19 September Dibuka Penerimaan CPNS, Pemprov Maluku Dapat Jatah 302 Orang |
- 19 September Dibuka Penerimaan CPNS, Pemprov Maluku Dapat Jatah 302 Orang
- BKD Maluku Tindaklanjuti Surat Edaran Pemecatan PNS Berstatus Koruptor
- Wagub Maluku Sampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD Promal 2018 pada Paripurna DPRD
- Minggu Ini ASN Bursel Mantan Koruptor Dipecat
- Tagop : Pilkades, Momentum Mencari Pemimpin
- Kasad : Piala Panglima TNI 2018 Ajang Unjuk Prestasi Dan Momen Tingkatkan Soliditas Sesama Patriot Bangsa
- Pemkab Bursel Jalin Kerjasama Dengan Kementrian Pertanian
- Pawa : Semua Pegawai Diminta Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih
- Sederet Proyek APBD Kab Mesuji Diduga Milik Oknum Ketua PWI
- Sekda Lantik Tiga Pejabat Kepala Desa di Bursel dan Leksula
- Ini Pesan Pada Zikir dan Haul Akbar di Desa Fogi
- Agustinus Utuwaly Sampaikan Raperda MTB Tahun 2018
- Aset Masyarakat Pasar Yang Dirusak Pihak Bupati Pesibar, Agus Istiqlal
- Gawat ! Hutan Mangrove Habis Di Babat Pengusaha Udang
- REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN ARUS BARU MASYARAKAT INDONESIA
- Tekan Angka Kriminalisasi, Polres Kota Pasuruan Adakan Konfrensi Pers Operasi Sikat Semeru 2018
- DI Duga Proyek Asal Jadi Milik Oknum Ketua PWI Mesuji, Ini Pembuktiannya
- Terlibat Korupsi, 14 ASN Kabupaten Bursel Terancam Pecat
- Lantamal IX Berikan Materi Kesehatan Bahari di Universitas Hein Namotemo Tobelo
| 19 September Dibuka Penerimaan CPNS, Pemprov Maluku Dapat Jatah 302 Orang Posted: 17 Sep 2018 05:03 PM PDT  Pemerintah Provinsi Maluku sendiri mendapat jatah sebanyak 302 orang yang diperuntukan untuk, tenaga Guru, tenaga kesehatan, infrastruktur, perikanan, perhubungan dan pariwisata. "Kalau ikut jadwal nasional, pembukaan penerimaan CPNS tanggal 19 September. Kuota Maluku sebanyak 302 orang, terdiri tenaga Guru, tenaga kesehatan, infrastruktur dan penunjang visi misi Gubernur, yakni tenaga perikanan, tenaga perbuhubunbgan dan tenaga parawsiata," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Femy Sahetapy usai mengikuti rapat paripura DPRD dalam penyampaian kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan platfon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2018, yang berlangsung di balai rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (17/9/2018). Walaupun sudah ada jadwal penerimaan maupun kouta CPNS, namun pihaknya bersama beberapa daerah lainnya di Indonesia Timur masih menunggu informasi resmi dari Kantor Regional IV (Kanreg) Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar. "Untuk pembukaannya kita di Maluku dan beberapa daerah lainnya masih menunggu informasi resmi dari Kanreg Regional 4 Makassar," ucapnya. Menindaklanjuti hal ini, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pertemuan bersama pemerintah kabupaten/kota. "Jadi rencana hari rabu ini kita rapat dengan kabupaten/kota untuk membicarakan terkait hal ini," tuturnya. Dijelaskan, penerimaan maupun seleksi CPNS akan dilakukan secara online, yang difokuskan untuk lulusan sarjana. "Jadi sesuai jadwal minggu kedua September sampai minggu kedua oktober pendaftaran setelah itu baru dilakukan seleksi secara online," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 19 September Dibuka Penerimaan CPNS, Pemprov Maluku Dapat Jatah 302 Orang . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| BKD Maluku Tindaklanjuti Surat Edaran Pemecatan PNS Berstatus Koruptor Posted: 17 Sep 2018 05:03 PM PDT  Hal ini disampaikan Kepala BKD Provinsi Maluku, Femy Sahetapy usai mengikuti rapat paripura DPRD dalam penyampaian kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan platfon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2018, yang berlangsung di balai rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (17/9/2018). Terkait hal ini, pihaknya terlebih dahulu akan menyurati semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk ada dalam satu pertemuan bersama, guna mengetahui berapa banyak koruptor yang saat ini masih menjadi PNS aktif. Setelah itu, kata Sahetpy akan menyurati pengadilan untuk mendapatkan keputusan inkrah. "Itu mekanisme, saya belum bisa kasi keterangan karena pak Serketaris Daerah, Hamin Bin Thahir baru pulang pertemuan itu. Untuk itu, perlu dikaji sesuai keputusan inkrah dari pengadilan, setelah itu baru diproses," ucapnya. Diungkapkan, untuk Maluku sampai saat ini data yang ada masih kosong, sampai menunggu hasil pertemuan bersama dengan SKPD dan hasil keputusan inkrah dari pengadilan. Ditanya apakah BKD selama ini tidak mempunyai arsip terkait PNS koruptor, diakuinya selama ini tidak ada informasi dari masing-masing SKPD, apakah si A dan B terjerat maslah korupsi. "Untuk itu, perlu ada keputusan inkrah dari pengadilan. Kalau kita belum dapat keputusan tersebut kita mau putuskan dia terkena masalah kasus bagaimana," pungkasnya. Untuk itu, dirinya akan memberikan informasi lanjut, jika sudah ada hasil pertemuan bersama SKPD dan surat inkrah dari pengadilan. Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafrudin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 PNS yang berstatus koruptor. Surat keputusan bersama tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. Dimana pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BKD Maluku Tindaklanjuti Surat Edaran Pemecatan PNS Berstatus Koruptor . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Wagub Maluku Sampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD Promal 2018 pada Paripurna DPRD Posted: 17 Sep 2018 05:03 PM PDT  Kebijakan umum tersebut, yakni penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun Anggaran 2018 yang mengalami perubahan. Kedua, adanyanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus disinkronkan oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaan event-event nasioal yang pelaksanaanya di Provinsi Maluku menyebabkan harus diakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar kenis belanja. Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Pemda terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Kenijakan umum Anggaran tahun 2018 sehingga terjadi pergeseran atau perubahan anggaran belanja pada OPD. Keempat, penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 yang harus digunakan dalam Perubahan APBD Tahun 2018. Sementara itu, untuk Pendapatan Daerah, diungkapkan Sahuburua, yang direncanakan dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Promal Tahun 2018, naik menjadi RP3,467 triliun dari perkiraan semula sebesar Rp3,463 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp3,615 miliar (0,10 persen). "Peningkatan ini bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program Flood Management Selected River Bassin (FMSRB) dalam rangka mengatasi bencana banjir di Kota Ambon," tuturnya. Pada bagian Belanja direncanakan turun menjadi Rp3,476 triliun, lebih rendah dengan rencana semula sebesar Rp3,484 triliun atau turun 0,23 persen. Kelompok belanja tidak langsung diperkirakan mengalami perubahan dari rencana semula sebesar Rp1,891 triliun, turun menjadi Rp1,885 triliun rupiah (berkurang 0,32 persen). "Sedangkan untuk Belanja Langsung direncanakan turun menjadi Rp. 1,591 triliun, lebih rendah dari rencana semula sebesar Rp. 1,593 triliun (turun 0,12 persen)," bebernya. Dari gambaran tersebut, kata Sahuburua, jika dibandingkan dengan perubahan Belanja Daerah sebesar Rp. 3,476 triliun, maka terjadi penurunan defisit anggaran dari 20,540 miliar menjadi Rp. 8,912 miliar atau turun 56,61 persen. Sementara untuk kebijakan Pembiayaan dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 terjadi penurunan pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Dari semula direncanakan sebesar Rp. 20,540 miliar menjadi 8,912 miliar pada KUPa dan PPAS Perubahan 2018. "Sedangkan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan dari semula, yakni Rp. 1,700 miliar. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp. 8,912 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran," tandasnya. Dirinya berharap Rancangan Perubahan APBD yang akan disusun tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sert amudah disesuaikan terhadap berbegai perkembangan yang akan terjadi sampai berakhir tahun 2018. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wagub Maluku Sampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD Promal 2018 pada Paripurna DPRD . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Minggu Ini ASN Bursel Mantan Koruptor Dipecat Posted: 17 Sep 2018 04:06 PM PDT | ||
| Tagop : Pilkades, Momentum Mencari Pemimpin Posted: 17 Sep 2018 04:06 PM PDT | ||
| Posted: 17 Sep 2018 03:38 PM PDT | ||
| Pemkab Bursel Jalin Kerjasama Dengan Kementrian Pertanian Posted: 17 Sep 2018 09:21 AM PDT | ||
| Pawa : Semua Pegawai Diminta Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih Posted: 17 Sep 2018 09:21 AM PDT | ||
| Sederet Proyek APBD Kab Mesuji Diduga Milik Oknum Ketua PWI Posted: 17 Sep 2018 09:16 AM PDT  Sederet Proyek APBD Kab Mesuji Diduga Milik Oknum Ketua PWI MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LAMPUNG | HEBOHH!!!! Sederet Proyek APBD Di Mesuji Duga Milik Ketua PWI Mesuji. Dugaan Adanya sederet Proyek yang di berikan Kepada sejumlah Oknum Wartawan di kabupaten Mesuji terus menuai kritik beberapa organisasi kewartawanan lainnya, terbaru Beberapa media Online spontan Melirik Ketua PWI yang Di Duga kuat memiliki Sederet Proyek yang bersumber dari APBD. Awal kecurigaan Rekan Rekan Media berawal dari Adanya bangunan drainase yang terletak di kecamatan Way serdang dengan papan nama yang terpasang di lokasi pekerjaan tersebut milik Kontraktor CV. Iman Jaya dengan Nomer kontrak 600/KTR/LS.16.KONT.BM/IV.07/MSJ/2018.Tanggal 21 mei 2018 . Saksikan berikut cuplikan video nya saat proyek APBD sedang berproses Pekerjaan pembangunan drainase /talud /Retaining Wall Ruas Jalan Rejo Mulyo -Simpang Onggok SP Kegiatan Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong jalan kabupaten Lokasi Desa Hadi Mulyo Kecamatan Way Serdang degan Nilai kontrak Rp 273.010.0000.00 degan masa Waktu pelaksanaan 120 kalender kerja Sumber dana APBD 2018. Sementara ketika Tim Media ini menanyakan kepada Kepala Desa Sumber Rejo Adi Mujito mengatakan bahwa pekerjaan tersebut di Ketahui di kerjakan oleh oknum wartawan yang juga selaku ketua organisasi wartawan ternama di Mesuji. "Pekerjaan itu milik ketua Organisasi wartawan karena saya sering melihat dia mengawasi pekerjaan drainase yang berada dia antara desa Rejo Mulyo dan Sumber Rejo."ujar Kades tersebut dengan Rasa Kecewa. Namun sangat Di sayangkan Atas pekerjaan tersebut beberapa warga di seputar lokasi yang sempat di mintai keterangannya mengatakan bahwa mereka senang dengan program pemerintah Mesuji yang merata akan tetapi,"Kami meminta untuk mutu pekerjaan juga harus di perhatikan, masak pekerjaan kabupaten kalah mutunya dengan pekerjaan yang di laksanakan oleh desa melalui Dana Desa, kalau ada pekerjaan desa yang di timbun tanah seperti ini pasti di suruh bongkar oleh tim monef kecamatan atau dari tim monef kabupaten ,, nah tapi kalau pekerjaan kabupaten kok di biarkan begini apa karna yang Punya Ketua PWI" Ujar salah satu warga yang juga selaku aparat desa setempat yang enggan di sebut namanya. Terkait pekerjaan yang di duga asal jadi tersebut rekan rekan meminta tanggapan dari Dinas PUPR Mesuji selaku dinas yang membidangi, namun Sampai berita terbitkan tim investigasi yang terdiri dari sejumlah media ini masih menunggu balasan Whatsapp (WA) dari Sekretaris Dinas PUPR Mesuji. (Tim). Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sederet Proyek APBD Kab Mesuji Diduga Milik Oknum Ketua PWI . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Sekda Lantik Tiga Pejabat Kepala Desa di Bursel dan Leksula Posted: 17 Sep 2018 09:11 AM PDT | ||
| Ini Pesan Pada Zikir dan Haul Akbar di Desa Fogi Posted: 17 Sep 2018 09:11 AM PDT | ||
| Agustinus Utuwaly Sampaikan Raperda MTB Tahun 2018 Posted: 17 Sep 2018 07:21 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Agustinus Utuwaly, S.Sos membacakan pidato pengantar Bupati MTB, Petrus Fatlolon, SH., MH tentang Penyampaian Rancangan Peraturan (Raperda) Kabupaten MTB Tahun 2018 pada rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB, pada Senin (17/9).Rancangan Peraturan (Raperda) Kabupaten MTB Tahun 2018 tersebut meliputi, 10 Raperda hak inisiatif Pemda diantaranya pembentukan 5 perangkat daerah baru, perubahan kedua atas Perda nomor 15 tahun 2013 tentang retribusi jasa umum, pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau, penataan lembaga penyiaran berlangganan televisi melalui kabel. Selanjutnya, penetapan dan pedoman produk unggulan daerah, pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, retribusi objek wisata dan daya tarik wisata, penataan desa, penetapan desa dan penegasan batas wilayah. Selain 10 Raperda itu telah diusulkan pula 5 Raperda yang disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten MTB, yang meliputi Raperda tentang hutan lindung, perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga, penduduk non permanen, tempat parkir dan tanggung jawab sosial perusahaan. "Pembahasan 10 Raperda hak inisiatif pemda dan 5 Raperda yang diusulkan oleh Bapemperda ini menuntut ketulusan dan kerja keras untuk menyelesaikan agenda regulatif ini sebagai perwujudan dari dinamisasi kinerja kita yang terukur agar terus menginspirasi kita untuk lebih maksimalkan peran dan fungsi masing-masing sebagai lembaga penyelenggara pemerintah di daerah ini," kata dia di Ruang Rapat II DPRD Kabupaten MTB. Bupati Fatlolon juga berharap agar pembahasan Raperda tersebut tetap berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatannya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan karakteristik pembangunan berkelanjutan sehingga peraturan daerah yang dibahas dan disetujui bersama berkualitas dari sudut pandang keberhasilannya dalam mencapai Visi Misi Pemda MTB yaitu "mewujudkan masyarakat tanimbar yang cerdas, sehat, mandiri dan berwibawa". "Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, doa saya menyertai keseluruhan tahapan dan proses pembahasan raperda ini, agar segera rampung sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk selanjutnya ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten MTB," harapnya. (Laura Sobuber) | ||
| Aset Masyarakat Pasar Yang Dirusak Pihak Bupati Pesibar, Agus Istiqlal Posted: 17 Sep 2018 05:26 AM PDT  Foto : simpang 2 pasar ngambur MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN |LAMPUNG | Ganti rugi atas lahan tanah dan bangunan yang akan menjadi lokasi berdirinya kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Pesisir barat ( Pesibar ) masih disoalkan antara warga pasar Krui Pesisir Tengah dan Bupati setempat, Agus Istiqlal. Pasalnya sampai informasi ini diberitakan masih banyak warga yang menolak nilai ganti rugi yang dinilai mereka tidak sesuai atas tanah dan bangunan mereka. Dan stateman Agus Istiqlal selaku kepala daerah bahwa warga yang menolak ganti rugi adalah orang tamak dan rakus menimbulkan ketersingungan warga dan memicu situasi jadi semakin memanas. Dedi Chandra, salah satu warga yang keberatan atas nilai ganti rugi yang ditawarkan, mengaku sangat kecewa dan tersinggung dengan pernyataan Agus Istiqlal. Berikut ini gambar yang didoc oleh MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN        "Kata-kata bupati bahwa kami rakus dan tamak, sangat menyinggung perasaan, apalagi itu disampaikan oleh seorang pemimpin," kata dia, minggu (15|9|18). Dedi menegaskan bahwa Bupati Pesibar telah melakukan fitnah dengan mengatakan bahwa pemilik lahan dan bangunan yang belum menerima ganti rugi, meminta harga ganti rugi Rp 5 juta/meter. "Catat, kami tidak pernah minta harga Rp5 juta per meter. Dengan demikian bupati telah menyampaikan fitnah yang sangat melukai kami sebagai rakyat kecil," kata dia. Bahkan, lanjut Dedi, masyarakat dapat menilai yang tamak dan rakus itu siapa. Warga Pesisir Barat tidak pernah meminta lokasi perkantoran di tempat yang sekarang. Bahkan pada zaman Pejabat Bupati (Pj) Pesisir Barat Kherlani, masyarakat berebut menghibahkankan tanah untuk lokasi perkantoran. "Yang tamak dan rakus siapa, masyarakat Pesisir Barat berebut menghibahkan lahan untuk lokasi perkantoran. Bahkan