sampai waktu penutupan pendaftaran yang telah ditentukan. Dihubungi secara terpisah, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengimbau pelamar untuk mencermati pengisian data agar tidak terjadi kesalahan, karena data yang sudah masuk tidak bisa diperbaiki setelah mengklik kolom Akhiri dan Proses Pendaftaran. "Tidak perlu buru-buru saat melakukan pendaftaran," ujarnya, Kamis (27/09). Diingatkan juga agar para pelamar CPNS melengkapi syarat administrasi seperti ijazah, KTP, foto, Kartu Keluarga, dan syarat lain sesuai kebutuhan instansi tujuan. Setelah nantinya proses seleksi administrasi selesai, peserta akan menjalankan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Seperti tahun lalu, SKD juga dilaksanakan dengan Computer Assisted Test (CAT) untuk menekan kecurangan. Kelulusan juga menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen. Setiap peserta harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. Dengan sistem modern ini, dipastikan tidak lagi ada 'titipan'. "Kalau ada oknum yang bisa memastikan lulus tahap ini, dipastikan itu penipuan. Harap lapor ke pihak yang berwenang," tegas Setiawan. (HumasMenpanRB) |
| Pendaftaran CPNS 2018 Dimulai dari 26 September hingga 10 Oktober Posted: 27 Sep 2018 05:19 PM PDT  Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, ada 245 instansi negara yang membuka lowongan pendaftaran CPNS di hari pertama nanti. Dengan rincian, 200 berasal dari Pemda dan 45 berasal dari kementerian/lembaga (K/L). "Data backoffice, instansi yang sudah bisa dipilih oleh teman-teman pelamar adalah 245 instansi. 200 Pemda dan 45 K/L. Dukcapil per hari ini ada 555.048 permintaan akses dari server. Itu sudah punya akun. Artinya sudah setengah juta orang yang sudah punya akun. Dan ini semua akan terus bertambah," kata Ridwan saat konferensi pers, Rabu (26/9) sore. Kendati demikian, Ridwan mengatakan, ada banyak kementerian/lembaga dan Pemda yang belum membuka pendaftaran CPNS karena banyaknya proses, seperti revisi dan validasi, yang belum selesai sehingga lembaga tersebut belum bisa membuka pendaftaran. Seiring dengan dibukanya proses pendaftaran seleksi CPNS untuk tahun 2018 tersebut, jumlah pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mengalami lonjakan. Berikut adalah syarat pembuatan SKCK, yang dilansir laman resmi Polresta Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016: SKCK dapat diajukan oleh setiap warga masyarakat, dengan mengisi daftar pertanyaan dan Kartu TIK. Melampirkan syarat: (1). Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), (2). Fotokopi KK (Kartu Keluarga / C-1), (3). Fotokopi Akta Kelahiran, (4). Kartu Sidik Jari. Jika belum mempunyai Kartu Sidik Jari maka bisa dibuat sebelumnya di Kepolisian Tingkat Resort, (5). Pas Foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 8 (delapan) lembar, latar belakang warna merah. Setelah diadakan penelitian tentang jawaban dari pertanyaan dari lembar TIK, dan juga keabsahan dari surat lampiran tersebut dengan koordinasi instansi terkait barulah diterbitkan SKCK. Jika yang mengeluarkan SKCK pada tingkat Kepolisian Resort maka dari Kepolisian sektor akan memberikan RCK (Rekomendasi Catatan Kriminal) untuk selanjutnya di bawa ke Kepolisian Resort untuk diterbitkan SKCK. SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau sudah tidak berlaku ataupun peruntukan lain maka masyarakat harus membuat lagi SKCK baru. Biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016, biaya pembuatan SKCK adalah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Sementara itu, terkait proses pembuatan SKCK, Polres Metro Jakarta Timur mempersiapkan ruangan tunggu khusus bagi masyarakat. (HumasMenpanRB) |
