Dini Tusila (20 Th) ibu hamil 8 bulan Terlantar Hingga Meregang Nyawa di RS AR-BUNDA Gara Gara Uang Muka tak Cukup |
- Dini Tusila (20 Th) ibu hamil 8 bulan Terlantar Hingga Meregang Nyawa di RS AR-BUNDA Gara Gara Uang Muka tak Cukup
- Polri Lakukan Pengamanan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Susulan Pilkada
- PENGGUNAAN DD/ADD 2017 RW07 DUSUN SIMPING DESA TURIREJO LAWANG, DIDUGA ADANYA KEJANGGALAN DALAM PELAKSANAAN
- KASUS KEPEMILIKAN 20 TON CT, Imanuel dan Jonifer Jalani Sidang Perdana
- Di Sinyalir Banyak Proyek Siluman Di Kecamatan Pakuhaji
- Satpol PP Tutup Bagunan Tempat Tinggal Tak Berizin Di Sinyalir Gereja.
- Siswa-Siswi SMA dan SMK Ikut Pelatihan Paskibra
- Bersama Masyarakat, Babinsa Laksanakan Gotong-Royong
- Eks Setda Kabupaten Kutai Timur-kaltim Diduga Kongkalikong Dengan Oknum Notaris , Maka Cair lah Rp 12 Milyar
- Pengamat Sosial : Kedua Kubu Harus Sepakat Berdamai dan Jangan Mudah Terprovokasi
- *Simak Capaian Sasaran Non Fisik TMMD Ke-102 Mojokerto Di Hari Ke-15*
- KPU Tetapkan Viktor Laiskodat – Nae Soi Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
- *TMMD, Distan Kabupaten Mojokerto Sosialisasikan Budi Daya Kambing*
- Akibat Tunggakan, PLN Putus Jaringan Listrik RSUD Namrole
- Rotasi Pasukan Satgas Pamrahwan Maluku 2018
- Yayasan Sunni Indonesia gratiskan Biaya Sekolah Dari Biaya Buku Hingga Seragam sekolah
- Bungkam PSK 1-2, PSN Ngada Juara Gubernur Cup 2018
- Pol PP Garuk Anak Sekolah Saat jam Pelajaran.
- Rampok Sadis Ditembak Mati
- Perpendek Birokrasi, Pemkab Kupang Akan Bentuk 54 Desa Pemekaran Baru
- KPU Kota Pagar Alam Gelar Debat Publik Putaran Akhir Untuk Para Paslon Cawako&Wakil Periode 2018-2023
- KPU Kota Pagar Alam Gelar Debat Publik Putaran ke Akhir Untuk Para Paslon Cawako & Wakil Periode 2018-2023
- Dansatgas TMMD 102 Dukung Kabupaten Kepulauan Selayar Jadi KEK Pariwisata
- Penganugerahan Layak Anak 2018,Diterima Wabup Di Dyandra Convention Hall, Surabaya
- Yoseph: Kecelakaan Kapal Lestari Maju di Selayar Dan KM. Sinar Bangun Danau Toba Adalah Kelalaian KSOP
Posted: 24 Jul 2018 08:52 PM PDT Ket Gambar : Almarhum Dini Tusila saat di sholawatkan di rumah duka. ■ Seorang perempuan sedang hamil 8 bulan bernama Dini Tusila Umur 20 Tahun warga Mesat Jaya, Sekitar pukul 03.00 wib dibawa keluarga/kerabatnya, RS Ar-Bunda dikarnakan pasien tersebut sudah mengalami pendarahan, setelah dicek oleh pihak RS Ar-Bunda ternyata bayi didalam kandungan pasien tersebut sudah meninggal dunia. ■ Dengan singkat cerita pihak RS Ar-Bunda menganjurkan pasien untuk segera di Operasi Caesar , pihak RS Ar-Bunda meminta kepada pihak keluarga/kerabat pasien untuk menyiapkan biaya Operasi Caesar Sebesar Rp. 8.000.000 ( Delapan juta Rupiah). ■Tetapi keluarga/kerabat pasien tidak mempunyai uang sebesar Rp. 8 Juta tersebut, sehingga atas kebijakan Pihak RS Ar-Bunda agar Pihak Keluarga/kerabat untuk membayar uang di muka sebesar Rp. 4 juta, itu pun pihak keluarga/kerabat pasien sedang mencari bantuan pinjaman ke keluarga/kerabat yang lain. ■ Selama dalam pencarian bantuan pinjaman uang untuk biaya operasi sesar pihak RS Ar bunda diduga menelantar pasien yang dalam keadaan lemah di sebabkan bayi di dalam kandungan telah meninggal dunia. Lalu dari pihak keluarga/kerabat pasien dalam keadaan kebingungan dan memintah bantuan kepada Ketua DPD-JPKP Kab. Musi Rawas Moch. Sancik guna untuk mendampingi pasien agar dengan segera dilakukan Operasi Sesar demi menyelamatkan pasien, ketua DPD-JPKP Moch sancik langsung meluncur ke RS Ar-Bunda untuk memintah kebijakan pada pihak RS Ar-Bunda agar dengan segera lakukan Operasi caesar secepatnya demi keselamatan pasien. ■ Akan tetapi Pihak RS Ar-Bunda menolak atas permintaan kebijakan tersebut, dengan alasan harus membawa uang di muka sebesar Rp. 4 juta kalau memang operasi caesar akan dilaksanakan ujar Petugas Adminitrasi RS Ar-Bunda, dengan sangat alot ketua DPD-JPKP moch sancik memintak kebijakan kepada pihak RS Ar-Bunda agar Operasi sesar di laksanakan sehingga Petugas Adminitrasi RS Ar-Bunda memerintah Ketua DPD-JPKP Kab. Musi Rawas Moch Sancik untuk menunggu, ± 20 menit pihak dari petugas Adminitrasi RS Ar-Bunda menelpon pimpinan RS Ar-Bunda dan alhamdulillah pihak RS Ar-Bunda mempersetujui atas permintaan Kebijakan untuk di segerakan melakukan Operasi sesar.ujar ketua DPD JPKP Kab.Musi rawas Moc Sancik. Sumber : (Firman Setiawan) Atas Peristiwa Pilu tersebut Pejuang Dan Penggiat JPKP INDONESIA & DUNIA Pun menyikapi demgan Ragam upaya termasuk Mengedarkan Brocast ke berbagai sosial media , salah satunya Di Grup Whatsapp Milik Relawan Indonesia yang Mana Pada grup Tersebut salah Satu anggota Grupnya Di huni Ketum JPKP . Berikut Edaran surat Yang di Dapat Redaksi Oborkeadilan.com : Mohon Petunjuk Pak Ketum Dan Semua Saudara-Saudari Pejuang Dan Penggiat JPKP INDONESIA & DUNIA Mengenai Kasus Di Bawah Ini : Akibat Lambatnya Penanganan Pasien A/N.DINI TUSILA Anak Mantu Dari Bpk.SOPIAN S.pd.,M.Si Pengurus DPD JPKP MUBA-SUMSEL.Karena Tdk Ada Uang Rp.8.000.000,- Akibat Dampak Itu Pasien Meninggal...Yang Lucunya Lagi Pasien Tersebut Sudah Meninggal Diminta Pihak RS AR BUNDA Untuk Membayar Rp.13.000.000,- Membawa Mayat Tersebut Ke Rumah Duka Orang Tua Korban Di Kota Lubuk Linggau .menurut pihak RS Baru Bayar Rp.10.000.000,- Baru Korban Tsb Bs Di Bawa Pulang. Tertanda : Idham Muddin Ketua DPD JPKP MUBA Kepada Pihak RS AR-BUNDA Media Nasional Obor keadilan mencoba Hubungi via Sambungan Telp dan sempat bercakap Dengan Salah Satu Petugas RS terkait Dia Bertanya Mas Dari mana ? Dari Jakarta pak dari Media Nasional Obor keadilan seketika itu telp Pun di Matikan Dengan Dalih mau di sambungan ke Bagian marketing pungkas operator RS AR-BUNDA Ternyata Diputus sambungan telponnya. Hingga berita Ini dimuat Belum ada Tanggapan Dan sikap Dari RS AR-BUNDA [ yuni/ Team ] Penanggung jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dini Tusila (20 Th) ibu hamil 8 bulan Terlantar Hingga Meregang Nyawa di RS AR-BUNDA Gara Gara Uang Muka tak Cukup . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Polri Lakukan Pengamanan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Susulan Pilkada Posted: 24 Jul 2018 08:37 PM PDT Media Nasional Obor Keadilan | PANIAI | Kepolisian Daerah Papua melalui Polres Paniai mengamanakan pelaksanakan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Susulan (PSS) Pilkada ke 23 Distrik di Kantor KPUD Kabupaten Paniai, Selasa (24/7/2018). Pendistribusian dimulai sejak pukul 08.00 WIT dari Distrik yang terjauh menggunakan angkutan udara, kemudian terkait dengan penundaan Pendistribusian Logistik, pada waktu sebelumnya yang dijadwalkan pada 22 Juli lalu, dikarenakan masih adanya Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan TMS oleh KPUD masih berupaya mengganggu Kondisi Daerah setempat, tetapi itu tidak akan menunda jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, apalagi semua pihak, khususnya TNI/Polri menjamin proses Distribusi Logistik tiba dilokasi dengan Pengawalan Super Ketat, termasuk untuk pelaksanaan Pungutan Suara dan Penghitungan Suara. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A. M. Kamal menjelaskan, Logistik Pemungutan Suara Susulan (PSS) tersebut akan dikawal oleh Aparat Keamanan dan akan didistribusikan ke 23 Distrik, 6 diantaranya melalui udara, 4 Distrik lewat darat dan sisanya menggunakan jalur air/danau. Setelah sampai ditujuan Selanjutnya Logistrik akan di Dropping ke 266 TPS. "Ada tiga Distrik hingga pkl 17.30 wit yang belum terkirim Logistik Pemungutan Suara Susulan (PSS), dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat, namun rencana besok tanggal 25 juli 2018 pukul 08.00 Wit seluruh Logistik Pilkada sudah ada di masing-masing TPS," jelas Kabid Humas. Author : Reinaldy Editor : (Oriyen) Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polri Lakukan Pengamanan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Susulan Pilkada . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Posted: 24 Jul 2018 08:18 PM PDT Malang sekilasmedia.com - Alokasi Dana Desa yang seharusnya di catat dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta semestinya dapat digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali, hal ini Diduga dikesampingkan oleh pihak - pihak terkait di Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, hal tersebuat terungkap saat Suprapto Ketua RW07, Dusun Simping, Desa Turirejo, Kecamatan Lawang saat didatangi beberapa awak media yang tergabung pada 19/07/2018 kemarin terkait adanya pengadaan tempat sampah yang ada di RW07, Dusun Simping. Dalam Pengakuannya Ketua RW Suprapto mengatakan bahwa dirinya mendapat kucuran dana dari Desa sebesar 15 juta Rupiah, dana tersebut diperuntukan untuk pengadaan tempat sampah sebanyak 56 set di RW07, namun ternyata dana tersebut hanya mampu mengcover 26 set tempat sampah yang terbuat dari bahan tong plastik, bahkan dari jumlah anggaran 15juta tersebut masih di potong untuk bayar hutang terkait pembangunan posyandu sebelumnya sebesar 1juta rupiah, serta untuk membeli cat yang diperuntukan untuk mengecat tong sampah yang terbuat dari bahan karet yang berasal dari bantuan salah satu warga dan berlogo didepannya CV.Sumber Hidup juga RW07, sekitar 60 biji. "Saya dapat kucuran Dana Desa 15juta mas, kemudian saya potong untuk membayar hutang 1juta terkait pembangunan Posyandu kucuran dana tahap pertama, dan 1juta lagi untuk saya belikan cat, digunakan mengecat tong yang disumbang warga, jadi pengadaan tong sampah ini saya alokasikan cuma 13 juta," ungkap ketua RW 07 dusun Simping Desa Turirejo tersebut. Suprapto juga mengatakan dirinya tidak takut sama sekali jika permasalahan ini sampai di audit oleh KPK, karna Suprapto sendiri sudah koordinasi dengan kepala Desa setempat, bahkan Suprapto mengaku beberapa kali merugi terkait pembangunan yang ada diwilayah RW07 tersebut,"Saya lho mas sering tekor, karena anggaran yang saya dapatkan tidak cukup, seperti halnya pembangunan posyandu kemarin itu saya tekor 2juta lebih, tapi tidak kelihatan dan tidak saya perlihatkan, itupun anak Karang Taruna meminta sumbangan kepada Bu Kades 300 ribu, sedangkan Karang Taruna sendiri menyumbang 500ribu untuk membangun Posyandu," imbuh Suprapto. Terkait kerugian sebelumnya itu, Ketua RW07 juga mengatakan," Dalam hal ini kekurangan saya tidak koordinasikan sama Desa, karena setiap koordinasi kekurangan selalu dibilang saya disuruh cari hutangan dulu, saya pun gak pernah hutang karena saya takut hutang, dalam arti nanti kalau Dana Desa tidak keluar saya yang Nyonyor," pungkasnya. Pihak CV.Sumber Hidup sendiri saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan," Saya sendiri memberikan sumbangan bak sampah dari bahan jenis karet secara cuma - cuma kurang lebih 60 biji, dengan anggaran sekitar 5 juta, kalau terkait tong sampah gantung program dari Desa atau Pemerintah kurang tau, yang jelas saya menyumbang sesuai dengan keinginan saya sendiri, bahkan ini saya mau mengerjakan proyek untuk di makam, di pedukuhan, kemarin dananya sudah saya kasihkan ke teman - teman, itu bukan program dari Aparatur Desa tapi ini inisiatif saya sendiri berupa paving jalan," terangnya. Menanggapi permasalahan yang terjadi di Desa Turirejo tersebut, saat dimintai tanggapan Ketua Yaperma Malang Endik Winarko akan mensikapi permasalahan tersebut dengan mengkonfirmasi dan melaporkan permasalah ini kepada pihak-pihak terkait, sehingga kedepanya tidak ada yang dirugikan lagi terkait Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. Bersambung (SO) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PENGGUNAAN DD/ADD 2017 RW07 DUSUN SIMPING DESA TURIREJO LAWANG, DIDUGA ADANYA KEJANGGALAN DALAM PELAKSANAAN . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
KASUS KEPEMILIKAN 20 TON CT, Imanuel dan Jonifer Jalani Sidang Perdana Posted: 24 Jul 2018 08:12 PM PDT Foto : Dua terdakwa dalam perkara dugaan kepemilikan 20 ton CT, Imanuel Mamoribo dan Jonifer Gultom menjalani sidang perdana di PN Sorong, Selasa (24/7). MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | SORONG | Dua terdakwa kasus kepemilikan 20 ton minuman keras (miras) jenis cap tikus (CT), Imanuel Mamoribo dan Jonifer Gultom menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Selasa (24/7). Dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini, kedua terdakwa didampingi empat orang kuasa hukum, yakni Hadi Tuasikal SH, MH, Hasan Lessy SH, Areos B Borolla SH, dan Meivy Erlinda V Lombo SH. Di hadapan Majelis Hakim Donald F. Sopacua SH, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Elisabeth Natalia Padawan dalam dakwaannya menerangkan, pada 2 Maret 2018 kedua terdakwa terbukti melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta perbuatan, melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Lanjut JPU, bermula dari Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi cotages yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura RT 2 RW 2 Kelurahan Tampa Garam Kecamatan Maladumes Kota Sorong diketahui terdapat tempat penyimpanan miras jenis CT. Sambung JPU, sehingga pada Jumat 2 Maret 2018 sekitar pukul 13.45 WIT para saksi yaitu Nasarudin, Kadek Pranata, Muhammad Ikbal dan Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat mendatangi lokasi tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan dalam sebuah rumah yang di dalamnya ditemukan tumpukan 811 jerigen ukuran 25 liter berisi miras jenis CT. JPU Elisabeth mengatakan, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan interogasi guna mengetahui pemilik dari ratusan jerigen berisi CT tersebut. Dari hasil interogasi tersebut diketahuilah bahwa penanggung jawab dari 20 ton miras lokal itu adalah kedua terdakwa. Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat, lanjut JPU, kembali melakukan pemeriksaan terhadap kedua terdakwa. Di saat itulah kedua terdakwa kompak menyatakan bahwa pemilik asli dari miras CT adalah saksi bernama Paris Sitorus alias mama Indra. "Mendapatkan informasi tersebut, pada tanggal 5 Maret 2018 Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Mama Indra dan kemudian membawanya ke Polda Papua Barat untuk proses perkara lebih lanjut,"terang JPU Elisabeth. Dari hasil pemeriksaan terhadap Mama Indra, yang bersangkutan mengaku memesan CT dari Hengki Malungkebe yang selama ini berdomisili di Bitung Sulawesi Utara. "Yang bersangkutan mengaku memesan CT dari bulan Januari 2018 dengan cara menelephone Hengki dan kemudian memesan 1000 jerigen CT dengan harga Rp 800.000 per jerigennya. Namun saat itu Hengki hanya menyanggupi 800 jerigen," terang Elisabeth, s tetelah menyepakati jumlah yang dipesan, pada tanggal 25 Februari 2018, Hengki kembali menghubungi Mama Indra untuk memberitahukan bahwa CT tersebut telah dikirim menggunakan kapal kayu. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2018, Hengki kembali menelephone Mama Indra untuk menyampaikan bahwa kapal kayu yang memuat CT sudah sampai di Pulau Buaya Kota Sorong. Mendapatkan informasi tersebut, Mama Indra segera memerintahkan kedua terdakwa untuk mengatur penjemputan CT tersebut. Mendapatkan perintah itu, kedua terdakwa segera menjemput CT dengan menggunakan perahu jolor milik masyarakat kampung dan kemudian membawanya ke cotages Tampa Garam sebelum akhirnya ditemukan Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat. JPU Elisabeth juga menjelaskan bahwa Mama Indra juga diketahui menyuruh kedua terdakwa untuk mencari pembeli dari CT tersebut dengan ketentuan bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 1.200.000 dari hasil penjualan tiap satu jerigen CT ukuran 25 liter. Dari hasil uji laboratorium Badan POM RI Papua Barat di Manokwari nomor PM 04.01.111.03.18.11.36 tanggal 14 Maret 2018 bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti, terdapat kandungan PK Etanol 24,02 persen dari minuman keras lokal yang didapat dari terdakwa sehingga, kata JPU Elisabeth, kedua terdakwa akan dikenakan pasal 136 huruf a Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan junto (jo) pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Usai pembacaan dakwaan, sidang kemudian ditunda majelis hakim dan akan dilanjutkan pada 8 Agustus 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi. (Oriyen) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KASUS KEPEMILIKAN 20 TON CT, Imanuel dan Jonifer Jalani Sidang Perdana . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Di Sinyalir Banyak Proyek Siluman Di Kecamatan Pakuhaji Posted: 24 Jul 2018 08:10 PM PDT BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Ssejumlah Pekerjaan di Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang di sinyalir proyek siluman yang tidak jelas tanpa adanya papan nama proyek seperti di beberapa titik pekerjaan salah satunya di Rt. 01 Rw.05 kelurahan pakuhaji kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Pengerjaan paving blok dan saluran air limbah(Spal), hal itu muncul pertanyaan dari sejumlah Lembaga Enjang Yuda Aktivis pantura. Seperti yang disampaikan Darma ketua Jaringan Anak Rakyat(JANKR)saat monitor langsung ke proyek tersebut, Dirinya mengaku heran dan timbul tanda tanya dari mana asal proyek tak bertuan alias siluman tersebut. " ketua LSM Jaringan Anak Rakyat(LSM JANKR) patut mempertanyakan. Proyek apa sebenarnya, dari mana sumber berapa anggarannya dan siapa penanggungjawabnya, ini benar-benar membingungkan, "jelas Darma, Senin (24/7/18) pada wartawan Menurutnya, masyakarat perlu mendapatkan kejelasan, karena sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Sehingga masyarakat harus tau. "Tidak perlu ditutup-tutupi, nominal dan pengerjaannya masyarakat harus tau, dijamin undang-undang, masyarakat juga berhak mengawasi, itu proyek sedang berjalan,masa papan tidak dipasang" tegasnya. dan Pantauan ketua LSM JANKR proyek serupa bukan hanya terdapat di Kecamatan pakuhaji, di kecamatan lain juga sama, tidak terdapat papan pengumuman. Hingga kami tanya ke salah satu pekerja ini proyek siapa? ia mengatakan , "saya tidak tau Saya hanya pekerja saja dan saya tidak tahu dengan pemborong proyek kami hanya tahunnya kerja jawab salah satu pekerja proyek. > ydi Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Di Sinyalir Banyak Proyek Siluman Di Kecamatan Pakuhaji . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Satpol PP Tutup Bagunan Tempat Tinggal Tak Berizin Di Sinyalir Gereja. Posted: 24 Jul 2018 07:00 PM PDT BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Satuan polisi pamong praja tutup bangunan gereja tidak mengatongi izin,di wilayah Rt 007 /11 kelurahan salembaran Jaya kecamatan kosambi Kabupaten Tangerang Banten. "Arsan okay ketua Rukun tetangga ( RT) saat ditemui dirumahnya menjelaskan kepada tim selasa 24 juli 2018, kata dia pada awal peletakan batu pertama ia sudah menegur dan menanyakan masalah kelengkapan surat izin mendirikan bangunan ( IMB) dari pemerintah setempat karena tidak ada laporan ke saya. "Arsan merasa tidak dianggap sebagai Ketua Rt, dan ia menegur orang yang dipercayaka, " kata dia menjelaskan bahwa ini adalah tempat tinggal tutur orang tersebut kepada ketua Rt. Sampai bagunan mencapai 90 persen, kata "Arsan akan ada peresmian Gereja batak karo,sampai saat ini Bagunan tersebut tidak mengatongi izin baik dari pemda Tangerang, ataupun izin lingkungan warga setempat ucap Arsan okay ketua Rt 007 kepada tim. " Sontak ustadz Mansyurudin ketua MUI Kelurahan Salembaran Jaya angkat bicara, umat dan pemerintah dibohongi dengan Bagunan yang awalnya tempat tinggal disinyalir Gereja, dan warga serta grup Wa Salembaran berjaya dibikin resah dengan hal itu. MUI bersama pengurus dan ketua mendatangi kantor kecamatan bertemu camat Kosambi Toni Rustoni, memohon agar bagunan gereja di tutup. Kasie Satpol PP Kecamatan Kosambi H. Saduni mendatangi lokasi gereja dan menutup kegiatan pembangunan yang sudah mencapai 90 persen. " Saduni menjelaskan kepada pihak gereja harus ada beberapa hal yang harus di jalankan seperti: Furom kerukunan umat beragama ( FKUB), peraturan bersama mentri (PBM) dalam Negri no 8 tahun 2006 dan Metri Agama no 09 tahun 2006, 60 dan 90 dilingkungan gereja yang sudah memiliki identitas KTP. imbuhnya. "Ketika di hubungin via telepon KH. Adis Ridho ketua MUI Kecamatan Kosambi ," mengatakan bahwa kementerian agama tidak membolehkan kalau disatu wilayah sudah ada tempat ibadah seperti gereja atau lebih dari satu, dan syarat yang harus ditempuh seperti : FKUB, PBM, IMB, 60, 90 muslim dan non muslim yang ada dilingkungan setempat, dan ia juga mengatakan pada saat ini ketua FKUB sedang menunaikan ibadah haji bersama rombongan. tuturnya. > jar/red Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Satpol PP Tutup Bagunan Tempat Tinggal Tak Berizin Di Sinyalir Gereja. . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Siswa-Siswi SMA dan SMK Ikut Pelatihan Paskibra Posted: 24 Jul 2018 05:51 PM PDT | ||
Bersama Masyarakat, Babinsa Laksanakan Gotong-Royong Posted: 24 Jul 2018 03:54 PM PDT | ||
Posted: 24 Jul 2018 01:47 PM PDT Penulis : Obor Panjaitan Ket Gambar : Ketua LBH Lembaga bantuan dan konsultasi hukum Kerajaan Kutai Mulawarman Selaku kuasa pendampingan hukum yang diketuai olehAndi Azis Alsyad SH Beserta Rekan lainnya yakni : Prasetya Adimakasya SH , Fatahilla SH , Muhammad Ardi Hasin SH saat Melaporkan Oknum Notaris ke Polda Kaltim ( 15 juli 2018 ). Lembaga bantuan dan konsultasi hukum Kerajaan Kutai Mulawarman Selaku kuasa pendampingan hukum yang diketuai oleh Andi Azis Alsyad SH Beserta Rekan lainnya yakni : Prasetya Adimakasya SH , Fatahilla SH , Muhammad Ardi Hasin SH dalam hal ini Sebagai Advokat atas perkara tersebut telah Menempuh berbagai upaya hukum guna Tegaknya kebenaran dan keadilan. Diantara upaya Yang ditempuh LBH ( Lembaga bantuan dan konsultasi hukum Kerajaan Kutai Mulawarman ) ini telah Melaporkan seorang Notaris ke Polda Kaltim Pada tgl 15 juli 2018 , atas Dugaan Peran Penting oknum Notaris dalam Dugaan tindak Pidana Pemalsuan Data ( akta ) . Berikut gambar bukti laporan Ke Polda Kaltim : Media Nasional Obor keadilan berkesempatan mengkonfirmasi kepada ketua LBH Pendamping Hukum Pak Hatta melalui siaran Pers yang disampaikan langsung oleh ketuanya Andi Azis Alsyad SH , menuturkan sebagai Berikut : Pada tahun 2013 telah terjadi pembebasan lahan masyarakat yang dilakukan oleh Pemda Kutai Timur untuk keperluan diklat Pengendalian Lahan dan Tata Ruang ( PLTR ) dengan anggaran sebesar 12 Milyar. Lahan yang akan di Bebaskan oleh Pemda Kutai itu adalah milik Hatta berdasarkan bukti kepemilikan atau segel . Dan ternyata bukti kepemilikan atau segel juga di miliki oleh pihak lain yang bernama Burhadi Hanan , dan Orang ini lah diduga memanipulasi Akta akta dengan bantuan