penjabat bupati Kherlani telah menetapkan lokasi perkantoran di atas Labuway, tetapi dialihkan secara sepihak oleh Bupati Agus," jelasnya. "Kalau Pemda Pesibar mau menempuh jalur konsinyasi, kami sebagai warga mau tidak mau harus ikuti. Kami punya data semua nilai ganti rugi yang telah dibayar oleh pemda pada pembebasan lahan tahap pertama dan kedua. Nilai harga tanah dan nilai ganti rugi kami yang terakhir ini justru lebih murah. Jadi, salah besar kalau bupati bilang kami ini rakus dan tamak. Apabila masalah ini penyelesaiannya sampai pengadilan, maka akan kami buka alasan kami tidak menerima angka yang ditawarkan," tambah Dedi. Sebelumnya, pada Jumat (14/9/2018) bupati menyatakan bahwa masyarakat yang menolak ganti rugi lahan dan bangunan, menjadi trending topic di dunia maya dan media massa. Berdasarkan penelusuran sebagian besar menyatakan Bupati Agus Istiqlal orang yang arogan, tidak beretika dan mengajak 'perang'. ( Sulistya ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Aset Masyarakat Pasar Yang Dirusak Pihak Bupati Pesibar, Agus Istiqlal . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Gawat ! Hutan Mangrove Habis Di Babat Pengusaha Udang Posted: 17 Sep 2018 05:06 AM PDT  Foto : SK Kelompok Rehabilitas Zaman Bupati Syamsul Rizal MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | BENGKALIS | [ 17 September 2018 ], Perambahan hutan mangrove {hutan bakau} yang merupakan benteng terdepan pulau bengkalis dari abrasi pantai kini makin menggila, akibat dari perbuatan tersebut diperkira Negara di rugikan berlipat ganda tanpa adanya upaya penindakan dari kalangan aparat penegak hukum yang berkompeten terutama aparat hukum yang berada di Kabupaten Bengkalis. Perambahan hutan mangrove secara besar-besaran yang terjadi di pulau bengkalis akibat dari pembangunan tambak udang terindikasi ilegal milik kalangan pengusaha dan juga disebut-sebut oleh warga masyarakat setempat ada yang milik oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan oknum anggota DPRD Kab. Bengkalis serta oknum Anggota DPRD Propinsi Riau, saat ini diperkira hutan mangrove yang dirusak berubah fungsi menjadi tambak udang kurang lebih mencapai ribuan hektar, tersebar disejumlah wilayah Desa pulau bengkalis letak pusat ibu Kota Kabupaten bengkalis, terdiri dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terdapat 53 pemerintahan Desa/Kelurahan. Dampak negatif sangat besar ditimbulkan akibat dari perubahan bentang alam semula hutan bakau berubah fungsi menjadi tambak udang selain mengancam keberlangsungan pulau bengkalis merupakan pulau terdepan terluar indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia hanya dibatasi oleh selat Malaka yaitu selat yang setiap saat ombaknya telah mampu menggerus pulau bengkalis menjadi makin mengecil, menurut Solihin ketua LSM Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) kepada Media ini 15/9, saat kepala Daerah Kabupaten Bengkalis di jabat oleh H.Syamsurizal kurang lebih hampir ratusan Miliyar uang Negara baik bersumber dari Dana Alokhasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) APBD Kabupaten Bengkalis , APBD Propinsi Riau maupun APBN dialokasikan utuk proyek Reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove pada lahan-lahan yang gundul dan kritis, sangat di sayangkan sekali ketika lahan yang kritis tersebut telah lestari, kini malah dirambah oleh para pihak pengusaha tambak udang diduga secara ilegal tanpa adanya upaya penindakan terhadap pelaku oleh jajaran aparat penegak hukum, baik dari jajaran Pemda, Kepolisian Maupun pejabat berwenang lainya. Kesal aktifis tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan titik yang saat ini terjadi perambahan diduga secara ilegal telah berubah fungsi menjadi tambak udang sebelumnya direhabilitasi tidak sedikit menghabiskan uang Negara yaitu berlokasi di areal Desa teluk lambang saat ini desa tersebut terjadi pemekaran menjadi 4 bagian terdiri dari Desa Pambang Baru, Desa Suka Maju , Desa Teluk Pambang dan Desa Pambang Pesisir, pada areal Desa Pambang baru dan Desa Suka Maju kawasan hutan mangrove yang dulunya telah direhabilitasi kini dirubah fungsi menjadi tambak uang oleh pengusaha tambak udang menggunakan atas nama perusahan ternama maupun pengusaha scara individu diperkira mencapai ratusan hektar, kemudian untuk Desa Teluk Pambang yaitu Desa Induk juga diperkira mencapai ratusan hektar. Lanjut aktifis itu lagi memaparkan, untuk kawasan hutan mangrove Desa Kembung Luar saat ini juga desa tersebut terjadi pemekaran menjadi dua bagian yaitu Desa Kembung Luar dan Desa Kembung baru, areal hutan mangrove yang telah direhabilitasi oleh proyek didanai uang Negara menurut supardi ketua Kordinator rehabilitas hutan mangrove Desa Kembung luar pada tahun 2003-2004 kepada LSM-IPMPL -jumlah kawasan hutan bakau yang direhabilitasi kurang lebih 200 hektar, saat ini areal hutan tersebut sudah mula terjadi perubahan bentang alam menjadi tambak uang. " selain terjadi perambahan hutan di areal desa tersebut, juga terjadi di areal desa lain yaitu kawasan hutan bakau Desa Barancah pemekaran dari Desa Selat baru dan juga termasuk kawasan hutan yang ada di Desa Selat baru itu sendiri kurang lebih hampir ratusan hektar, kemudian areal Desa teluk papal, dan aeral Desa Pasiran kesemuanya desa2 terjadinya perambahan diwilayah Kecamatan Bantan " ujarnya Untuk wilayah Kecamatan Bengkalis perambahan berubah wajah menjadi tambak udang yang mengancam keberlangsungan pulau yang mayoritas bertanah gambut itu lebih lanjut dipaparkan solihin yaitu berlokasi di areal Desa Senggoro, desa penampi, desa damai, Desa Tamberan, Desa Penebal, Desa Pematang Duku , Desa Ketan Putih jumlahnya ratusan hektar " bahkan tidak tertutup kemungkinan desa-desa lain yang belum sempat kami data secara teliti untuk keseluruhan " ungkap yang bersangkutan. Terhadap perambahan hutan mangrov yang terjadi di pulau bengkalis tersebut, aktifis yang proaktif diberbagai bidang itu juga menyatakan mereka telah menyampaikan beberapa laporan pada pihak yang punya kewenangan untuk melaku penindakan termasuk kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Kepala Dinas LHK Propinsi Riau Beberapa waktu lalu, bahkan khusus untuk kejadian perambahan hutan mangrove di areal Desa Pematang Duku Kecamatan bengkalis, baru-baru ini juga mereka telah membuat laporan resmi kepada Kepala Dinas LHK Propinsi Riau meminta Dinas LHK RIau segera menurunkan Team penindakan kelapangan "alhamdulillah surat laporan kita telah direspond oleh Kepala Dinas LHK Propinsi Riau, beliau berjanji akan sesegera mungkin menurunkan Team penindakan kelapangan. Jadi kita lihat aja nanti eksenya serius atau tidak" harap aktifis tersebut . Bahkan ia juga sempat mengatakan jika upaya sejumlah laporan yang disampaikan tidak ditindak lanjuti dan dilakukan penindakan oleh para pihak yang berkopeten, LSM yang dipimpinya berencana akan melakukan upaya gugatan hukum terhadap mereka yang melakukan pembiaran atas perambahan tersebut . Karena menurutnya wewenang LSM untuk hal itu ada celahnya sesuai amanat UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perambahan Hutan. Ungkapnya. Sampai berita ini dipublikasi kepala Dinas LHK propinsi Riau belum berhasil dikonfirmasi ( rls/rm ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gawat ! Hutan Mangrove Habis Di Babat Pengusaha Udang . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN ARUS BARU MASYARAKAT INDONESIA Posted: 17 Sep 2018 04:56 AM PDT  Arsyad Prayogi Anak Muda NU Penggiat Ekonomi Indonesia MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | OPINI| Dunia sedang memasuki era baru, era dimana perubahan melampui batas batas kesadaran manusia, era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence) dengan kekuatan digitalisasi, teknologi informasi, interkoneksi, dan analisis data hingga rekayasa genetika yang akan mengakibatkan dampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, politik serta nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan sehingga membuka perdebatan atas definisi manusia itu sendiri. Era ini disebut dengan The Fourth Industrial Revolution (Revolusi Industri 4.0) dengan mengintegrasikan seluruh teknologi eletronik berbasis digital tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Era ini menegaskan juga dunia sebagai kampung global (Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962). Revolusi Industri Pertama ditandai dengan mekanisasi produksi menggunakan tenaga air dan uap. Lalu, produksi massal menjadi sebuah kemungkinan yang terbuka berkat adanya tenaga listrik pada Revolusi Industri Kedua. Sektor industri kemudian bisa mewujudkan otomatisasi produksi pada Revolusi Industri Ketiga karena dukungan industri elektronik dan teknologi informasi. Semua perubahan itu mendorong manusia beradaptasi, karena pada akhirnya akan mengubah perilaku, cara bekerja hingga tuntutan keterampilan. Banjir informasi yang telah diprediksi menemukan bentuknya (Alvin Toffler, Future Shock (1970). Karena kecanggihan teknologi, kita semakin mudah melihat kesenjangan ekonomi, kebangkitan neo-konservatisme, serta bagaimana Tiongkok perlahan bangun dari tidur panjangnya menjelma menjadi negara adidaya. Beragam topik silih berganti muncul mendominasi ruang publik sehingga kita mengenal istilah trending topic (bagi pengguna sosial media). setiap orang kini bisa berpartisipasi dalam perdebatan apa itu disruption, menjadi venture capitalist, atau penggagas start-up company. Perubahan ini yang kemudian menjadi arus baru bagi masyarakat Indonesia. ARUS BARU MASYARAKAT INDONESIA Indonesia memasuki arus baru di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi. Terbukti dengan hadirnya beberapa start up di Indonesia di bidang industri trasnportas, iindustri perbelanjaan serta industri perbankan dan ekonomi dalam bentuk finansial teknologi dan ekonomi digital serta lain-lain yang telah memudahkan masyarakat, karena bisa memesan transportasi ataupun berbelanja dan transaksi pembayaran hanya dalam satu genggaman smartphone. Sayangnya, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkannya. Bahkan, fakta-fakta perubahan itu masih sering diperdebatkan. Pertama. Hadirnya traveloka, lazada, alibaba, tokopedia dan lain-lainnya di Indonesia berdampak pada industri perbelanjaan. Banyaknya toko konvensional di pusat perbelanjaan yang tutup sering dipolitisasi dengan argumentasi bahwa kecenderungan itu disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Padahal, toko-toko konvensional memang mulai menghadapi masalah serius atau minim pengunjung karena sebagian masyarakat perkotaan lebih memilih sistem belanja online. Dari beli baju, sepatu, dan buku hingga beli makanan semuanya dengan pola belanja online. Kedua. Adanya sistem pembayaran transaksi dan simpan pinjam dalam industri perbankan seperti e-banking, e-money, e-tol, akulaku, paytren, kreditpintar, uang tunai dalam bentuk finansial teknologi dan ekonomi digital akan berakibat pada 30 persen pos pekerjaan pada setiap perusahaan diprediksi akan hilang dalam beberapa tahun mendatang. Maka, secara konsekuensi logis pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perbankan dan keuangan pun tak terhindarkan. Industri surat kabar pun mengalami penurunan skala bisnis yang cukup signifikan, karena tak bisa bisa menghindari dampak dari pesatnya pertumbuhan media online. Ketiga. Dalam industri trasnportasi, pertarungan kepentingan antara taksi konvensional dan taksi online tak terhindarkan. Adanya Go-Jek, Grab dan Uber meniscayakan taksi kovensional untuk mampu bersaing dan beradabtasi. Beberapa ilustrasi ini menggambarkan perubahan yang muncul akibat digitalisasi dan otomasi dalam era Industri 4.0 sekarang ini. Perubahan-perubahan besar menjadi tak terhindarkan ketika dunia harus bertransformasi mengikuti perubahan zaman. Kehadiran Revolusi Industri 4.0 bagi masyarakat Indonesia akan terus menghadirkan banyak perubahan yang tak bisa dibendung. Karena itu, ada urgensinya jika negara perlu berupaya maksimal dan lebih gencar memberi pemahaman kepada semua elemen masyarakat tentang hakikat era Industri 4.0 dengan segala konsekuensi logisnya. Langkah ini penting karena belum banyak yang berminat memahami Industri 4.0. Masyarakat memang sudah melakoni beberapa perubahan itu, tetapi kepedulian pada tantangan di era digitalisasi dan otomasi sekarang ini pun terbilang minim. Maka, negara harus mengambil inisiatif mendorong semua elemen masyarakat lebih peduli era Industri 4.0. Dengan memberi pemahaman yang lebih utuh dan mendalam, masyarakat dengan sendirinya akan terdorong untuk bersiap menghadapi sekaligus merespons perubahan-perubahan dimaksud. Pun menjadi sangat penting adalah mendorong sektor pendidikan nasional --dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi-- menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan tantangan dan kebutuhan pada era sekarang ini. Kurikulum yang membuka akses bagi generasi milenial mendapatkan ilmu dan pelatihan untuk menjadi pekerja yang kompetitif dan produktif. MAKING INDONESIA 4.0 Untuk merespons perubahan pada era Industri 4.0, pemerintah telah bersiap dengan merancang peta jalan (road map) berjudul Making Indonesia 4.0, sebagai strategi Indonesia memasuki era digital saat ini. Making Indonesia 4.0 menetapkan arah yang jelas bagi masa depan industri nasional. Negara berketetapan untuk fokus pada pengembangan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan, serta menjalankan 10 inisiatif nasional untuk memperkuat struktur perindustrian Indonesia, termasuk inisiatif mempersiapkan tenaga kerja yang andal dan memperkuat SDM masyarakat Indonesia serta keterampilan khusus untuk penguasaan teknologi terkini. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengelompokkan lima industri utama yang disiapkan untuk Revolusi Industri 4.0. "Lima industri yang jadi fokus implementasi Industri 4.0 di Indonesia yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia," kata Presiden saat membuka Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center (JCC) pada pekan pertama April 2018. Menurut Presiden, kelima industri tersebut ditetapkan menjadi tulang punggung guna meningkatkan daya saing. Lima sektor tersebut juga dinilai Presiden akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru berbasis teknologi. Memang, era Industri 4.0 sudah menghadirkan pabrik cerdas karena kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Namun, peluang bagi tercipta dan tersedianya lapangan kerja baru tetap terbuka. Persiapan negara berlanjut dengan gagasan pembangunan infrastruktur digital. Saat ini, Kementerian Perindustrian bersama Kemenkominfo serta PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) sedang melakukan mapping penerapan teknologi 5G di sejumlah kawasan industri. Sebab, sektor industri butuh konektivitas serta interaksi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan di seluruh rantai nilai manufaktur demi efisiensi dan peningkatan kualitas produk. Sedangkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sudah mengemukakan keyakinannya bahwa Indonesia berpeluang besar menjadi pemain kunci di Asia dalam implementasi Industri 4.0. Ada dua potensi nyata yang melandasi keyakinan itu, yakni pasar yang besar dan ketrampilan. Dua potensi ini mampu mendukung pengembangan era digital. Sebab, dewasa ini jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143 juta orang. Dan, ketrampilan generasi milenial bisa terekam pada semua perguruan tinggi atau universitas di Indonesia. Airlangga pun memastikan bahwa generasi milenial akan memainkan peran penting. Sedikitnya 49,5 persen pengguna internet berusia 19-34 tahun. Mereka berinteraksi atau melek teknologi berkat telepon pintar (smartphone). Potensi nyata yang digambarkan Menteri Airlangga itu harus ditingkatkan dan dipertajam. Sebab, dalam fungsinya sebagai pekerja, masyarakat Indonesia dituntut untuk meningkatkan kapasitas. Tak cukup hanya dengan penguasaan teknologi, tetapi harus dilengkapi penguasaan sejumlah bahasa asing agar bisa komunikatif pada tingkat global. Peningkatan kapasitas pekerja milenial itu bisa diwujudkan melalui pelatihan, kursus dan sertifikasi. Industri dan institusi pendidikan pun harus peduli pada isu tentang peningkatan kapasitas pekerja di era Industri 4.0 ini. Kementerian Perindustrian sedang giat-giatnya mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar menguasai teknologi digital. Salah satu cara yang dipilih adalah program vokasi SMK dan industri, serta memacu politeknik melalui program skill for competitiveness. Akan menjadi sangat ideal jika program peningkatan kompetensi SDM masyarakat Indonesia itu bisa masuk dalam kurikulum pendidikan sejak pendidikan dasar untuk menyiapkan generasi milenial yang kompetitif produktif. Inilah arus baru masyakarat Indonesia dengan segala kondisi perubahan dan langkah-langkah strateginya. kehadiran Revolusi Industri 4.0 akan terus menghadirkan banyak perubahan. Akan menjadi tantangan besar bagi anak-anak muda Indonesia. Kuncinya adalah perkuat nalar kreativitas, produktivitas, sinergitas, inovasi, dan mampu beradaptasi, apabila hal ini tidak dilakukan maka menjadi ancaman dan tersingkir oleh zaman. Penulis Arsyad Prayogi Anak Muda NU Penggiat Ekonomi Indonesia MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN Terima kasih karena telah membaca informasi tentang REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN ARUS BARU MASYARAKAT INDONESIA . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Tekan Angka Kriminalisasi, Polres Kota Pasuruan Adakan Konfrensi Pers Operasi Sikat Semeru 2018 Posted: 17 Sep 2018 04:36 AM PDT  Pers rilis oleh Polres kota Pasuruan dalam operasi sikat Semeru 5 - 12 September 2018 MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PASURUAN | [ 17-09-2018 ] Dalam upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah, Polres kota Pasuruan adakan konfrensi pers hasil operasi Sikat 2018 . Dalam sambutannya Wakapolresta Pasuruan Kompol. Pratolo SH. Menyatakan bahwa dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat diperlukan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat serta sinergitas kerjasama media atau wartawan untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang arti pentingnya menjaga keamanan dan ketentraman. Dikonfirmasi target dalam operasi kali ini, wakapolres menjelaskan bahwa target Operasi sudah terpenuhi, bahkan melebihi target. Operasi Sikat Semeru 05-12 September 2018 diruang Rupatama polres kota Pasuruan berhasil mengungkap beberapa kasus. Untuk yang masuk dalam daftar Target operasi curanmor 2 tsk, Curas 1 tsk, Curat 5 tsk, Sajam 1 tsk sementara yang Non TO. Kasus Penggelapan 1 tsk, Penipuan 3 tsk, Pak/Pekerja seks komersial 4 tsk, Narkotika 3 tsk, Premanisme 26 tsk . Dalam dokumen Riliss yang disampaikan pada MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN diketahui ada total 99 tersangka sementara yang sudah masuk pada proses Sidik 16 tsk . Kasatreskrim polres kota Pasuruan AKP.Selamet Santoso SH. Saat diwawancarai Media Nasional Obor Keadilan Terpisah sehabis pers rilis Kasatreskrim polres kota Pasuruan AKP. Selamet Santoso SH. Akan rutin menggelar operasi Sikat dan akan lebih mengoptimalkan Polsek dalam memantau dan mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah masing-masing. Dikonfirmasi terkait kasus pembunuhan siswa SMK yang terjadi di lapangan Dusun Sumurwaru Desa Sumberanyar Kecamatan Grati Beberapa waktu lalu, Kasatreskrim menegaskan masih dalam proses penyidikan namun sudah menemukan titik terang pelaku." Masih proses penyidikan mas, namun sudah ada titik terang mengenai pelakunya tapi maaf kita tidak bisa memberitahu dulu pada temen-temen media biar tidak menggangu proses penyidikan yang sedang berlangsung . Tegasnya. ( Zainal ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tekan Angka Kriminalisasi, Polres Kota Pasuruan Adakan Konfrensi Pers Operasi Sikat Semeru 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| DI Duga Proyek Asal Jadi Milik Oknum Ketua PWI Mesuji, Ini Pembuktiannya Posted: 17 Sep 2018 04:16 AM PDT  MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l MESUJI - Geger Puluhan jurnalis yang tergabung di beberapa lembaga mengecam ketua PWI mesuji yang di anggap tidak menjalankan Netralistnya sebagai ketua Lembaga. Hal itu di ketahui paska meledaknya sederet proyek yang di sinyalir milik Ketua PWI mesuji. Atas nama nama proyek tersebut memicu adrenalin rekan rekan jurnalistik yang mana rekan media adalah sebagai control sosial yang di amanatkan oleh UU NO 40 tahun 1999, jika oknum jurnalis justru menjadi pemain pada sederet proyek di mesuji hal itu harus di pertanyakan " itu Ketua PWI atau Kontraktor. Di tempat serpisah adanya sederet nama Proyek yang di duga milik ketua PWI mesuji tersebut justru menimbulkan Pro dan Kontra antar sesama rekan jurnalis pasalnya dari sejumlah proyek tersebut membuat rekan media lainnya tak dapat berbuat banyak, benar atau tidaknya proyek itu kita serba binggung karna itu milik oknum ketua PWI. Hal itu di buktikan pada bagunan drainase yang terletak di sepanjang ruas jalan desa Sumber Rejo dan Rejo Mulyo tempatnya di depan SDN Rejo Mulyo kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang di kerjakan oleh CV.Iman Jaya selaku kontraktor di tengarai asal jadi hal ini terlihat dari hasil investigasi yang dilaksanakan oleh tim wartawan media ini di lokasi senin siang (17/9/18) dimana ditemukan beberapa titik pekerjaan itu hanya di timbun Tanah yang seharusnya diisi dengan adukan pasir dan semen namun sayangnya sampai berita ini di turunkan pihak Pemda Mesuji yang dalam hal ini Dinas PUPR Mesuji belum dapat di mintai keterangannya.  Pada pekerjaan tersebut terlihat Papan nama yang terpasang di lokasi pekerjaan tersebut terbaca oleh awak media milik Kontraktor Cv Iman Jaya dengan Nomer kontrak 600/KTR/LS.16.KONT.BM/IV.07/MSJ/2018.Tanggal 21 mei 2018 . Pekerjaan pembangunan drainase /talud /retaining wall ruas jalan Rejo Mulyo -Simpang Onggok SP Kegiatan Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong jalan kabupaten Lokasi Desa Hadi Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji degan Nilai kontrak Rp 273.010.0000.00 degan masa Waktu pelaksanaan 120 kalender kerja Sumber dana APBD 2018. Hal itu juga di perkuat Kepala Desa Sumber Rejo Adi Mujito saat di mintai keterangannya mengatakan bahwa pekerjaan tersebut di kerjakan oleh oknum wartawan yang juga selaku ketua organisasi wartawan ternama di Mesuji. "Pekerjaan itu milik ketua organisasi wartawan karena saya sering melihat dia mengawasi pekerjaan drainase yang berada dia antara desa Rejo Mulyo dan Sumber Rejo."ujar Kades tersebut dengan rasa takutnya. Sementara itu beberapa warga di lokasi yang sempat di mintai keterangannya mengatakan bahwa mereka senang dengan program pemerintah Mesuji yang merata akan tetapi. "Kami meminta untuk mutu pekerjaan juga harus di perhatikan masak pekerjaan kabupaten kalah mutunya dengan pekerjaan yang di laksanakan oleh desa melalui Dana Desa,kalau pekerjaan desa di timbun tanah begini di suruh bongkar oleh tim monef kecamatan atau dari tim monef kabupaten nah tapi kalau pekerjaan kabupaten kok di biarkan begini ?" Ujar salah satu warga yang juga selaku aparat desa setempat yang enggan di sebut namanya. Bagaimana tanggapan dari Dinas PUPR Mesuji terkait pekerjaan ini ? Sampai berita terbit tim investigasi media ini masih menunggu balasan Whass App (WA) dari Sekretaris Dinas PUPR Mesuji.(Tim Redaksi). Editor : Redaktur Penanggung Jawab : Berita Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DI Duga Proyek Asal Jadi Milik Oknum Ketua PWI Mesuji, Ini Pembuktiannya . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Terlibat Korupsi, 14 ASN Kabupaten Bursel Terancam Pecat Posted: 17 Sep 2018 03:38 AM PDT
Bupati Bursel, Tagop Soulisa kepada sejumlah wartawan di Kantor Bupati, Senin (17/9/2018) mengatakan, bahwa dirinya akan melaksanakan keputusan bersama tiga kementerian tersebut. "Kita laksanakan. Dalam waktu dekat, seminggu ini selesai," tandas Soulisa. Ditanya ada berapa banyak ASN Bursel yang pernah terlibat korupsi, kata Tagop, ada sebanyak 14 anggota PNS. Dikatakan, jika dirinya tidak melaksanakan keputusan Mendagri tersebut maka dirinya akan diperiksa dan mendapat sanksi. "Ini kan Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan dan BKN. Dan sudah disosialisasi oleh KPK," jelas Tagop. Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyepakati dua hal terkait penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan manajemen PNS. Kesepakatan ini dilakukan guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan ASN atau PNS dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht). Dua hal yang telah disepakati adalah pertama, pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap, dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi. Kedua mengenai Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terdindikasi suap atau Pungutan liar (pungli). Kedua hal ini tercantum dalam surat bernomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terlibat Korupsi, 14 ASN Kabupaten Bursel Terancam Pecat . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Lantamal IX Berikan Materi Kesehatan Bahari di Universitas Hein Namotemo Tobelo Posted: 17 Sep 2018 03:38 AM PDT  Dalam materinya Koordinator Tim EML menyampaikan tentang Hiperbarik yang merupakan terapi pengobatan menggabungkan oksigen murni dan tekanan udara 1 (ata) di dalam ruang udara bertekanan tinggi (RUBT) alias Hyperbaric Chamber. Berbeda dengan oksigen biasa yang diangkut darah, oksigen bertekanan udara tinggi mudah larut ke seluruh jaringan tubuh yang ada cairan, dari darah, sistem getah bening, saraf, hingga tulang. Semakin banyak oksigen terserap, akan semakin baik bagi kemandirian tubuh dalam memperbaiki jaringan yang rusak. Manfaat dari terapi hiperbarik bisa menyembuhkan luka dan masalah bedah plastik misalnya luka diabetik (Ulkus Dianetik), jaringan lunak yang mengalami nekrosis dan ifeksi, luka bakar, masalah trauma dan bedah tulang, masalah gangguan pendengaran. Lebih lanjut dijelaskan tentang dimana Kesehatan kapal atas air, cara bertahan di laut dengan mengapung (Uitemate) serta pentingnya kesehatan penyelaman yakni meliputi memperhatikan prosedur penyelaman, faktor - faktor yang memperberat resiko penyelaman, peran perawat dalam kesehatan penyelaman, pertolongan pertama pada pertolongan korban tenggelam, resusitasi jantung paru. Rencanya kegiatan dilaksnakan selama 3 hari mulai dari tanggal 17 - 20 September 2018, pada hari berikutnya mahasiswa akan memperoleh pelajaran praktek tentang Evakuasi Medis Laut yang bertujuan untuk penyelamatan kecelakaan di laut maupun korban tenggelam, di mana pada saat itu perlu adanya evakuasi ke tempat aman. Kegiatan pelatihan ini sejalan dengan visi dan mis Lantamal IX dengan Universitas Hein Namotemo yakni untuk memajukan tingkat kesehatan masyarakat di Kepulauan Maluku serta mewujudkan Mahasiswa kesehatan yang berwawasan kebaharian. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Berikan Materi Kesehatan Bahari di Universitas Hein Namotemo Tobelo . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