| Maluku Tenggara Barat Terima 244 Lowongan CPNS 2018 Posted: 27 Sep 2018 04:38 PM PDT  Menurut informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB), para pelamar CPNS tahun ini hanya bisa melakukan pendaftaran di situs resmi https://sscn.bkn.go.id dan tidak dilakukan melalui pos. Sebelum melakukan pendaftaran CPNS 2018, para pelamar harus terlebih dahulu membuat akun atau melakukan registrasi di situs https://sscn.bkn.go.id. Setelah itu, pelamar memilih formasi dan jabatan yang disediakan oleh Pemkab MTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Seperti diketahui Kabupaten Maluku Tenggara Barat membuka 244 lowongan formasi. Untuk lebih detail tentang formasi yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bisa ditanyakan ke kantor BKD setempat di Jl. Sifnana Eks KPKN, Saumlaki, Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat . Sebelum melakukan pendaftaran pastikan semua persyaratan harus terpenuhi. Sebab batas waktu unggah dokumen yang telah di-scan sebagai persyaratan administrasi atau penutupan pendaftaran pelamaran CPNS sampai 10 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan di https://sscn.bkn.go.id. Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi CPNS 2018, pelamar dapat mencetak kartu peserta ujian secara online mulai 17 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018. Pelamar yang lolos administrasi kemudian harus melewati tahap seleksi tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). BKN telah menyiapkan 176 tempat tes yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Bila tak mengalami perubahan, jadwal pengumuman lolos tes CPNS 2018 akan dilakukan pada minggu keempat November. Pelamar yang lolos kemudian memasuki tahap pemberkasan pada Desember 2018. (AlbertBatlayeri) |
| Indonesia’s National Gallery Hosts Art of Refugees, Highlighting Migrant Plight Posted: 27 Sep 2018 04:38 PM PDT  With about 13,800 people identified as "persons of concern" by the U.N. High Commissioner for Human Rights (UNHCR) residing in Indonesia, the exhibit aims to raise awareness of their plight while they wait in an uncertain and increasingly prolonged "transit." The exhibition is partly the culmination of a program called Art for Refuge, established by 16-year-old Indonesian high school student Katrina Wardhana, to teach art to children and young people at the Jakarta-based Roshan Learning Center for refugees. "I felt art was like a really powerful tool where refugees in Indonesia can share their stories," she told VOA. Many from Afghanistan About half of the refugees in Indonesia are from Afghanistan. Mumtaz Khan Chopan, a professional artist who arrived in Indonesia in 2013 and whose paintings were part of Berdiam/Bertandang, said being an artist in Afghanistan holds extreme risks. There are few art institutions, he said, restricting opportunities to "go and practice and talk to likeminded people, artists." "Most of the people in Afghanistan believe that art is not a valuable thing," he added. "Not only valuable, it's not even allowed … but this does not mean that Afghanistan doesn't have art." Binam, a 17-year-old from Afghanistan whose name has been changed to protect his identity, came to Indonesia three years ago as an unaccompanied minor and lives in a shelter provided by the UNHCR. He learned photography as part of Art for Refuge and his work appeared in Berdiam/Bertandang. "It's my first work, exhibition and it's a big exhibition," he said. "I feel proud." Stuck in Indonesia Indonesia has historically been a transit country for refugees seeking asylum in third countries, particularly Australia. While Indonesia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention, it also does not deport asylum seekers and refugees back to potential danger. Jakarta's historical approach to refugees has been described by anthropologist Antje Missbach as a form of "benign neglect." President Joko "Jokowi" Widodo in January 2017 signed a presidential decree that for the first time acknowledged the presence of a refugee community in Indonesia as distinct from "illegal immigrants" and gave directives to various government institutions regarding their respective responsibilities in managing humanitarian aid. They continue to be denied the right to work, however, and opportunities for formal education are limited. Moreover, resettlement in third countries such as Australia, the United States and Canada are increasingly unavailable to refugees residing