oknum Notaris , lalu terhadap bukti kepemilikan lahan tersebut yang di miliki oleh Pak Hatta telah di selewengkan maka Pak Hatta akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sangata Kalimantan Timur . Sementara itu atas nama gugatan ke Pengadilan Negeri Sangata akhirnya malah memenangkan Pak Hatta sebagai pihak pemilik sebagai pihak yang sah atau kepemilikan lahan tersebut . Secara Hukum ketika gugatan Pak Hatta di Pengadilan Negeri Sangata masih berjalan dan belum memiliki kepastian hukum justru Pemda Kutai Timur sudah melakukan pembayaran kepada pihak yang mengklaim sebagai pemilik . Sementara pada akhirnya Pengadilan Negeri Sangata memutuskan perkara ini dengan memenangkan Pak Hatta sebagai pihak pemilik sah lahan terkait yang akan di bangun sebagai diklat sarana prasarana pengendalian lahan dan tata ruang di Kab Kutai Timur . BERIKUT INI CUPLIKAN VIDEO SAAT PELAPOR MELAPORKAN KE POLDA KALTIM Dalam hal ini di duga adanya permainan trik jahat yang di lakukan dalam pembebasan tersebut oleh pihak Pemda Kab Kutai Timur bersama sama pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah di dalam hal ini pihak Pemda Kab Kutai Timur telah melakukan pembayaran kepada pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang di manipulasi dengan bantuan jasa notaris maka di sini di duga telah terjadi permufakatan antara seseorang yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang juga kapasitas nya penerima ganti rugi permufakatan itu juga ikut serta oknum notaris dan pihak Pemda Kab Kutai Timur yang di namakan Tim 9.Dari rangkaian di atas tadi di duga adanya tindak pidana korupsi dalam hal ini yg di lakukan oleh pihak Pemda Kab Kutai Timur yang mana sebagai ketua tim 9 itu di kepalai oleh sekda pada saat itu bekerja sama dengan Bapak Burhanuddi Hanan bekerja sama untuk mengatur mendapatkan keuntungan dari pembebasan lahan milik Pak Hatta yang akan di jadikan sebagai bangunan diklat pengendalian lahan dan tata ruang yang mana di ketahui pembebasan lahan tersebut menggelontorkan dana sebesar 12 M yang bersumber dari APBD Kabupaten." Selain Ketua LBH Lembaga bantuan dan konsultasi hukum Kerajaan Kutai Mulawarman Azis , rekan Lainnya juga menyampaikan sebagai Berikut : Ada satu pekerjaan pembebasan lahan yg seharusnya pembebasan nya itu di serahkan kepada pemilik lahan ( Bapak Hatta ) namun dalam perjalanan nya ternyata ada pihak pihak lain termasuk Notaris yg melibatkan diri nya mencabut ackta seseorang yang seharusnya seseorang mendapatkan itu terbit lah akta... Akta itu yg kemudian di jadikan dasar untuk mencairkan anggaran sementara pemilik lahan tidak memiliki itu tidak mendapatkan anggaran itu. Informasi lain : "KABUPATEN KUTAI TIMUR MERUPAKAN SALAH SATU WILAYAH HASIL PEMEKARAN DARI KABUPATEN KUTAI DIBENTUK BERDASARKAN UU NO. 47 TAHUN 1999, TENTANG PEMEKARAN WILAYAH PROPINSI DAN KABUPATEN. DIRESMIKAN OLEH MENDAGRI PADA TANGGAL 28 OKTOBER 1999" Kepala Daerah H. Ismunandar M.T Mulai menjabat Bupati 17 Februari 2016 Saat dugaan kasus Korupsi ini berlangsung Pejabat / atau ketua 9 di pegang oleh Setda Kala itu Ir.H. Ismunandar M.T yang mana Saat ini menjabat Sebagai Bupati Kutai Timur. Ulasan Ini belum dikonfirmasi Ke Pihak Pemkab Kutai Timur [ obor / yuni & team] Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Eks Setda Kabupaten Kutai Timur-kaltim Diduga Kongkalikong Dengan Oknum Notaris , Maka Cair lah Rp 12 Milyar . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Pengamat Sosial : Kedua Kubu Harus Sepakat Berdamai dan Jangan Mudah Terprovokasi Posted: 24 Jul 2018 01:47 PM PDT Media Nasional Obor Keadilan| Medan-Sumut | Pasca aksi demo damai massa Muhammadiyah beberpa waktu, konflik internal pengikut Masjid Taqwa dan Mushola AL-Hidayah itu kini terlihat tenang dan kondusif. Meski belum menemui kesepakatan, namun para penganut agama Muslim yang berbeda syariah itu tampak mulai saling menahan diri. Bahkan sebagian masyarakat Kelurahan Terjun yang beragama Muslim dan non Muslim merespon baik sikap yang diambil oleh kedua pimpinan agama beda syariah tersebut. "Mulai dari aksi demo itu situasi aman dan kondusif bang sampai saat ini. Mudah-mudahan permasalahan internal agama ini dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, " tutur warga Kelurahan Terjun itu kepada oborkeadilan.com, Selasa (24/7/2018). Ditanya, apakah perseteruan yang terjadi selama ini dikarenakan adanya provokator yang memang sengaja menciptakan kegaduhan. Atau dikarenakan kurangnya kordinasi sehingga masing-masing ingin menang sendiri. "Yang namanya provokator itukan biasanya dibelakang layar Bang, gak kelihatan. Kemungkinan yang pasti karena masing-masing mau menang sendiri Bang. Terlebih tidak ada yang memediasi untuk sepakat berdamai, " ungkap warga Kelurahan Terjun itu penuh harap. Lanjutnya lagi, oleh karena itu kami berharap situasi yang aman dan kondusif saat ini jangan lagi ada pihak lain yang mencoba memperkeruh suasana. Pasalnya, oknum yang diduga telah melakukan tindakan tak terpuji beberapa waktu lalu itu juga sudah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan. Bahkan saat pertemuan yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Medan Marelan, pada Kamis (12/7/2018) lalu, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan Lubis sendiri telah meminta kepada kedua kubu yang bertikai agar segera berdamai. "Waktu pertemuan itu ahli waris dan pihak dari Muhammadiyah memang tidak hadir Bang. Tapi karena sudah tujuh kali dilakukan upaya damai tak membuahkan hasil, makanya pertemuan itu tetap berjalan yang dihadiri oleh Camat Medan Marelan, Kapolsek Labuhan, Danramil, ustadz, tokoh masyarakat dan beberapa warga Kelurahan Terjun, "tandasnya. Terpisah, Pengamat Sosial Sumatera Utara, Wara Sinuhaji, SH, M.Si kepada wartawan, Selasa (24/7/2018) mengatakan, konflik yang terjadi diantara kedua kubu tersebut harus di selesaikan dengan cara yang santun. Jangan mudah terprovokasi oleh ulah segelintir orang yang mengharapkan terjadinya kerusuhan, yang pada akhirnya malah merugikan diri sendiri. "Damai itu indah kog, inikan konflik internal agama kenapa mesti ribut-ribut. Selesaikan dengan baik. Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Pmpinan kedua kubu harus duduk bersama saling memahami dalam mengambil keputusan sesuai dengan yang disepakati bersama. Saya yakin Kapolres bersedia membantu memediasi bahkan mendukung bila kedua kubu berniat mau berdamai, " jelas Alumni USU itu kepada wartawan. (Sofar Panjaitan) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pengamat Sosial : Kedua Kubu Harus Sepakat Berdamai dan Jangan Mudah Terprovokasi . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