in Indonesia. As of late 2017, the UNHCR reportedly began telling the refugee community there that resettlement elsewhere was highly unlikely for at least 10 to 15 years, if ever. "We have to live in shelter[s] because in here we can't work," Binam said. "And now there is no resettlement for the refugee from other countries." According to UNHCR data, 269 out of almost 4,000 refugee children in Indonesia are enrolled in accredited national schools. The work of the Roshan Learning Center and other community-led education initiatives are therefore vital. Mitra Salima Suryono, a spokesperson for UNHCR Jakarta, told VOA that "by doing such activities, it's good because it keeps their hopes alive. What's more important is that friendship between Indonesians and the refugees are getting tighter with initiatives like this." Building relationships The main goal of Art for Refuge is boosting understanding about refugees in the broader community, said Wardhana, its founder. "Having just found out about refugees only quite recently after my involvement at Roshan, I realized how unaware and un-talked-about the issue is here in Indonesia," she said. Chris Bunjuman, a photographer who taught teenagers through the program, encouraged his students to attend a public festival in Jakarta and take photos of 40 people with mustaches as an assignment. "Most of the time they always stay in the same community … they don't really interact with people around them because of the language barrier," he said. "Those assignments really pushed them, with their thinking … eventually they got out of their comfort zone." Alia Swastika, the curator of Berdiam/Bertandang, said that "the problem in Indonesia is that when we discuss about refugees they always think, 'Oh, we have many other different problems that need to be solved and these are more related to Indonesian people themselves.'" "People in Indonesia they are educated, of course they are very nice, but there is one thing they don't know much about refugee[s] … what they are doing here," said Chopan, the Afghan artist, who says he has found empowerment through the creative scene in Indonesia. "If I introduce myself to a person that I am a refugee, I get different reaction to if I say I am an artist." (VOA) |
| IMM kembalikan Kursi Plastik Bantuan Wabup Posted: 27 Sep 2018 03:47 PM PDT |
| Paripurna Istimewa, Rumakat Resmi Dilantik Posted: 27 Sep 2018 03:37 PM PDT |
| Posted: 27 Sep 2018 09:18 AM PDT  Proses serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Pasuruan periode 2018-2023 yang dihadiri gubernur Jawa timur DR. H.Soekarwo Sidang yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudion juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo. Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan, Gus Irsyad Yusuf SE, MM antara lain mengatakan, pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme yang harus ditempuh untuk kesinambungan penyelenggaran pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Pemilihan kepala daerah hanya sebagai sarana guna mewujudkan pembangunan daerah secara integral dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan masyarakat. Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sangat dewasa dalam berpolitik. Sehingga tercipta kondisi yang aman," kata Gus Irsyad Yusuf mengawali sambutannya. Sekarang, lanjutnya, Pilkada telah berlalu. Saatnya menyongsong lembaran baru untuk masa depan. "Semua warga Kabupaten Pasuruan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan warna baju," tambahnya. Dalam sambutannya pula Bupati terpilih Irsyad Yusuf menyampaikan komitmennya dalam membangun Pasuruan lebih baik 5 tahun ke depan, antara lain; 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor produksi serta produk unggulan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa untuk tercapainya masyarakat sejahtera. 2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga serta layanan dasar bidang kesehatan dan permukiman. 3. Memanfaatkan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi terhadap lingkungan. 4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang inovatif, efektif akuntable dan demokrasi berbasis teknologi informasi. 5. Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah. 6. Meningkatkan kwalitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 7. Meningkatkan kwalitas pendidikan dan menjamin integrasi pendidikan formal sebagai wujud afirmasi pendidikan berbasis karakter. Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Dr.H. Soekarwo, dalam sambutannya juga menghimbau, agar bupati sering mengadakan komunikasi kepada rakyat. Terutama dengan DPRD agar tidak ada kendala dalam penyusunan APBD. "Kalau bupati tidak rukun sama DPRD, pasti kisruh dalam penyusunan APBD. Harus sering ada komunikasi. Ini penting, karena hubungan pemerintahan yang baik adalah Bupati dan wakil Bupati dengan anggota DPRD, " kata DR.H. Soekarwo . Hadir dalam Sertijab ini diantaranya Bapak Gubwrnur Jawa Timur DR, H Sukarwo, jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Pasuruan KH. Mujib Imron Sekda Agus Sutiadji, kepala OPD, Asisten, Kabag dan undangan lainnya. (Zainal) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Irsyad Yusuf, Bupati Terpilih Tegaskan Visi Misinya Di Sidang Paripurna Dewan Dalam Rangka Sertijab Bupati Pasuruan Periode 2018-2023 . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Percepat Pengakuan Ambon Kota Musik Dunia, Coaching Clinic Album Tabea 2018 Digelar Posted: 27 Sep 2018 07:58 AM PDT  Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatakan, musik merupakan sebuah potensi luar biasa yang dimiliki masyarakat Kota Ambon, yang secara penuh diyakini sebagai DNA. Namun, kurang muncul ke permukaan sebab tak diolah secara baik untuk menjadi kekuatan potensial. Menurutnya, sebuah potensi yang hanya didiamkan begitu saja, pada saat dikemas menjadi profesional, akan memberikan nilai potensi untuk dilihat dan dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai positif. "Musik bukan cuma potensi, tetapi bisa melahirkan ekonomi kreatif dan job baru yang bisa merekrut pekerjaan baru bagi masyarakat. Selama ini kita tidak terlalu menonjol, karena kita hanya melihat musik hanya sebagai hobi," kata orang nomor satu kota Ambon ini. Dengan demikian, kata dia, pengembangan musik ke depan akan mengarah kepada digital, sudah tak lagi pengembangan musik secara manual seperti yang dilakukan selama ini. Olehnya itu, di tengah-tengah persaingan sangat ketat ini, Pemkot Ambon merasa sangat perlu menampilkan jati diri Kota Ambon yang jelas sebagai kota musik. "Kalau orang bilang Denpasar itu kota wisata, Jogja itu kota pendidikan, Bogor itu kota hujan, Surabaya itu kota pahlawan, Bandung itu paris vang Java, maka kita harus bertekad supaya saat dibilang Ambon, semua orang harus berkata Ambon Kota Musik," tandasnya. Louhenapessy mengaku bersyukur sebab pemahaman orang tentang Ambon City of Music semakin baik. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk mengejar ketertinggalan dalam banyak hal, sehingga musik harus dimaintenance menjadi kekuatan bersama. Sementara itu, Direktur AMO, Ronny Loppies, menjelaskan, coaching clinic ini pertama kalinya dilaksanakan di Kota Ambon. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Walikota Ambon berdasarkan hasil dari lomba cipta lagu harus diarahkan masuk ke studio rekaman. "Karena itu kita berdayakan studio lokal yang ada di Kota Ambon, sambil juga memanfaatkan studio internasional yang sudah ada di Unpatti, untuk dioptimalkan. Ini akan menjadi nilai tambah untuk Ambon menuju kota musik dunia," tandasnya. Loppies mengakui, percepatan perwujudan itu pun dilakukan bukan secara top down atau dari atas ke bawah, tetapi sebaliknya secara buttom up atau penyerapan aspirasi dan sosialisasi dari bawah, sehingga masyarakat juga terlibat dalam pencapaian upaya tersebut untuk menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia. (e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Percepat Pengakuan Ambon Kota Musik Dunia, Coaching Clinic Album Tabea 2018 Digelar . Silahkan membaca berita lainnya. |