*Simak Capaian Sasaran Non Fisik TMMD Ke-102 Mojokerto Di Hari Ke-15* Posted: 24 Jul 2018 09:48 AM PDT MOJOKERTO,Sekilasmedia.com- Selain membangun sarana fisik bagi masyarakat desa, pada TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-102 TA. 2018 di wilayah Kodim 0815 Mojokerto, juga menyasar sejumlah kegiatan non fisik, yang saat ini semakin dimaksimalkan. Tujuan digelarnya kegiatan non fisik ini, salah satunya untuk menumbuhkan semangat percaya diri masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki serta kesiapsiagaan menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, demikian tutur Komandan SSK TMMD Kapten Inf Desto Jumeno saat ditemui di lokasi TMMD Desa Jembul, Selasa (24/07/2018), sore. Masih tuturnya, kegiatan non fisik berupa penyuluhan dan pelatihan pada pekan ini kita maksimalkan. Untuk hari ini (Selasa, 24/07) ada penyuluhan dan pelatihan budidaya kambing dari Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Masih dalam pekan ini, lanjutnya, pada Senin (23/07/2018) kemarin, ada empat kegiatan non fisik yang berlangsung dalam satu hari, yaitu penyuluhan dari Keutuhan Rumah Tangga dari Bintal Korem 082/CPYJ, penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana dari BPBD Kabupaten Mojokerto, penyuluhan PMKS dan PSKS dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan penyuluhan Ketenagalistrikan dari PLN Area Mojokerto. Dari 17 item kegiatan non fisik, selain 5 kegiatan di atas tadi, yang sudah dilaksanakan antara lain pelatihan Kewirausahaan (MTU) oleh Disnaker Jatim, penyuluhan Kamtibmas dari Polres Mojokerto, Empat Konsensus Kebangsaan oleh Kodim 0815, Wawasan Kebangsaan oleh Bakesbangpol, Penanggulangan Gizi Buruk oleh Tim Penggerak PKK. Berikutnya, Layanan Administrasi Kependudukan oleh Dispendukcapil, Pengolahan Biji Kakao/Coklat oleh Dinas Pertanian, Mendidik Anak Di Era Digital oleh Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Organisasi dan Manajemen Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM, serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh Dinas Kesehatan. Untuk sasaran kegiatan non fisik sudah mencapai kisaran 80 %, tandasnya. Untuk kegiatan non fisik lainnya, lanjutnya, akan dituntaskan hingga tanggal 26 Juli 2018, seperti penyuluhan Pernikahan Dini oleh Kemenag, Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah oleh Bapenda, Kelembagaan Unit Usaha dan Peran Bumdes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Peran Dispora Dalam Pengembangan Pemuda oleh Disparpora. Semua ini yang diselenggarakan dalam TMMD ini, baik kegiatan fisik maupun non fisik, dalam rangka membantu Pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, tentunya dalam pelaksanannya bekerjasama dengan stakeholder terkait, pungkasnya.(wo/dim) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang *Simak Capaian Sasaran Non Fisik TMMD Ke-102 Mojokerto Di Hari Ke-15* . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
KPU Tetapkan Viktor Laiskodat – Nae Soi Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Posted: 24 Jul 2018 07:58 AM PDT Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, menyerahkan SK Penetapan Gubernur-Wakil Gubernur NTT terpilih kepada Josef Nae Soi di Swiss Belinn Kristal Kupang, Selasa (24/7/18) malam. sergap.id, KUPANG – KPU Provinsi NTT menetapkan duet Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2019-2024. Keduanya ditetapkan menjadi pemenang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT 2018 dalam dalam rapat pleno KPU NTT di Swiss Belinn Kristal Kupang, Selasa (24/7/2018) malam. KPU NTT menggelar rapat pleno penetapan setelah mendapat surat rekomedasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerangkan bahwa Pilgub NTT tanpa gugatan dari pasangan calon lain. Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe, dalam rapat pleno tersebut menegaskan, KPU NTT baru menerima surat rekomendasi tertulis penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. "Dalam surat rekomendasi MK kepada KPU RI tidak ada gugatan sengketa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018, sehingga kami langsung melakukan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih malam ini. Karena waktu yang diberikan untuk tingkat provinsi hanya satu hari, sehingga kami langsung melakukan rapat pleno terbuka," paparnya seperti dirilis melalui situs KPU NTT, Selasa (24/7/18) malam. Rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih malam ini, kata Maryanti, merupakan rapat pleno terakhir yang diselenggarakan KPU NTT untuk tahapan Pilgub.
Maryanti juga menyampaikan, KPU saat ini sedang melakukan tahapan perbaikan bakal calon DPD NTT dan juga bakal calon legislatif DPRD Provinsi NTT. "Kami juga mohon dukungan dari seluruh pengurus partai politik agar seluruh proses berjalan dengan aman dan lancar," pinta Maryanti. (cn/tim media kpu ntt) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPU Tetapkan Viktor Laiskodat – Nae Soi Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
*TMMD, Distan Kabupaten Mojokerto Sosialisasikan Budi Daya Kambing* Posted: 24 Jul 2018 07:53 AM PDT MOJOKERTO,Sekilasmedia.com- Untuk memaksimalkan pencapaian sasaran non fisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke-102 TA. 2018 di wilayah Kodim 0815 Mojokerto, Satgas TMMD menggandeng stakeholder untuk memberikan penyuluhan/pelatihan bagi warga masyarakat Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menjadi sasaran TMMD Ke-102. Kali ini giliran Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menggelar Pelatihan Budidaya Kambing, bagi Petani Kambing yang tergabung dalam Kelompok Tani Ternak Mendo Joyo, Desa Jembul yang mendapat bantuan kambing Maskin dalam TMMD Ke-102, Selasa (24/07/3018) sore. Kepala Seksi Produksi dan Budidaya Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Ir. Siti Harini, MM., selaku pemateri menegaskan, pihaknya menyelenggarakan pelatihan budidaya ternak kambing ini dalam rangka mendukung TMMD Ke-102 di wilayah Kodim 0815 Mojokerto. Dijelaskannya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam beternak kambing, diantaranya bibit kambing yang berkualitas, ukuran dan kualitas kandang, posisikan kandang kambing sedemikian rupa agar memudahkan dalam memberi pakan dan pengawasan. Kemudian pemilihan pakan yang mencukupi kebutuhan gizi/nutrisi, pemeliharaan kesehatan kambing secara berkala dan insidentil, serta cara reproduksi. Dihadapan 40 orang anggota Poktan Ternak Mendojoyo, Siti Harini menegaskan, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan kambing maskin sejumlah 42 ekor, terdiri dari betina 40 ekor dan pejantan 2 ekor bagi Poktan Ternak Mendojoyo, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kambing. Dari 42 ekor ini, dari tahun ke tahun harus berkembang, untuk itu Distan akan mengawal terus perkembangannya, tandasnya. Lanjutnya, apabila terjadi kehilangan ataupun mati diharuskan membuat berita acara pertanggung jawaban yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan instansi terkait. Bila hal itu terjadi karena hilang, tentunya harus ada bukti laporan kehilangan dari kepolisian setempat. Demikian pula, bila ternak tersebut mati, maka Petugas Lapangan dari UPT Kecamatan akan melakukan pengecekan/pemeriksaan penyebab kematian hewan tersebut, tegasnya. Sementara Ketua Poktan Ternak Mendojoyo, Abdul Karim (46), warga RT 02 RW 02 Desa Jembul, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan bantuan kambing pada TMMD ini. Dirinya akan berusaha secara maksimal, agar bantuan kambing maskin ini dapat terus berkembang, ucapnya, yang diamini Purnomo, salah satu pengurus Poktan Ternak Mendojoyo. Usai kegiatan pelatihan, dilanjutkan pengecekan kandang kambing Poktan Ternak Mendo Joyo, yang berlokasi di tepi hutan Lereng Gunung Semar, tidak jauh dari lokasi Coban Kabejan.(dim/wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang *TMMD, Distan Kabupaten Mojokerto Sosialisasikan Budi Daya Kambing* . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Akibat Tunggakan, PLN Putus Jaringan Listrik RSUD Namrole Posted: 24 Jul 2018 07:16 AM PDT BERITA MALUKU. Lantaran menunggak pembayaran rekening listrik selama dua bulan sebesar Rp18.418.962, jaringan listrik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) di putus pihak PLN Namrole. Kepala PLN Kantor Pembantu (KP) Namrole, Sumardi Karim kepada media ini, Selasa (24/7/2018) mengatakan, penunggakan listrik di RSUD Namrole yang belum dibayar dari bulan Juni dan bulan Juli. Dikatakan, sebelum terjadinya pemutusan listrik beberapa hari lalu (19/7), pihaknya sudah dua kali melayangkan surat permintaan pelunasan tunggakan rekening listrik ke pihak RSUD Namrole. Lanjutnya, surat terakhir tertanggal 03 Juli 2018 dengan Nomor Surat 37/KP-NMR/VII/2018. "Sudah dua kali kami layangkan surat penagihan. Ini instruksi langsung dari pimpinan rayon di Ambon. Namun hasil koordinasi mengingat rumah sakit adalah tempat pelayanan publik maka yang di putuskan hanyalah bangunan tempat administrasi, sementara ruangan lainya tidak," jelas Karim. Dijelaskan, kesepakatan antara pihaknya dengan RSUD bahwa akan dilakukan pembayaran pada bulan Agustus, alasannya pencairan dana pada RSUD dilakukan empat bulan sekali. "Hasil kesepakatannya bulan Agustus baru pihak rumah sakit bisa membayar karena mereka belum melakukan pencairan," ujarnya. Pelaksana tugas Direktur RSUD Namrole, Sabaha Pattah yang dikonfirmasi wartawan membenarkan pemutusan aliran listrik karena adanya tunggakan senilai puluhan juta itu. "Untuk tunggakan tagihan listrik memang benar. Sekarang aktifitas RSUD tetap berjalan lancar, pelayanan RSUD ada jalan, cuma satu dua ruangan diputus saja tapi semua pelayanan jalan. tak ada pemadaman lampu kok. Kalau untuk tagihan memang benar tapi kantong sudah konfirmasi dengan PLN nanti bulan depan dibayarkan karena kita belum pencairan," kata Pattah. Pattah menambahkan untuk masalah pelayanan tidak bermasalah, karena semua aktifitas pelayanan pada RSUD tetap berjalan lancar, hanya masalah tagihan harus melalui pencairan. Dan untuk pelayanan, kata dia tak ada masalah. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Akibat Tunggakan, PLN Putus Jaringan Listrik RSUD Namrole . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Rotasi Pasukan Satgas Pamrahwan Maluku 2018 Posted: 24 Jul 2018 07:06 AM PDT BERITA MALUKU. Seiring berakhirnya masa tugas, Batalyon Infanteri 731/Kabaresi dan Batalyon 711/Raksatama akan bertugas menggantikan Batalyon Infanteri Raider 515/Ugra Tapa Yudha dan Batalyon Raider Khusus 732/Banau yang telah bertugas selama 9 bulan di Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Untuk itu, Kodam XVI/Pattimura menggelar Upacara Penerimaan dan Pelepasan Satgas Batalyon Infanteri Raider 515/Ugra Tapa Yudha dan Batalyon Raider Khusus 732/Banau kepada Batalyon Infanteri 731/Kabaresi dan Batalyon 711/Raksatama, bertempat di lapangan upacara Lantamal IX Halong, Desa Halong, kecamatan Baguala, Kota Ambon, dengan Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Tri Soewandono selaku Inspektur upacara mewakili Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto. Demikian siaran pers Pendam XVI/Pattimura yang diterima media ini, Selasa (23/7/2018). Penugasan Satgas Pamrahwan setiap 9 bulan sekali diadakan rotasi atau rolling secara bergantian, hal ini dimaksudkan agar prajurit yang melaksanakan tugas Satgas Pamrahwan tidak mengalami kejenuhan, sehingga dapat menjalankan tugas di lapangan dengan baik. Dalam arahannya kepada personel Satgas yang baru, Pangdam dalam amanat yang dibacakan oleh Kasdam menekankan bahwa walaupun situasi keamanan di wilayah Kodam XVII Pattimura, yang meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara saat ini sudah semakin aman dan kondusif. Namun, harus tetap meningkatkan kesiapsiagaan untuk melaksanakan suatu misi Operasi dalam rangka mendukung Pemda bersama seluruh aparatur yang ada di daerah ini guna melakukan Iangka-langkah antisipasi dan proaktif, sehingga stabilitas keamanan di dapat terpelihara dan terjaga dengan baik. Lebih Lanjut Pangdam mengatakan, keberhasilan ini tidak terlepas dari metode yang diterapkan Satgas dalam mengatasi residu konflik sosial yaitu pendekatan keamanan (Security Approach) dan pendekatan kesejahteraan (Prosperity Approach) yang seimbang. Hal ini sejalan dengan penyampaian Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang mengatakan salah satu keberhasilan satgas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Maluku yaitu sinergitas TNI/Polri yang baik dalam mendukung Pemda. "Saya berterima kasih kepada TNI dalam hal ini Satgas Batalyon Infanteri Raider 515/Ugra Tapa Yudha dan Batalyon Raider Khusus 732/Banau yang telah membantu Pemda dalam hal ini mendukung, menjaga dan mensukseskan Pilkada di Maluku dan Maluku Utara, kepada Satgas Batalyon Infanteri 731/Kabaresi dan Batalyon 711/Raksatama saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas", ujar Wagub. Upacara Penerimaan dan Pelepasan Satgas Pamrahwan tahun ini terkesan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun sebelumnya diselenggarakan pemusnahan senjata baik senjata organik atau rakitan, handak dan munisi yang diperoleh Satgas secara simbolik, namun pelaksanaanya nanti pada puncak peringatan HUT Ke-73 TNI yang akan dilaksanakan di Lapangan Merdeka Ambon pada tanggal 5 Oktober 2018. Untuk diketahui, Satgas Pamrahwan Yonif 731/Kabaresi akan menempati wilayah Maluku Utara dan sebagian wilayah Ambon dan Yonif 711/Raksatama akan menempati wilayah Maluku Tenggara dan sebagian wilayah Ambon. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Rotasi Pasukan Satgas Pamrahwan Maluku 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Yayasan Sunni Indonesia gratiskan Biaya Sekolah Dari Biaya Buku Hingga Seragam sekolah Posted: 24 Jul 2018 06:53 AM PDT Banyuwangi,Sekilasmedia.com - selasa 24/07 maraknya pungli di sekolah - sekolah di indonesia mulai dari penjualan buku Lks hingga seragam sekolah sangatlah memberatkan para wali murid khususnya bagi keluarga tidak mampu. Di banyuwangi khususnya di kabat ada yayasan sunni indonesia mendirikan sekolah SMP NU dan SMK NU yang siswanya geratis tanpa di pungut biaya. " hampir enam ratus siswa yang ada di sekolah kami semuanya graties dari buku pelajaran hingga seragam sekolah." ungkap hendra prayudi.Mpd selaku kepala sekolah di yayasan sunni indonesia. Bahkan hendra meminta kepada media ini kalau ada anak mau sekolah namun tidak memiliki biaya bisa di arahkan ke sekolahnya. Masih kata hendra " kedepan saya akan bikin sekolah perguruan tinggi yang insyaallah saya geratiskan juga bagi mereka yang merasa tidak mampu" paparnya. Di singgung terkait tenaga pengajar atau honor guru sambil tersenyum hendra berkata" mereka dulu adalah murid-murid kami dan mereka juga dulu mendapatkan bea siswa dari yayasan kami, jadi mereka merasa terpanggil untuk mengajar dan tidak meminta gaji atau honor". Kata hendra Mengakhiri wawancaranya dengan media ini hendra menambahkan kalau pihaknya akan menyatukan sekolah ini dengan kantornya " saya akan menyatukan kantor yang ada di pinggir jalan raya hingga tembus ke belakang dan menjadi satu lingkup sekolah".pungkasnya(robby) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Yayasan Sunni Indonesia gratiskan Biaya Sekolah Dari Biaya Buku Hingga Seragam sekolah . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Bungkam PSK 1-2, PSN Ngada Juara Gubernur Cup 2018 Posted: 24 Jul 2018 06:43 AM PDT PSN Ngada 2 – 1 PSK Kabupaten Kupang. sergap.id, KUPANG – PSN Ngada tampil memukau saat menghadapi PSK Kabupaten Kupang dalam laga final Gubernur Cup 2018 di lapangan AURI Penfui, Kupang, Selasa, 24 Juli 2018. Yoris Nono dan kawan-kawan berhasil membungkam PSK dengan skor 2-1. Selain menjadi juara, PSN Ngada juga berhak membawa pulang uang hadiah sebesar Rp 45 juta. Hasil ini semakin lengkap dengan torehan Kapten PSN Ngada Oktavianus Pone (10) yang terpilih sebagai Pemain Terbaik dan Pencetak Gol Terbanyak dengan membukukan 9 gol. Atas raihan ini, Pone berhak mendapatkan uang hadiah sebesar Rp 10 juta dengan rincian Rp 5 Juta untuk gelar pemain terbaik dan Rp 5 juta untuk gelar pencetak gol terbanyak. Sementara PSK yang menempati runner up membawa pulang uang Rp 40 juta dan Piala Tetap. Atas raihan ini juga, PSN Ngada akan bertarung dalam Liga 3 tingkat regional mewakili Provinsi NTT. PSN Ngada 2 – 1 PSK Kabupaten Kupang. Pertandingan antara kedua tim ini disaksikan oleh ribuan pendukung PSK dan PSN Ngada di Kupang bersama Wakil Bupati Ngada Paulus Soli Woa serta Calon Wakil Gubernur NTT terpilih Josef Nae Soi. (ele/ele) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bungkam PSK 1-2, PSN Ngada Juara Gubernur Cup 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Pol PP Garuk Anak Sekolah Saat jam Pelajaran. Posted: 24 Jul 2018 06:43 AM PDT Reporter: Eko Widodo/Heru H. Kediri, sekilasmedia.com. Dipimpin oleh Kabid Sumber Daya Aparatur Noer Elis, pasukan menyasar wilayah Kec. Ngadiluwih dan Mojo Menurut informasi dari masyarakat banyak pelajar yang bolos sekolah berkumpul paling sering di Warung dekat jembatan wijayakusuma Benar saja, ditemukan 8 pelajar yang sedang bolos di lokasi dimaksud, selanjutnya diberikan pembinaan dan surat peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya Plt. Kasatpol PP Agoeng Djoko melalui Kabid SDA Noer Elis mengatakan,Selasa (24/7)," penertiban Cendikia ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan banyaknya pelajar yang bolos sekolah". Lebih lanjut menurut Noer Elis, mereka yang tertangkap dalam operasi penertiban cendikia diberikan surat peringatan serta pembinaan, agar dilain hari tidak diulangi lagi.(ko/her). Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pol PP Garuk Anak Sekolah Saat jam Pelajaran. . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Posted: 24 Jul 2018 06:17 AM PDT Ket Foto : Ilutrasi Istimewa Rampok Ditembak Mati MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l LAMPUNG TIMUR – Salah seorang perampok di rumah PNS di Sekampung Udik, Lampung Timur, tewas ditembak Tim Badak Satreskrim Polres Lampung Timur. "Saat ditangkap di Bandarlampung, dia melakukan perlawanan dengan golok," kata Kapolres Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro. Kapolres mengatakan pria yang ditangkap berinisial J, berusia 54 tahun asal Lampung Tengah. Diketahui, J bersama tiga temannya merampok rumah Pebta Yuriza, seorang PNS di Sekampung Udik, pada 25 Juni yang lalu. Saat melakukan perampokan, keempat perampok membawa senjata api rakitan dan senjata tajam. Mereka juga tega melakukan penganiayaan dan melukai pemilik rumah. "Mereka masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela. Menyergap pemilik rumah. Melukainya," katanya. Kapolres mengatakan, tiga orang lainnya dalam pengejaran Tim Badak. Keempat perampok membawa barang berupa perhiasan emas, lapton, telepon genggam, dan sejumlah uang tunai [ Rahardja ] Editor : Rahardja Peanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Rampok Sadis Ditembak Mati . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Perpendek Birokrasi, Pemkab Kupang Akan Bentuk 54 Desa Pemekaran Baru Posted: 24 Jul 2018 06:13 AM PDT Bupati Kupang Ayub Titu Eki ketika membuka acara Seminar Hasil Kajian Verifikasi Usulan Pemekaran Desa di Oelamasi, Senin (23/7/18). sergap.id, OELMASI – Pemerintah Kabupaten Kupang akan membentuk 54 desa pemekaran baru guna menjawab aspirasi masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan Oecusse, Timor Leste itu. "Pada prinsipnya kita mendukung rencana pemekaran desa baru demi mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Kupang Ayub Titu Eki ketika membuka seminar hasil kajian verifikasi usulan pemekaran desa di Oelamasi, Senin (23/7/18) kemarin. Pemekaran tersebut, kata Titu Eki, bertujuan memperpendek pelayanan birokrasi desa. Sebab di Kabupaten Kupang pada umumnya desa-desa berada di pedalaman yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi. Ayub berharap masyarakat desa baru dapat bekerja keras dan gotong royong membangun desanya. Sehingga pembangunan desa menjadi lebih cepat. "Apabila sudah menjadi desa baru masyarakat harus bekerja keras agar pembangunan desa lebih cepat, dan masyarakat harus mampu membangun desa secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai potensi ekonomi desa yang ada," tegasnya. Menurut Titu Eki, 54 desa tersebut baru bisa menjadi desa definitif pada tahun 2019 mendatang. (AP/AP) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perpendek Birokrasi, Pemkab Kupang Akan Bentuk 54 Desa Pemekaran Baru . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Posted: 24 Jul 2018 06:07 AM PDT MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l PAGAR ALAM | Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Pagar Alam menggelar debat publik putaran kedua bagi calon wali kota cawako dan calon wakil wali kota cawawako periode 2018_2023, dengan di saksikan panelis Prof DR kasinyo Harto dari UIN Raden Fatah Prof, DR Kiagus Muhamad Sobri, DR Fardian dari Unsri, Acara dilaksanakan di gedung serba guna SD N 74 komplek perkantoran gunung gare kamis (21/6). Kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU tersebut, di hadiri oleh enam pasangan calon (paslon) wako dan wawako berserta perwakilan pendukung masing masing kandidat. "Komisioner KPU provinsi masyarakat tokoh agama, tokoh pemuda, Kapolres Pagar Alam, Danramil, Kajari, Ormas, Instansi vertikal Kota pagar alam, Ketua KPU kota Pagar Alam Yenli Elmanoferi SE, MSI. Mengatakan ini merupakan hari yang sangat di tunggu oleh masyarakat Pagar Alam sebab di hari ini seluruh paslon. Akan menyampaikan seluruh visi dan misi nya yang kedua kali nya atau kesempatan terakhir. Kami berharap debat ini menjadi pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Pagar Alam. "Mari kita terus jaga agar Kota Pagar Alam dapat menjaga pilkada damai, terang Yenli. Lebih lanjut setelah debat kandidat ini di harapkan bisa memberikan Referensi bagi seluruh masyarakat menyelaraskan antara visi dan misi ke enam kandidat dan apa yang di butuhkan demi kemajuan dan kesejateraan masyarakat Kota Pagar Alam, mari laksanakan debat ini secara sehat dan cerdas hilangkan niat buruk dan jangan saling mengungkit kesalahan pribadi antara pasangan calon. Paparkan seluruh visi dan misi yang jelas dan terarah, siapa pun yang akan menjadi pimpinan kedepan yakinlah akan membawa Pagar Alam lebih baik lagi. ADV. [Donnal Febra] Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPU Kota Pagar Alam Gelar Debat Publik Putaran Akhir Untuk Para Paslon Cawako&Wakil Periode 2018-2023 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Posted: 24 Jul 2018 05:47 AM PDT MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l PAGAR ALAM | Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Pagar Alam menggelar debat publik putaran kedua bagi calon wali kota cawako dan calon wakil wali kota cawawako periode 2018_2023, dengan di saksikan panelis Prof DR kasinyo Harto dari UIN Raden Fatah Prof, DR Kiagus Muhamad Sobri, DR Fardian dari Unsri, Acara dilaksanakan di gedung serba guna SD N 74 komplek perkantoran gunung gare kamis (21/6). Kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU tersebut, di hadiri oleh enam pasangan calon (paslon) wako dan wawako berserta perwakilan pendukung masing masing kandidat. "Komisioner KPU provinsi masyarakat tokoh agama, tokoh pemuda, Kapolres Pagar Alam, Danramil, Kajari, Ormas, Instansi vertikal Kota pagar alam, Ketua KPU kota Pagar Alam Yenli Elmanoferi SE, MSI. Mengatakan ini merupakan hari yang sangat di tunggu oleh masyarakat Pagar