| PT. Telkom Witel Maluku Gelar IndoHome Gathering Community Posted: 27 Sep 2018 07:58 AM PDT BERITA MALUKU. PT. Telkom Witel Maluku menggelar IndoHome Gathering Community, berlangsung di Hontel Santika, Ambon, Kamis (27/9/2018). Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 50 pelanggan pengguna IndiHome yang berasal dari berbagai kalangan di kota Ambon, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, para pengusaha, mahasiswa, maupun sejumlah media lokal. General Manajer PT. Telkom Witel Maluku, Ichwan Muhammadiah kepada wartawan usai kegiatan tersebut menjelaskan, bahwa IndoHome Gathering Community merupakan salah satu program untuk memberikan apresiasi kepada para pengguna IndiHome. Kegiatan tersebut juga untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap pelayanan PT. Telkom. "Program ini untuk memberikan apresiasi kepada pengguna IndiHome, selain itu juga untuk mendapatkan masukan-masukan terkait pelayanan kami. Dengan demikian PT. Telkom akan dapat meningkatkan pelayanan kedepan," kata Ichwan. Menurut Ichwan, pada kegiatan ini, pihaknya juga ingin menyampaikan kepada para pelanggan bahwa produk PT. Telkom bukan sekedar Internet, Telpon dan UseeTV saja, namun pihaknya juga akan menyediakan sejumlah produk lain untuk memudahkan pelanggan dalam melaksanakan aktivitas keseharian. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PT. Telkom Witel Maluku Gelar IndoHome Gathering Community . Silahkan membaca berita lainnya. |
| JANJI PALSU DINSOSKES PESIBAR UNTUK ANISDA Posted: 27 Sep 2018 07:13 AM PDT  Perkumpulan Muli Hijab Dan Persatuan Muda Mudi Pesisir Barat, Foto bersama usai menyambangi Anisda sekaligus memberikan bantuan guna perobatan sakitnya. " Sebulan yang lalu ada dari dinas, katanya dari Dinas Kesehatan dan sosial akan membawa saya berobat di Bandar Lampung, mereka minta data-data katanya untuk mengurus syaratnya," kata Anisda saat ditemui di kediamannya, Selasa (26/9). Tetapi, kata dia, sampai sekarang janji tersebut belum terwujud, bahkan dari kedatangan mereka saat itu sampai sekarang tidak ada kabar lagi, apakah jadi atau tidak untuk dibawa berobat. "Sampai sekarang tidak ada yang datang, apalagi untuk membawa saya berobat, yang memberi tahu jadi atau tidak saja gak Ada," jelasnya. Mengomentari kondisi tersebut, Ade Kaja dari Komunitas Krui Oke yang menyambangi Anisda bersama perkumpulan Muli Hijab dan Persatuan Muda Mudi Pesisir Barat (PM2PB), Ade Kaja membenarkan lima minggu yang lalu memang ada pihak dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang datang dan berjanji akan membawa ibu Anisda berobat. "Di depan kami pihak terkait berjanji akan membawa ibu yang hidup bersama seorang anak angkat dan numpang membuat gubuk di tanah milik orang akan membawa dia berobat, itu juga setelah ada pemberitaan di Netizenku.com," kata Ade. Tapi kata Ade, saat pihaknya berkunjung bersama Putri Hijab dan PM2PB, ternyata janji yang pemerintah sampaikan itu hanya isapan jempol, jangankan membawanya berobat untuk sekedar memberi tahu saja tidak apalagi memberikan bantuan. "Janji dari Dinas Sosial dan kesehatan tersebut sudah lebih dari satu bulan, tetapi sampai saat ini kenyataannya hanya janji manis. Dan kami meyakini itu mereka lakukan karena menjadi sorotan media dan beberapa komunitas di Pesisir Barat," ujar Ade. (sulistya) Editor : redaktur Penanggung jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang JANJI PALSU DINSOSKES PESIBAR UNTUK ANISDA . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Posted: 27 Sep 2018 06:53 AM PDT  Sosialisasi yang digelar, pada Kamis (27/9/2018) ini dihadiri Muspida Kabupaten MTB dan para tokoh agama, tokoh pemuda, para pelajar, mahasiswa serta sejumlah stakeholder lainnya. Kegiatan ini dibuka buka oleh Asisten I Pemkab MTB, Yohanis Batseran mewakili Bupati MTB Petrus Fatlolon bertempat di Gedung Balai Penyuluhan Umat Sejahtera, Saumlaki. Dalam sambutannya, Batseran mengajak seluruh komponen masyarakat yang hadir supaya dapat mengambil hal penting dari kegiatan tersebut, agar bisa menindaklanjuti P4GN kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, terutama untuk kalangan keluarga agar dapat melawan masuknya narkoba. Batseran mengajak masyarakat terutama komponen yang mengikuti kegiatan ini mampu bersama pemerintah menyatakan perang melawan barang berbahaya ini, sebab dampak dari barang haram tersebut mampu merusak generasi penerus bangsa di waktu mendatang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 120 peserta dari berbagai komponen masyarakat serta sejumlah instansi pemerintah. Bahkan kegiatan sosialisasi P4GN yang digelar dari pukul 09.00 wit hingga pukul 16.00 wit ini berjalan alot hingga usai, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Kesehatan MTB dan Polres MTB. (Ever-e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkab MTB Sosialisasi P4GN . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Bursel Menunggu Perintah Bupati Posted: 27 Sep 2018 06:48 AM PDT  "Tidak ada masalah untuk pelantikan pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, kita sudah siap untuk melaksanakan pelantikan itu, hanya perintah untuk segera melaksanakan pelantikan itu harus ditetapkan atau diperintah oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Pak Bupati, dan Pak Sekda," ungkap Kepala BKSDM Kabupaten Bursel, A M Laitupa di Namrole, Kamis (27/09/2018). Laitupa mengaku sebagai pelaksana teknis, dirinya sudah menyiapkan segalah persiapan terkait pelantikan untuk jabatan-jabatan itu karena sudah terisi dan hanya menungguh diperiksa saja kemudian dinyatakan siap untuk dilaksanakan pelantikan. "Dari Pejabat pembina Kepegawaian (PPK) maupun dari Pak Sekda belum ada perintah, tetapi sudah saya laporkan bahwa segera melakukan pengisian jabatan-jabatan itu tapi istilahnya belum direalisasi," ujar Laitupa. Berapa pejabat esolon yang akan dilantik, jelasnya, Pejabat Eselon III dan IV atau istilah administrasi dan pengawas yang harus dilantik itu sekitar 500 lebih pada jabatan yang harus diisi. "Artinya, jabatannya sudah terpenuhi semua tinggal pelantikan," tambahnya. Laitupa mengaku, dengan belum dilakukannya pelantikan pejabat Eselon III dan IV ini sudah pasti mempengaruhi kinerja karena orang atau pejabat itu mau kerja tapi jabatannya tidak jelas maka kinerja pasti akan berkurang. "Ini juga mempengaruhi dalam persoalan anggaran, yang jelas jabatan-jabatan yang kosong itu tunjangannya kan tidak terbayarkan, berarti uangnya tidak terserap jadi dari segi kinerja dan pelayanannya tidak lancar begitu juga dari segi anggaran tidak bisa diserap secara maksimal karena sekian banyak tunjangan yang tidak dibayarkan. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Bursel Menunggu Perintah Bupati . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Andika Sakai Caleg DPRD Bengkalis Dilaporkan Ke Polda Riau Posted: 27 Sep 2018 06:43 AM PDT  Andika Sakai Caleg DPRD Bengkalis Dilaporkan Ke Polda Riau Andika Sakai bersama Hengki Saputra dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan perbuatan Tindak Pidana melanggar hukum dalam hal pembohongan dan fitnah pemilik media harianberantas.co.id, Toro, dimuka umum dan elektronik disaat aksi damai (demo) di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (20/09/2018) lalu. Pembina/Penasehat media Pers Harian Berantas, Fag Zega, mendesak Bareskrim Polri melalui Polda Riau agar bisa secepatnya memproses laporan terkait pembohongan dan penghinaan terhadap Pemred, Toro, melalui selebaran surat Soera Bengkalis yang disebar kepada khayalak umum, pernyataan melalui pengeras suara (orasi) dan elektronik, pada (20/09/2018) di PN Pekanbaru-Riau minggu lalu. " Kami tidak mau lagi tinggal diam membiarkan peristiwa yang dituduhkan secara tidak benar ini kepada Toro ," Ucapnya. " Dimana sebelumnya, termuat juga dalam berkas perkara di pengadilan bukti surat yang diduga kebohongan yang dibuat tiga orang oknum pengacara Bupati, Amril Mukminin selaku pelapor, ungkap Fag Zega ," Imbuhnya. Nah, dimana kata Fag Zega, demo tandingan yang diduga dilakukan kubu pembela Bupati Bengkalis melawan aksi damai Solidaritas Pers Indonesia minggu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, secara membabi buta terdakwa Toro dalam kasus dugaan pelanggaran undang-undang ITE yang dituduhkan, di fitnah baik melalui selebaran surat mengatasnamakan Solidaritas Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat (Soera) Bengkalis, melalui mikrofon (pengeras suara) dan beberapa media elektronik, yang pada intinya telah mencemarkan nama baik terdakwa Toro dan media Pers Harian Berantas (https://ift.tt/2R0isbz), kesal F Zega. Selain itu, kedua pelaku orator aksi damai yang mengatasnamakan dari SOERA itu, menuduh Toro telah menyebarkan berita hoax dan gaduh di masyarakat Kabupaten Bengkalis. Padahal, apa yang terungkap di Pengadilan Negeri Pekanbaru selama sidang selama ini, masalah etika jurnalistik/wartawan dan kasus dugaan korupsi anggaran hibah/bansos senilai Rp272 miliar yang diduga didalamnya ada keterlibatan mantan anggota DPRD Bengkalis termasuk Amril Mukminin yang saat ini menjabat Bupati Kabupaten Bengkalis. Mengingat tindakan ucapan Andika Sakai bersama kawan-kawannya termasuk Hengki Saputra dalam hal menyampaikan pembohongan dan fitnah di khayalak umum baik melalui selebaran surat yang disebar, pengeras suara dan dikutip media elektronik, redaksi atau penanggung jawab media Harian Berantas menempuh jalur hukum ke Polisi hari ini, Rabu (26/09/2018), dengan nomor laporan Polisi Nomor: STPL/484/ IX/2018/SPKT/RIAU. Fag Zega berharap kepada Polda Riau agar bisa serius dan secepatnya bisa mempidanakan para terlapor termasuk para pihak yang terdokumentasi dalam bukti record rekaman, visual/video. "Kami tegaskan, masalah yang menimpa Toro laia ini tetap kami giring ke lembaga Presiden RI, Menkum HAM RI, Kmonas HAM RI, termasuk kepada Surya Paloh selaku pemilik group media Pers dan Partai Nasdem, tegasnya Fag Zega pembina/ penasehat media harianberantas.co.id Koordinator utama SP atau Solidaritas Pers Indonesia, Feri Sibarani, Rabu (26/09) kepadaWartawan, pihaknya akan melaporkan aksi Andi sakai tersebut ke Polisi, Bawaslu, KPU juga ke petinggi Partai Nasdem. Secara tegas Feri Sibarani mengatakan, dalam waktu dekat, Solidaritas Pers Indonesia turun jalan lagi untuk aksi jilid III. "Kita Solidaritas Pers Indonesia, akan aksi lagi. Bahkan melalui aksi yang akan kita gelar, turut kita minta pihak Peradi agar mengambil sikap kepada kuasa hukum Bupati Amril Mukminin yang saat ini sudah terlapor di Polda Riau" tegas Feri. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto dalam menanggapi konfirmasi singkat yang diterima dari Solidaritas Pers Indonesia melalui WhatssApp, Rabu (26/09) sore, belum terjawab. Sementara itu Andika Sakai saat dihubungi Wartawan dari Pekanbaru-Riau guna konfirmasi lewat hendphon pribadi, 082169883388, tak aktif. Namun dugaan pelanggaran undang-undang ITE yang dituduh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin kepada Pemred Harian Berantas, Toro, akibat berita khasus dugaan korupsi dana bansos/hibah senilai Rp272 miliar lebih tahun 2012, saat ini masih belum incrah di Pengadilan Negeri Pekanbaru. ***(Red) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Andika Sakai Caleg DPRD Bengkalis Dilaporkan Ke Polda Riau . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Nasib 572 K2 Bursel Tidak Jelas Posted: 27 Sep 2018 06:43 AM PDT Pembukaan CPNS tahun 2018 khusus di kabupaten Bursel tidak mengangkat honorer K2 sebagai CPNS karena K2 yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS hanya difokuskan untuk tenaga guru dan kesehatan. "Pengangkatan pegawai kategori K2 kita belum bisa berbuat apa-apa karena belum ada petunjuk dan panduan. Karena harus ada Peraturan Pemerintah terkait pengangkatan K2 seperti apa kan ada mekanismenya," demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bursel, A.M Laitupa, Kamis (27/09/2018). Dikatakan Laitupa, Bursel sendiri memiliki pagawai K2 sebanyak 572 orang dari jumlah seluruhnya sebanyak 712. "Seharusnya K2 di Bursel ada 712, tetapi karena sudah diverifikasi sesuai dengan perintah BKN tinggal 572 karena ada yang usianya sudah tidak memenuhi syarat, ada yang sudah tidak aktif, dan ada yang sudah meninggal, jadi tinggal 572," sebut Laitupa. Laitupa menjelaskan, dari 572 itu sebenarnya kalau ada K2 dari Kesehatan dan Guru bisa dimasukan dalam Formasi Khusus pada CPNS 2018 ini, namun sangat disayangkan tidak ada K2 dari kategori tersebut. "Kalau ada, kita akamodir mereka pada formasi khusus karena saat ini kan CPNS untuk formasi umum dan khusus, dimana yang formasi khusus itu untuk khumlaut, penyandang disabilitas, kemudian K2," jelasnya. Lanjutnya, K2 untuk Bursel yang dimaksudkan adalah pegawai yang melakukan tes pafa batas bulan November 2013 dan itu untuk Kesehatan dan Guru. Jelasnha, mereka yang tes pada waktu itu tapi tidak lolos. Ia menyayangkan dari 572 itu tidak ada satupun yang namanya (K2) guru dan (K2) kesehatan. "Jadi K2 yang dimaksudkan ini K2 yang batas pada 2013 kemarin, sisa dari mereka ini yang kita bicarakan, mereka punya nasib ke depan seperti apa, tapi kalau di atas tahun 2013 itu kita tidak golongkan sebagai K2, itu hanya honor biasa, atau PTT biasa. dan K2 itu dihitung dari 2013 ke bawah, kalau 2014 ke atas sampai saat ini, dia harus ikut tes umum dan tidak bisa dikategorikan sebagai K2, tambah Laitupa. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Nasib 572 K2 Bursel Tidak Jelas . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tanaman Desa Warga Lukit Pulau Padang Riau Belum Bayar Ganti Rugi PT. RAPP Posted: 27 Sep 2018 06:23 AM PDT  Ket Peta: Konsesi RAPP di Pulau Padang sebelum SK Menhut No. 327 Tahun 2009 . Peta STR MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PEKANBARU | Diduga PT. RAPP serobot lahan masyarakat Tanjung Padang dan Desa Lukit, Kab. Meranti, lahan gambut tersebut ditanami warga namun pihak perusahaan merampas dari warga secara babi buta tanpa ada perlawanan, dan lahan tersebut sudah ada 6 tahun dikuasai oleh perusahaan PT. RAPP. Sebab itu Kuasa hukum warga terpanggil untuk mendampingi menggugat ganti rugi tanaman warga, saat PT RAPP menyerobot lahan tersebut ditanami sagu dan karet tersebut milik mereka. Ada sekitar 3.500,70 persen lahan tani warga masuk dalam konsesi PT. RAPP, namun pihak perusahaan sampai saat ini belum beri ganti rugi membuat warga tersebut menderita. Team dari LAW FIRM SURYA NP, SH.,MH dari Jakarta mendampingi sebagai kuasa hukum warga yakni: Ir. Surya Negara Panjaitan.SH.MH, Agustinus Darmanto Panjaitan,SH, Dapot Tambunan, SH, dan Swandi Erikson Nababan, SH, yang sebelumnya. Jumlah warga Lukit sekitar 3.500,70 persen lahan tani warga masuk dalam konsesi PT. RAPP, namun pihak perusahaan saat menyerobot tanah dari warga padahal saat itu lahan tersebut sudah ditanami karet dan sagu tapi ganti ruginya belum dibayar PT RAPP. " ungkap salah seorang warga tersebut. Sementara mereka dihubungi Ahmad Solehan dan Nurhadi. Selaku masyarakat Kecamatan Tanjung Padang Mengatakan pada Media Obor Keadilan Kamis ( 27/9-2018) melalui selulernya permasalahan ini sudah kami laporkan kepada Kemenhut di Jakarta. Melalui pengacara kami Dan berkas sudah Kami lengkapi berdasarkan ini akan mengajukan gugatan pada PT. RAPP sebelum ada solusi dari pihak perusahaan." ungkap Ahmad. Sesuai data untuk gugatan perdata pada pengadilan menurut pengacara penyerobotan lahan dari masyarakat sudah berlangsung selama 6 tahun sebab itu pengacara datang meninjau kelapangan, dan rombongan Pengacara yang turun kelapangan: Surya Panjaitan.SH.MH, Agustinus Darmanto Panjaitan,SH, Dapot Tambunan, SH, dan Swandi Erikson Nababan, SH, yang sebelumnya sudah menerima pengaduan dari salah satu perwakilan masyarakat Fendy. Sementara media ini menghubungi pengacara dari antara Team Kuasa Hukum membenarkan bahwa permasalah ini datanya sudah dilengkapi dan sekaligus permasalahan ini kita langsung menjumpai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr.Ir. Siti Nurbaya Bakar,M.Sc nanti untuk menyelesaikan sebagai hak warga yang belum dibayar ganti rugi oleh PT RAPP " ujar Agustinus. Sementara pihak PT RAPP dihubungi melalui Humas PT RAPP, namun belum ada menjawabnya. (MP) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tanaman Desa Warga Lukit Pulau Padang Riau Belum Bayar Ganti Rugi PT. RAPP . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