Alam sebab di hari ini seluruh paslon. Akan menyampaikan seluruh visi dan misi nya yang kedua kali nya atau kesempatan terakhir. Kami berharap debat ini menjadi pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Pagar Alam. "Mari kita terus jaga agar Kota Pagar Alam dapat menjaga pilkada damai, terang Yenli. Lebih lanjut setelah debat kandidat ini di harapkan bisa memberikan Referensi bagi seluruh masyarakat menyelaraskan antara visi dan misi ke enam kandidat dan apa yang di butuhkan demi kemajuan dan kesejateraan masyarakat Kota Pagar Alam, mari laksanakan debat ini secara sehat dan cerdas hilangkan niat buruk dan jangan saling mengungkit kesalahan pribadi antara pasangan calon. Paparkan seluruh visi dan misi yang jelas dan terarah, siapa pun yang akan menjadi pimpinan kedepan yakinlah akan membawa Pagar Alam lebih baik lagi. ADV. [Donnal Febra] Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPU Kota Pagar Alam Gelar Debat Publik Putaran ke Akhir Untuk Para Paslon Cawako & Wakil Periode 2018-2023 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Dansatgas TMMD 102 Dukung Kabupaten Kepulauan Selayar Jadi KEK Pariwisata Posted: 24 Jul 2018 05:23 AM PDT
MEDIA SELAYAR. Dansatgas TMMD 102 Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Letkol Armed Yuwono, S.Sos., MM yang juga adalah Dandim 1415 Kepulauan Selayar, menyatakan dukungan penuh terhadap program pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Letkol Armed Yuwono, S.Sos., MM saat menyampaikan sambutan dalam penyelenggaraan kegiatan Non Fisik TMMD ke 102, pesta Adat Jalombong dan Lomba mancing yang dilaksanakan secara terpusat, di pesisir pantai Sangkulu-Kulu, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, pada hari Minggu, 22 Juli 2018. Menurutnya bahwa pesta adat Jalombong dan lomba mancing merupakan salah satu bentuk tradisi dan kearifan lokal yang perlu dipupuk dan dilestarikan sebagai bahagian tak terpisahkan dari kegiatan pembinaan adat dan budaya. Pesta adat Jalombong diakuinya, merupakan sebuah potensi luar biasa yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar. Ia mengaku, telah mengelilingi seperempat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah giat-giatnya melakukan kegiatan pengembangan kearifan lokal budaya dengan memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Jikalau pembinaan adat dan budaya Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilakukan secara terus-menerus melalui kegiatan pengemasan dan pengembangan bentuk-bentuk kearifan lokal budaya, maka hal ini diyakini Yuwono sebagai salah satu potensi penunjang luar biasa, yang akan memperkuat terwujudnya kebijakan pengembangan pariwisata didaerah ini. Kegiatan pengemasan, pengembangan, serta pembinaan potensi adat diyakininya akan semakin meningkatkan dan memajukan potensi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. (*) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dansatgas TMMD 102 Dukung Kabupaten Kepulauan Selayar Jadi KEK Pariwisata . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Penganugerahan Layak Anak 2018,Diterima Wabup Di Dyandra Convention Hall, Surabaya Posted: 24 Jul 2018 05:04 AM PDT
Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Kabupaten Mojokerto kembali meraih penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2018 kategori Pratama dalam acara malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2018, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang diterimakan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Senin (23/7) di Dyandra Convention Hall, Surabaya. "Kita harus terus berusaha dan melakukan evaluasi bersama leading sektor terkait. Lakukan koordinasi dan komunikasi intensif, agar di tahun-tahun depan Pemkab Mojokerto bisa masuk pada semua kategori," kata wakil bupati saat ditemui. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi, mengatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras bersama dengan dinas instansi terkait. "Prestasi ini adalah hasil kerja keras kita bersama yakni instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polres dan Polresta, Kejaksaan juga Pengadilan," terang Joedha. Menteri PPPA Yohana Susana Yembise dalam acara ini menjelaskan, dari 389 kabupaten/kota/provinsi yang dievaluasi, sedikitnya ada 177 daerah yang mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori berbeda. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding pada 2016 yakni 126 Pemerintah Daerah (pemda). "Sebenarnya penghargaan dilakukan setiap dua tahun sekali. Tetapi saya pikir lebih baik setiap tahun saja agar memotivasi mereka memenuhi UU 23 Tahun 2014 dimana urusan perempuan dan anak juga menjadi tugas Pemerintah Daerah," jelas Yohana. Jumlah 177 di antaranya penghargaan kepada 10 Pemerintah Provinsi, penghargaan utama Kota Layak Anak pada 2 kota, Nindya pada 11 Kabupaten Kota, Madya pada 51 kabupaten kota dan Pratama pada 113 kabupaten kota. Dalam acara yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional 2018 ini, juga diberikan beberapa penghargaan lain seperti Pemenuhan Hak Sipil Terbaik, Pembinaan Anak Daerah Terbaik, Pencegahan Pernikahan Dini Terbaik, Puskesmas Terbaik, Pelayanan Ramah Anak Terbaik dan Sekolah Ramah Anak Terbaik. Penghargaan khusus juga diberikan kepada tiga lembaga Kepolisian RI (Polri). Polres Sorong Selatan dan Polda Jawa Barat diberi penghargaan karena dinilai responsif dalam menangani kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA). Satu penghargaan lagi diberikan kepada Polres Banjar yang dianggap menjadi pelopor sebagai Polres Ramah Anak.(wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Penganugerahan Layak Anak 2018,Diterima Wabup Di Dyandra Convention Hall, Surabaya . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
Posted: 24 Jul 2018 05:03 AM PDT MEDIA SELAYAR. Terkait jumlah kejanggalan dalam insiden tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara dan KMP Lestari Maju di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, Komisi V DPR RI menilai hal tersebut merupakan bentuk kelalaian Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dari masing-masing pelabuhan tersebut. Hal itu diungkap Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yoseph Umarhadi usai Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Gedung Parlemen, Senayan, jakarta beberapa waktu yang lalu. "Sebagai wakil pemerintah pusat di pelabuhan, KSOP di seluruh pelabuhan, nahkoda memiliki tanggung jawab mengecek keseluruhan kelayakan kondisi, dokumen perijinan ataupun aspek keselamtan sebelum kapal berlayar," ujar Yoseph. Lebih lanjut ditambahkan dia, insiden tersebut begitu kompleks. Termasuk kapal ini sendiri juga sebenarnya sudah saatnya didocking. "Tapi tiba-tiba kok itu tidak jadi didocking di Surabaya. Lalu berubah fungsinya menjadi Kapal Motor Penumpang. Ini kan aneh," kesal Yoseph. Ia meyayangkan banyaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Yoseph meminta seluruh pihak terkait memperketat kedisiplinan dan peraturan dalam rangka keselamatan bersama. "Jadi law enforcement, dan itu kedisiplinan, ketaatan kepada peraturan yang tidak boleh merisiko sedikit pun soal nyawa manusia itu harus. Kalau memang di situ ada satu poin yang belum terpenuhi, otoritas pelabuhan meyatakan tidak boleh berlayar," demikian Yoseph Umarhadi. (*) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Yoseph: Kecelakaan Kapal Lestari Maju di Selayar Dan KM. Sinar Bangun Danau Toba Adalah Kelalaian KSOP . Silahkan membaca berita lainnya. |
You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |